Gelombang Protes “No Kings” Meluas di Amerika Serikat

JAKARTA, Investortrust.id - Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” berlangsung luas di berbagai wilayah Amerika Serikat, dari kota besar hingga daerah pinggiran. Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, terkait kenaikan biaya hidup, serta perang dengan Iran yang dinilai berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dilaporkan CNN, sepanjang hari, massa turun ke jalan di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar seperti Los Angeles dan New York City. Para demonstran terlihat melakukan berbagai aksi damai seperti berjalan kaki, bernyanyi, menari, hingga membawa poster berisi tuntutan mereka. Demonstrasi ini tidak hanya terjadi di negara bagian tertentu, tetapi merata di wilayah yang secara politik dikenal sebagai basis Partai Republik maupun Demokrat.

Salah satu aksi besar berlangsung di Minnesota, dipicu oleh kematian dua warga sipil Renee Nicole Good dan Alex Pretti, yang tewas dalam operasi agen imigrasi federal pada Januari lalu. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan menjadi simbol kritik terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Ribuan massa berkumpul di depan gedung Capitol negara bagian di St Paul. Aksi juga semakin ramai dengan menghadirkan musisi ternama Bruce Springsteen serta sejumlah tokoh publik sebagai pembicara. Kehadiran figur publik tersebut semakin menarik perhatian masyarakat terhadap gerakan ini.

Aksi “No Kings” sendiri bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu, jutaan warga Amerika turut ambil bagian dalam dua gelombang demonstrasi serupa yang berlangsung relatif damai. Namun, sejak saat itu, situasi dalam negeri dinilai semakin kompleks. Kebijakan penegakan imigrasi skala nasional yang sempat digencarkan pemerintah, serta dampak perang dengan Iran, disebut-sebut telah memicu kenaikan harga bahan bakar dan melemahnya kondisi ekonomi.

Sejumlah peserta aksi mengungkapkan alasan mereka turun ke jalan. Seorang demonstran di Minneapolis menyatakan, “Demokrasi terancam.”

Tom Arndorfer, yang membawa poster bertuliskan “Elvis is the only king,” juga menyampaikan keresahannya. Ia mengatakan, “Benar-benar tragis dengan apa yang terjadi di negeri ini dan seluruh dunia. Dan saya hanya ingin suara saya didengar..” kata Tom dikutip CNN, Sabtu (28/3/2026).

Di Chicago, seorang veteran bernama Chris Holy bersama putranya, Nicholas, mengaku baru pertama kali ikut demonstrasi karena kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini. Sementara itu, di Manhattan, seorang demonstran bernama Yohanna menyatakan, “Tak ada ruang yang cukup untuk bisa menyampaikan sesuatu di poster ini,”ujarnya. “Jika menginginkan demokrasi, kita harus berpartisipasi di sini,” imbuhnya.

Baca Juga

Pesawat Radar AS AWACS Seharga 5.960 Unit Alphard Terbaru Hancur Dirudal Iran, Ini Detilnya

Dukungan terhadap aksi ini juga datang dari organisasi pekerja. Fedrick Ingram dari American Federation of Teachers menyebut bahwa pihaknya turut hadir di Portland untuk menyebarkan pesan harapan. Ia menegaskan, “Kiat pernah punya hukum yang buruk, dan politisi yang buruk, dan kita selalu bisa menyelesaikannya dengan cara bersatu.”

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial dan politik di Amerika Serikat. Banyak warga merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama terkait isu demokrasi, ekonomi, dan kebijakan luar negeri.

Sementara itu di lingkup pemerintah, setelah lewat masa empat pekan sejak eskalasi militer pecah di Iran, strategi keluar dari konflik dari Presiden Donald Trump dinilai kian kabur. Sinyal kontradiktif yang dilepaskan Trump belakangan ini dilaporkan memicu rasa frustrasi di internal Partai Republik (GOP) hingga ke lingkaran sekutu dekatnya.

Para politisi di Capitol Hill mulai meragukan apakah Gedung Putih benar-benar memiliki rencana jangka panjang atau sekadar bereaksi dari hari ke hari.

Dalam beberapa hari terakhir, Trump menunjukkan pola komunikasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia memamerkan kekuatan militer AS; di sisi lain, ia mengeklaim perdamaian sudah di depan mata.

Saat berbicara di pertemuan puncak di Miami, Trump memberikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa agresi militer AS terhadap Iran sama sekali belum usai.

“Kita masih punya 3.554 target lagi yang siap diserang di Iran. Ini akan diselesaikan dengan cukup cepat," tegas Trump seperti dilansir CNN.

Namun, hanya dalam hitungan jam setelah ancaman tersebut, nada bicaranya melunak. Ia mengeklaim bahwa Teheran sudah berada di titik nadir dan sedang memohon untuk bernegosiasi.

"Mereka (Iran) sedang hancur. Kita sedang berbicara sekarang. Mereka ingin membuat kesepakatan," ujarnya tanpa merinci detail negosiasi yang dimaksud.

Terjepit di Antara Dua Kubu

Ketidakpastian ini menciptakan tekanan hebat di dalam Gedung Putih. Trump kini berada di tengah pusaran kepentingan yang saling bertolak belakang.

Di sisi sekut, pemimpin negara-negara Timur Tengah telah mendesak AS untuk tidak menghentikan serangan sampai rezim Iran benar-benar lumpuh.

Sedangkan di internal Partai Republik, telah mendesak Trump segera mendeklarasikan kemenangan dan menarik pasukan guna menghindari "trauma" perang berkepanjangan yang bisa merusak elektabilitasnya.

"Semua orang khawatir kita akan terjebak dalam 'rawa' (quagmire) Timur Tengah yang baru," ungkap salah satu sekutu dekat Trump yang enggan disebutkan namanya.

Kontradiksi di Lapangan

Meski Menteri Luar Negeri Marco Rubio berulang kali meyakinkan publik bahwa AS bisa mencapai tujuannya tanpa perlu mengirim pasukan darat, kenyataan di lapangan berkata lain. Pengiriman ribuan personel militer tambahan ke wilayah konflik terus mengalir.

Kabar mengenai negosiasi pun masih simpang siur. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, sempat memberikan harapan bahwa pertemuan dengan perwakilan Iran akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, laporan dari media pemerintah Iran justru berbanding terbalik; Teheran secara tegas menolak 15 poin proposal damai yang disodorkan Washington.

Kini, publik dan para sekutu hanya bisa menunggu: apakah ini bagian dari strategi "ketidakpastian" yang sengaja dimainkan Trump, atau memang sebuah kegagalan koordinasi dalam kebijakan luar negeri?