Realisasi Anggaran MBG Lampaui Belanja Bansos dan Belanja Modal

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat anggaran yang dikeluarkan makan bergizi gratis telah mencapai Rp 88,15 triliun.

“Untuk 63,13 juta penerima di 29.670 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan data, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG tersebut telah melebihi anggaran belanja bantuan sosial yang senilai Rp 71,7 triliun dan belanja modal sebesar Rp 81,6 triliun.

Bahkan, realisasi anggaran MBG tersebut lebih besar dari realisasi anggaran ketahanan pangan yang hanya Rp 66,6 triliun per akhir Mei 2026. Anggaran ketahanan pangan dipakai untuk memberikan subsidi pupuk dan menyuntik Bulog agar dapat mendukung pembelian beras dan gabah.

Di tengah naiknya anggaran MBG, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang ada lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat.

Baca Juga

BGN Tak Lagi Kejar Target 82,9 Juta Penerima MBG, Fokus Perbaiki Kualitas Program

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” kata Nanik, di laman resmi BGN.

Ekonom Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan bahwa pengusaha memberikan masukan kepada pemerintah mengenai spending better atau belanja yang berkualitas. Dia berharap MBG dapat disalurkan dengan efektif, bermanfaat, dan transparan.

“Jangan sampai kemudian karena uangnya ini terus mereka hanya sekedar better spending, mereka yang penting belanja, itu sangat-sangat memberikan tekanan dan ruang fiskal kita menjadi babak belur,” kata Ajib, saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan.

Ajib mengatakan pengalihan anggaran MBG sekitar Rp 67 triliun itu diharapkan dapat dialihkan ke sektor-sektor yang memberikan daya ungkit.

“Atau insentif pada sektor-sektor padat karya sehingga bisa fokus pada job creation,” ujar dia.