Dari Minyak ke Rupiah, Ini Efek Domino Konflik Timur Tengah ke Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id - Konflik di Timur Tengah berpotensi menekan ekonomi domestik Indonesia melalui lonjakan harga energi global, dengan risiko utama pada inflasi, nilai tukar, hingga defisit anggaran yang dapat melebar di atas batas aman.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan, dampak terbesar bagi Indonesia bukan berasal dari perdagangan langsung dengan Iran, melainkan dari jalur tidak langsung melalui harga minyak dunia dan gangguan pasokan energi global.

"Indonesia memiliki eksposur perdagangan langsung yang relatif kecil terhadap Iran, dengan nilai ekspor sekitar US$ 206 juta atau 0,08% dari total ekspor nasional. Namun, ketergantungan terhadap impor energi menjadikan ekonomi domestik rentan terhadap gejolak harga minyak global," kata Teuku dalam Editorial Forum bertajuk: “Meningkatkan Ketahanan Energi di Tengah Bara Timur Tengah” yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga

Rusia Bersedia Menjadi Juru Damai, Harga Minyak Menembus US$ 107

Sebagai negara net importir minyak, kata dia, Indonesia mencatat defisit perdagangan migas sekitar US$ 19,7 miliar atau sekitar Rp 315 triliun, yang berpotensi melebar jika harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel.

Teuku mengatakan, kenaikan harga energi global juga berdampak langsung terhadap inflasi dan biaya produksi industri. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga energi sebesar 10% dapat meningkatkan biaya produksi sektor manufaktur hingga 2,15%, terutama pada industri mineral non-logam.

Tekanan ini tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga. Porsi pengeluaran energi terhadap total konsumsi masyarakat cukup signifikan, terutama pada kelompok berpendapatan rendah dan rentan, sehingga lonjakan harga energi berpotensi menekan daya beli.

Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari kenaikan harga komoditas energi, seperti minyak, batu bara, dan gas yang memiliki korelasi langsung terhadap inflasi komponen energi.

Risiko Fiskal dan Nilai Tukar

Lonjakan harga minyak juga berisiko memperlebar defisit anggaran negara. Tanpa penyesuaian kebijakan, defisit APBN 2026 diperkirakan dapat melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB) jika harga minyak tinggi berlangsung dalam waktu lama.

Dalam skenario ekstrem, harga minyak yang mencapai US$ 120 per barel dapat meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan dan menekan ruang fiskal pemerintah. "Kondisi ini juga berpotensi memicu depresiasi rupiah sebesar 3–5% dalam jangka pendek," kata dia.

Situasi tersebut menjadi sinyal bagi otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar melalui kebijakan yang tepat, terutama di tengah ketidakpastian global.

Menurut Teuku, pemerintah telah merespons krisis energi dengan sejumlah langkah, termasuk diversifikasi impor energi serta menjaga harga bahan bakar bersubsidi agar tetap stabil untuk melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, kebijakan penghematan energi juga mulai diterapkan, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, serta mendorong pola kerja fleksibel. Pemerintah juga membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi hingga 50 liter per hari dalam periode tertentu.

"Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan pada 2022, ketika pemerintah lebih mengandalkan penyesuaian harga bahan bakar dan kompensasi fiskal dalam menghadapi lonjakan harga energi global," kata Teuku.

Teuku menilai bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan reformasi struktural dalam sistem energi nasional. Diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi menuju energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Baca Juga

Ada Bea Keluar, Setoran Penerimaan dari Ekspor Emas Diperkirakan Menciut pada 2026

"Selain itu, reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dinilai dapat membantu menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi kelompok rentan," kata dia.

Penguatan cadangan energi strategis juga menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan pasokan global. Transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

"Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia berisiko terus menghadapi tekanan ekonomi setiap kali terjadi gejolak energi global," kata dia.