Didik Rachbini: Kelas Menengah Menyusut, Saatnya Indonesia Ubah Haluan Ekonomi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Ekonom senior INDEF Prof. Dr. Didik J. Rachbini menilai, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan ekonomi sepanjang 81 tahun kemerdekaan, tetapi belum berhasil mewujudkan struktur ekonomi yang benar-benar adil dan kuat. Penyusutan kelas menengah dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu alarm terbesar karena kelompok ini merupakan tulang punggung konsumsi, tabungan, investasi keluarga, sekaligus stabilitas sosial dan politik.
Dalam refleksi kemerdekaan di bidang ekonomi, Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan tujuan berdirinya Republik Indonesia telah ditegaskan dalam konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut, menurut dia, sejalan dengan semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Namun, Didik mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia belum cukup untuk mengejar negara-negara yang beberapa dekade lalu berangkat dari tingkat kesejahteraan relatif sama.
Ia mencontohkan perbandingan Indonesia dengan Korea Selatan. Pada dekade 1960-an, pendapatan per kapita kedua negara masih relatif tidak berjauhan. Kini pendapatan per kapita Korea Selatan telah mencapai sekitar US$36.000 atau lebih dari tujuh kali pendapatan per kapita Indonesia yang masih berada di kisaran US$5.000.
“Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum, tetapi kita masih jauh dari kondisi yang adil dan setara dengan negara-negara lain,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/08/2026).
Menurut Didik, perjalanan ekonomi Indonesia sebenarnya memperlihatkan kemampuan bangsa keluar dari krisis besar. Ketika krisis Asia menghantam pada 1998, pendapatan per kapita Indonesia merosot hingga sekitar US$455 dan rupiah sempat terpuruk ke kisaran Rp16.400 per dolar AS.
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kata dia, proses transisi politik dan ekonomi kemudian mulai membangun kembali stabilitas. Nilai tukar rupiah berhasil menguat, independensi Bank Indonesia dibangun melalui undang-undang, regulasi persaingan usaha dan antimonopoli dibentuk, demokratisasi berlangsung, kebebasan pers berkembang, serta tahanan politik dibebaskan.
Fondasi tersebut kemudian dilanjutkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, hingga Indonesia pada perkembangannya mampu menjadi bagian dari kelompok 20 perekonomian terbesar dunia atau G20.
Namun, kemajuan agregat tersebut, menurut Didik, menyembunyikan persoalan besar dalam struktur kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah menyusutnya kelas menengah.
Baca Juga
Mengutip studi LPEM FEB Universitas Indonesia, Didik mengatakan, sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam periode beberapa tahun terakhir. Pada 2018, jumlah penduduk kelas menengah disebut mencapai sekitar 60 juta orang atau sekitar 23% dari populasi. Pada 2023, jumlahnya menyusut menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8% dari populasi.
“Ini artinya turun kelas dan semakin miskin. Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” ujar Didik.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi warisan persoalan tersebut ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun bergerak moderat di sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi pun, katanya, lebih banyak ditopang kelompok masyarakat berpendapatan atas, sementara sebagian kelas menengah justru menghadapi tekanan terhadap pendapatan dan tabungan.
Didik melihat indikasi tekanan itu antara lain dari perkembangan simpanan masyarakat di perbankan. Kelompok rekening dengan nilai simpanan Rp100 juta ke bawah semakin besar jumlahnya, tetapi rata-rata nominal simpanannya justru mengecil.
Ia menyebut jumlah rekening dalam kelompok tersebut meningkat dari sekitar 292 juta rekening pada 2019 dengan rata-rata simpanan sekitar Rp2,9 juta menjadi sekitar 666 juta rekening dengan rata-rata simpanan sekitar Rp2,7 juta.
Sebaliknya, kelompok pemilik simpanan sangat besar mengalami peningkatan tajam. Menurut angka yang dikutip Didik, jumlah rekening dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat dari sekitar 8.500 menjadi sekitar 129.000 rekening, sementara rata-rata nilai simpanannya naik dari sekitar Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Perbedaan arah tersebut, menurut Didik, menunjukkan tantangan ketimpangan yang masih serius. Ketika tabungan masyarakat menengah dan bawah tergerus, kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi ikut melemah.
Dampaknya tidak berhenti pada angka tabungan. Rumah tangga yang merasa kondisi keuangannya semakin rapuh cenderung menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi belanja, dan bahkan menekan investasi keluarga pada pendidikan maupun kesehatan.
“Ketika kelas menengah turun dan tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun, konsumsi barang tahan lama ditunda, investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi,” ujar Didik.
Tekanan ekonomi semacam itu, lanjut dia, dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik. Ketidakpastian terhadap pekerjaan dan pendapatan menimbulkan kecemasan mengenai masa depan. Dalam perspektif ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman ekonomi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah maupun kebijakan publik.
Karena itu, menurut Didik, pelemahan kelas menengah harus diperlakukan sebagai persoalan strategis, bukan semata statistik sosial. Jika dibiarkan berlarut-larut, tekanan terhadap kelompok menengah berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi maupun sosial-politik.
Didik melihat Presiden Prabowo telah membaca persoalan struktur ekonomi tersebut dan berusaha mengubah arah kebijakan dengan memperbesar peran negara. Dalam berbagai pidatonya, kata Didik, Prabowo berulang kali mengkritik struktur ekonomi yang terlalu terkonsentrasi pada konglomerasi besar serta penyaluran kredit perbankan yang lebih banyak mengalir kepada kelompok usaha besar.
Karena itu, struktur ekonomi yang saat ini menyerupai segitiga—dengan kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok kecil di bagian atas—harus diubah menjadi struktur seperti belah ketupat, dengan kelas menengah yang jauh lebih besar dan kuat.
“Struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat, di mana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat,” kata Didik.
Meski demikian, ia mengingatkan transformasi tersebut tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang terlalu berorientasi ke dalam atau inward looking, terlebih jika pembangunan terlalu bertumpu pada sumber daya alam.
Baca Juga
Komisi XI DPR Minta RAPBN 2027 Fokus Jaga Daya Beli Kelas Menengah
Menurut Didik, Indonesia harus memperkuat orientasi ekonomi keluar dengan membangun industri yang mampu bersaing di pasar internasional. Ekonomi nasional justru akan semakin kuat apabila terhubung secara luas dengan jaringan produksi dan perdagangan global serta mampu menghasilkan devisa dalam skala besar.
Ia menilai Indonesia kini bahkan telah tertinggal dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran kebijakan dari sekadar mengelola pasar domestik dan kekayaan sumber daya alam menjadi strategi industrialisasi berorientasi ekspor.
“Apakah transformasi ini bisa dilakukan dengan kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumber daya alam? Jawaban saya belum bisa,” ujar Didik.
Menurut dia, politik dan kebijakan ekonomi Indonesia harus lebih berorientasi keluar. Kemampuan menembus pasar internasional, memperbesar ekspor, meningkatkan daya saing industri, dan menghasilkan devisa dalam jumlah besar menjadi prasyarat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak dari sekitar 5% menuju 6%-7%.
Bagi Didik, setelah 81 tahun merdeka, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar membesarkan angka produk domestik bruto. Tantangan sesungguhnya adalah memperbesar kelompok masyarakat yang menikmati kemajuan tersebut.
Kemerdekaan ekonomi, dengan demikian, tidak cukup ditandai Indonesia menjadi anggota G20 atau memiliki ekonomi bernilai triliunan dolar. Ukurannya adalah apakah kelas menengah semakin besar, mobilitas sosial bergerak naik, ketimpangan menyempit, dan semakin banyak keluarga memiliki keyakinan bahwa kehidupan mereka pada masa depan akan lebih baik.