Pemerintah Fokuskan Belanja APBN 2027 pada 8 Klaster Prioritas untuk Wujudkan Kesejahteraan

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang tetap ekspansif, namun dikelola secara kolaboratif, terukur, dan terarah.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF Kemenkeu), Ferry Ardiyanto, langkah ini diambil guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan sejahtera yang lebih cepat," ujar Ferry dalam Konferensi Pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ferry menjelaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut diusung melalui sejumlah strategi utama, yakni perataan transformasi ekonomi serta penyaluran program-program unggulan nasional secara efektif. Beberapa program strategis yang menjadi fokus meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggulan Garuda.

Selain program unggulan, pemerintah turut memperkuat jaring pengaman sosial dan sektor riil. Program perlindungan sosial ditingkatkan agar semakin andal, berdampingan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kontributor terbesar perekonomian nasional.

Baca Juga

Tantangan Domestik dan Luar Negeri, Intai Target Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2027

Dukungan langsung juga dialokasikan kepada sasaran prioritas seperti petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja, yang diselaraskan melalui harmonisasi kebijakan pusat-daerah serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Mengenai strategi alokasi anggaran, Ferry memaparkan bahwa postur belanja negara akan diprioritaskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional. Delapan sektor prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan di desa, serta perumahan dan penanganan kemiskinan.

Penguatan prioritas tersebut disokong oleh program enabler atau fondasi pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Di tengah dorongan belanja yang ekspansif, Kementerian Keuangan memastikan instrumen APBN tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus melanjutkan reformasi fiskal melalui optimasi pendapatan negara tanpa mengorbankan iklim investasi dan pelestarian lingkungan. Di sisi belanja, efisiensi dan refocusing diarahkan pada sektor-sektor produktif, sementara pembiayaan defisit dikelola secara inovatif dan pruden untuk menjaga stabilitas jangka panjang.