AS Bakal Hentikan Bantuan ke Badan PBB untuk Palestina (UNRWA)
JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah AS tengah bersiap menghentikan pendanaan bagi badan bantuan utama PBB untuk Palestina (UNRWA) secara permanen menyusul tentangan yang muncul di Kongres. Padahal Presiden Joe Biden menegaskan aksi kemanusiaan yang dilakukan badan tersebut sangat diperlukan.
Bersama dengan belasan negara lainnya, AS menangguhkan pendanaannya kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) pada bulan Januari setelah Israel menuduh 12 dari 13.000 karyawan di Gaza ikut serta dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023. PBB telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut, dan UNRWA memecat beberapa stafnya setelah Israel memberikan informasi kepada badan tersebut.
AS sendiri merupakan negara pendonor terbesar UNRWA, yang menyediakan US$300 juta - US$400 juta setiap tahunnya.
Dikatakan bahwa AS ingin melihat hasil penyelidikan dan tindakan perbaikan yang diambil sebelum melanjutkan sumbangannya kepada UNRWA. Bahkan jika jeda pengiriman dana tersebut dicabut, hanya ada US$300.000 dana yang telah dialokasikan untuk UNRWA. Pendanaan selanjutnya harus memerlukan persetujuan kongres.
Baca Juga
Palestina Tuding Netanyahu Halangi Pengiriman Bantuan ke Jalur Gaza
Penentangan di Kongres terhadap pendanaan UNRWA membuat Amerika kecil kemungkinan untuk melanjutkan donasi dalam waktu dekat. Padahal negara-negara seperti Swedia dan Kanada telah menyatakan akan mulai mengirimkan donasi kembali.
RUU pendanaan tambahan di Kongres AS yang mencakup bantuan militer ke Israel dan Ukraina dan didukung oleh pemerintahan Biden, berisi ketentuan yang akan menghalangi UNRWA menerima dana dari AS jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Sejumlah pejabat AS mengakui “peran penting” yang dilakukan UNRWA dalam mendistribusikan bantuan di Jalur Gaza, yang hampir mengalami bencana kelaparan akibat serangan Israel selama lima bulan terakhir. Pengakuan seperti itu memang tidak cukup untuk melanjutkan pendanaan.
“Kita harus siap dengan fakta bahwa Kongres dapat menjadikan jeda (bantuan) ini menjadi permanen,” demikian disampaikan bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller seperti dikutip middleeastmonitor.com, Selasa (12/3/2024).