Pakar Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Institusi dalam Urus Sumber Daya Alam Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id -- Kekayaan alam Indonesia menjadi salah satu pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kekayaan alam Indonesia nyatanya hanya dinikmati segelintir pemilik modal.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didiek J. Rachbini menyebut salah satu persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu sistem ekonomi politik.

“Institusi politik harus kuat mendukung bisnis,” kata Didiek dalam diskusi Sumber Daya Alam Berkah atau Kutukan? yang digelar daring, Senin (29/6/2026).

Dalam perspektif Didik, pengelolaan sumber daya alam Indonesia memerlukan kualitas yang baik. Praktik rent seeking, korupsi, dan konflik kepentingan perlu dihindarkan.

“Perlu kualitas politik yang baik, ada check and balances anggaran yang transparan dan berkualitas,” kata dia.

Research associate Indef, Nailul Farih menerangkan riset tentang peran penting institusi negara dalam menentukan regulasi. Baginya, sebagai penentu rule of game, pemerintah perlu memperbaiki kualitas institusi untuk menghindari jebakan kutukan sumber daya alam.

Perbaikan yang dimaksud Nailul mencakup akuntabilitas fiskal, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, hingga kualitas regulasi. Penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi perlu diposisikan bukan semata sebagai norma, melainkan instrumen ekonomi.

“Untuk meminimalisir risiko kebocoran serta memastikan bahwa hasil ekstraksi sumber daya alam dapat dialokasikan secara efisien ke sektor produktif, sehingga manfaatnya optimal,” kata Nailul.

Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy, Rosyid Jazuli menyoroti pentingnya mendorong factor driven economy alih-alih terus mengandalkan sumber daya alam. Pemerintah perlu memfokuskan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja.

Rosyid menyontohkan cara sejumlah negara di Asia dalam mengembangkan pondasi ekonominya. Tak tergantung pada aliran modal asing yang masuk, Singapura menggenjot pembangunan pabrik dan sumber daya manusia.

Baca Juga

Rosan Sebut BUMN Baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk Transparansi Transaksi

“Singapura, Hong Kong, Taiwan tidak membuat sovereign wealth fund (SWF) seperti kita sekarang. Mereka memulai dengan manufaktur yang kuat,” jelas Rosyid.

Rosyid menjelaskan upaya membenahi perekonomian Indonesia harus dimulai dari sektor riil, ditopang oleh kualitas institusi politik, kepastian regulasi investasi, dan pengembangan sumber daya manusia, bukan dari pembentukan badan-badan baru yang rentan paper tiger syndrome.

"Regulasi investasi dan bisnis harus pasti. Insentif guru harus dipikirkan, bukan SPPG. Infrastruktur harus diutamakan, bukan MBG," tegas dia.

Konteks PT DSI

Menurut Rosyid, pengelolaan sumber daya alam melalui satu pintu yang digagas pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI untuk menutup celah under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menggerus penerimaan negara patut dipertanyakan. Sebab, DSI tak memberi sinyal pembenahan yang mumpuni terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

“Misalnya, DSI dipimpin orang dengan track record yang bagus disertai dengan riset terbentuknya DSI, meski Danantara belum punya laporan keuangan sendiri,” jelas dia.

Sementara itu, Nailul menilai pembentukan DSI terjadi di tengah persoalan di dua lembaga pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seharusnya, pemerintah berfokus untuk membenahi dua lembaga ini.

"Kalau pemerintah membuat DSI, itu artinya pemerintah tidak percaya pada lembaganya sendiri,” kata dia.

Melihat kemunculan DSI, Nailul mengingatkan tiga risiko utama yang melekat pada model bisnis BUMN yang tersentralisasi tersebut. Menurutnya, bukan tak mungkin, DSI dapat terlibat monopoli, rent seeking, dan inefisiensi dalam ekspor komoditas andalan nasional.

“Tiga risiko ini harus jadi perhatian PT DSI,” kata dia.