Airlangga: ASEAN Harus Dihubungkan via Pembayaran QR Regional

 JAKARTA, Investortrust.id - Perekonomian digital di ASEAN diproyeksikan akan meningkat hingga mencapai sekitar US$ 330 miliar pada 2025, atau setara dengan Rp5,027 triliun. 

Hal ini tak muskil tercapai  dengan didukung implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di tahun 2025, ketika Keketuaan ASEAN akan dipegang oleh Malaysia.

Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat  pertemuan bilateral dengan Council Members dari ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia, Minggu (3/9/2023), ASEAN juga perlu mengambil keputusan strategis yang berdampak.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Malaysia dipimpin oleh Deputy Chairman ASEAN-BAC Malaysia yakni Tan Sri Tony Fernandes, dengan didampingi Council Member Lim Chern Yuan, Executive Director ASEAN-BAC Malaysia Jukhee Hong, serta perwakilan dari beberapa perusahaan besar Malaysia.

Bidang-bidang strategis yang pernah dibahas dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN sebelumnya yakni antara lain tentang bagaimana mendorong pertumbuhan lanskap kendaraan listrik ASEAN. Indonesia tertarik untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan tembaga, serta memiliki fasilitas produksi baterai untuk kendaraan listrik.

Selanjutnya adalah bagaimana memperkuat hubungan perdagangan dan investasi regional, mendorong tindakan pembangunan berkelanjutan yang kolaboratif yaitu misalnya dengan meluncurkan proyek energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan menghubungkan ASEAN melalui alat strategis dan sistem pembayaran QR Regional.

“Nantinya, masyarakat Indonesia yang bepergian ke Malaysia, Thailand, Singapura maupun negara-negara ASEAN lainnya akan bisa melakukan pembayaran dengan QR. Kalau di Indonesia sendiri telah dipergunakan QRIS secara luas di banyak merchant. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia, dan saat ini nilai transaksinya terus meningkat,” kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan bahwa fokus utama ASEAN-BAC adalah melakukan fasilitasi perdagangan, fasilitasi investasi, dan menarik FDI. Selain itu, juga harus mampu mendorong terlaksananya prioritas-prioritas utama untuk memperkuat perdagangan dan investasi intra-ASEAN. 

Indonesia sendiri akan mempermudah proses customs dengan membuat sistem digital yang terintegrasi di antara kementerian/lembaga terkait atau biasa disebut e-goverment.

Di lain pihak, Tan Sri Tony Fernandes juga mengatakan antusiasmenya pada sejumlah perkembangan yang dicapai di ASEAN. “Kami sangat excited soal ASEAN, soal Indonesia. Kami harus memuji Pemerintah Indonesia, di mana hal ini membuka mata kita semua bahwa Indonesia sangat progresif (dari sisi ekonomi), juga sangat terbuka serta transparan (dari sisi pemerintahan),” ungkap Tony.