Ketua MPR Dukung MBG sebagai Ikhtiar Wujudkan Indonesia Emas 2045
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. MBG merupakan terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan.
“Namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” kata Muzani, saat Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN 2027, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga
Muzani mengatakan memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif adalah mimpi bangsa ini. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan, merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata dia.
Sementara itu, untuk Kopdes Merah Putih, pemerintah menjalankan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih.
“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,” ujar dia.
Menurut Muzani, melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat.
Baca Juga
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” jelas dia.
Oleh karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat.