Raja Thailand Bubarkan Parlemen, Pemilu Cepat Digelar di Tengah Konflik Perbatasan

JAKARTA, investortrust.id – Raja Thailand Maha Vajiralongkorn membubarkan parlemen pada Jumat (12/12/2025) setelah menerima permintaan resmi dari Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Langkah ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum cepat yang harus digelar dalam kurun 45 hingga 60 hari ke depan.

Pembubaran tersebut tertuang dalam dekret kerajaan yang ditandatangani sang Raja sebagai respons atas dinamika politik dalam negeri yang terus memburuk.

Parlemen Thailand terakhir kali dibentuk setelah pemilu umum Mei 2023. Namun, pemerintahan yang berdiri sebagai koalisi minoritas sejak September 2025 dinilai kesulitan menjalankan tugas di tengah meningkatnya tantangan politik, ekonomi, dan geostrategis.

Ketegangan yang terus berulang di perbatasan Thailand–Kamboja turut menjadi faktor yang memperberat situasi.

Anutin Charnvirakul, politisi dari Partai konservatif Bhumjaithai, terpilih sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand pada 5 September 2025 dengan dukungan Partai Rakyat, mengalahkan calon dari Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri.

Ia menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang hanya bertahan satu tahun di kursi perdana menteri. Sebagai pemimpin pemerintahan minoritas, Anutin berulang kali menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian.

Pada Kamis sebelumnya, ia menegaskan kesiapannya untuk mengembalikan mandat politik kepada masyarakat melalui pemilu cepat. “Saya akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” ujarnya.

Pembubaran parlemen terjadi di saat situasi keamanan Thailand kembali memanas. Bentrokan terbaru dengan Kamboja sepanjang pekan ini menewaskan sedikitnya 22 orang dan menyebabkan ratusan ribu warga di kedua negara terpaksa mengungsi.

Baca Juga

Dibuka Raja Thailand, Upacara Pembukaan SEA Games 2025 Berlangsung Meriah

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letjen Maly Socheata, menuduh militer Thailand menembakkan artileri dan senapan mesin di dekat perbatasan, memasuki wilayah Kamboja, serta membahayakan situs budaya dan warga sipil.

Namun, Angkatan Darat Kerajaan Thailand membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa semua tindakan militer hanya diarahkan kepada target bersenjata.

“Ini adalah upaya mengalihkan kesalahan kepada Thailand. Penggunaan senjata oleh pihak Thailand sangat dibatasi hanya pada target militer. Korban sipil tidak mungkin terjadi kecuali Kamboja sendiri dengan sengaja menginginkannya, dengan membawa warga sipil ke zona tempur atau mencampurkan pasukan dan persenjataan dengan warga desa untuk menggunakan mereka sebagai tameng manusia,” tegas juru bicara Angkatan Darat, Mayjen Winthai Suvaree, melalui platform X.

Kedua negara sebelumnya telah menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 lalu, disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Akan tetapi, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun masih memicu bentrokan sporadis, termasuk insiden pada Juli yang menewaskan sedikitnya 48 orang. Sekitar 18 tentara Kamboja juga masih berada dalam tahanan Thailand akibat rangkaian bentrokan dalam lima bulan terakhir. Penutupan perbatasan darat sejak Juli semakin menekan mobilitas dan aktivitas perdagangan kedua negara.