Trump ‘Keukeuh’ AS Greenland Jadi Bagian AS, Denmark Kedepankan Dialog
Poin Penting
|
WASHINGTON, investortrust.id - Pemerintahan Trump menggelar perundingan krusial dengan pejabat Greenland dan Denmark pada Rabu (14/1/2026), di tengah dorongan berkelanjutan Presiden AS untuk mengambil alih Greenland.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Denmark memiliki “perbedaan mendasar” terkait kepemilikan Greenland oleh Kerajaan Denmark, yang tidak terselesaikan dalam pertemuan dengan pejabat tinggi AS di Washington, menurut seorang pejabat Denmark.
Baca Juga
Trump Bidik Greenland Pasca-Venezuela, Pertimbangkan Opsi Kekuatan Militer AS
“Bagi kami, gagasan apa pun yang tidak menghormati keutuhan wilayah Kerajaan Denmark, serta hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland, tentu saja sama sekali tidak dapat diterima,” ujar Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen kepada para wartawan usai pertemuan tersebut, seperti dikutip CNBC. “Namun kami juga sepakat untuk berbeda pendapat, dan karena itu kami tetap akan melanjutkan dialog,” kata Rasmussen dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Denmark.
Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Matzfeldt, menekankan betapa pentingnya untuk memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat. “Namun, itu tidak berarti kami ingin dimiliki oleh Amerika Serikat,” ujarnya. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Tak Dapat Diterima
Sebelum perundingan, Trump menyatakan di media sosial bahwa apa pun selain Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat adalah “tidak dapat diterima.”
“Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi keamanan nasional. Ini vital bagi Golden Dome yang sedang kami bangun. NATO seharusnya memimpin jalan agar kami mendapatkannya,” tulis Trump di Truth Social.
“NATO akan menjadi jauh lebih kuat dan efektif jika Greenland berada di tangan AMERIKA SERIKAT. Apa pun selain itu tidak dapat diterima,” tambahnya. Dalam unggahan lanjutan, Trump mengatakan hanya AS yang mampu menghadapi dugaan ancaman dari Rusia dan China terhadap pulau tersebut.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menunjukkan sikap bersatu menentang ancaman pengambilalihan Trump.
Dalam konferensi pers bersama di Kopenhagen pada Selasa, Nielsen menegaskan bahwa jika wilayah otonom Denmark itu harus memilih antara AS dan Denmark, “kami memilih Denmark.”
Frederiksen juga mengatakan tidak mudah menghadapi apa yang ia sebut sebagai “tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima” dari sekutu terdekat mereka. “Namun banyak indikasi bahwa bagian tersulit masih ada di depan.”
Trump, yang sejak lama menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS, kembali menghidupkan ambisinya terhadap pulau Arktik yang kaya mineral itu setelah operasi militer AS yang berani di Venezuela pada 3 Januari.
Pernyataan Trump memicu kekhawatiran di Denmark, yang bertanggung jawab atas pertahanan Greenland. Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa serangan AS akan menandai berakhirnya NATO.
Pertahanan dan Sumber Daya
Ian Lesser, distinguished fellow di lembaga pemikir GMF berbasis Washington, mengatakan taruhannya “sangat tinggi,” dan memperingatkan kegagalan menyelesaikan krisis diplomatik ini “tidak hanya mengancam kohesi NATO, tetapi juga keberadaan aliansi itu sendiri.”
Baca Juga
Denmark Tawarkan Trump Tingkatkan Kehadiran Militer AS di Greenland
Mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt mengatakan ia tidak berharap AS, Greenland, dan Denmark dapat menemukan solusi diplomatik pada Rabu, menyebut situasinya sebagai “krisis yang mendalam.”
“Saya pikir ada perubahan signifikan ketika diumumkan di Washington bahwa JD Vance, wakil presiden, akan mengambil alih pertemuan,” kata Bildt kepada CNBC.
“Awalnya dijadwalkan bersama Menlu Marco Rubio yang menunjukkan pendekatan lebih lunak, tetapi JD Vance justru secara langsung menghina Denmark dan menuntut hal-hal yang sangat aneh,” ujarnya.
Bildt, yang juga menjabat sebagai wakil ketua European Council on Foreign Relations, merujuk pada pidato Vance di Konferensi Keamanan Munich tahun lalu, menyebut analisanya tentang Eropa sebagai “luar biasa” dan lebih sejalan dengan “sayap kanan ekstrem” kawasan tersebut. “Ini bukan lagi aliansi trans-Atlantik seperti yang dulu kita kenal,” katanya.
Otto Svendsen, associate fellow di Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan ketegangan antara Greenland dan Denmark dikesampingkan demi menampilkan front bersatu menghadapi ancaman AS.
Baca Juga
Pertemuan di Gedung Putih, katanya, memberi petunjuk sejauh mana komitmen penuh pemerintahan Trump untuk menguasai Greenland, serta seberapa besar ancaman keruntuhan hubungan bilateral mempengaruhi sikap AS.
“Hasil terbaik bagi Denmark dan Greenland adalah pernyataan yang menegaskan kedaulatan Greenland dan posisinya dalam Kerajaan Denmark. Apa pun yang kurang dari itu akan membuka ruang bagi ancaman dan paksaan lanjutan,” ujar Svendsen.
Sebagai imbalannya, delegasi Denmark dan Greenland kemungkinan akan menawarkan rencana peninjauan ulang pengaturan ekonomi dan keamanan, termasuk akses yang lebih menguntungkan bagi perusahaan AS ke sektor pertambangan Greenland serta tambahan investasi Denmark dalam keamanan Arktik.
Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan dukungan terhadap Greenland pekan lalu, menegaskan bahwa keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan urusan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” tulis para pemimpin tersebut. Surat itu ditandatangani Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, serta para pemimpin Italia, Spanyol, dan Polandia.