Madagaskar kini Dipimpin Seorang Kolonel, Janjikan Reformasi dan Pemilu

ANTANANARIVO, Investortrust.id - Madagaskar kini memasuki babak baru dalam sejarah politiknya setelah Kolonel Michael Randrianirina mengambil alih kekuasaan pada Oktober 2025. Perubahan rezim ini, yang oleh sebagian kalangan internasional disebut sebagai kudeta, sejatinya lahir dari gerakan rakyat yang digerakkan oleh generasi muda. Dalam konteks sosial dan ekonomi yang terpuruk, banyak pihak melihat momentum ini sebagai kesempatan bagi Madagascar untuk memulai reformasi dan membangun pemerintahan yang lebih transparan.

Aksi protes yang berlangsung selama tiga minggu menelan sedikitnya 22 korban jiwa. Ketika aparat diperintahkan untuk menembak para demonstran. Sementara itu satuan elite Angkatan Darat, Corps of Personnel and Administrative and Technical Services (CAPSAT), menolak perintah tersebut dan justru memihak rakyat.

Kolonel Randrianirina, pemimpin CAPSAT, akhirnya mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Andry Rajoelina dilaporkan melarikan diri ke Dubai.

“Kami menjawab panggilan rakyat,” ujar Randrianirina, menegaskan bahwa pemerintahannya “milik rakyat sipil” dan bukan rezim militer. Ia juga berjanji akan memperbaiki situasi sosial ekonomi, mereformasi institusi, serta menyelenggarakan pemilu dalam dua tahun ke depan.

Baca Juga

Krisis Politik Memuncak, Presiden Madagaskar Andry Rajoelina Bubarkan Parlemen dan Menghilang

Di tengah situasi yang penuh ketegangan, nilai-nilai fihavanana—falsafah hidup masyarakat Madagaskar yang menekankan pentingnya kebersamaan dan menghindari konflik—menjadi landasan yang menahan negara ini dari kekerasan yang lebih luas. Namun, peristiwa ini juga menandakan adanya perubahan generasi: rakyat Madagaskar, terutama kalangan muda, menuntut pemerintahan yang bersih dan tanggap terhadap kebutuhan rakyat.

Kekecewaan terhadap pemerintahan Rajoelina sudah lama mengakar. Janji untuk mengentaskan kemiskinan tak pernah terealisasi, dan justru digantikan dengan proyek-proyek ambisius yang dinilai tidak relevan, seperti pembangunan kereta gantung di Antananarivo serta impor satwa liar untuk kepentingan pariwisata. Legitimasi Rajoelina juga diragukan karena ia memperoleh kewarganegaraan Prancis—yang menurut konstitusi Madagascar otomatis mencabut status kewarganegaraan aslinya.

Dugaan bahwa Prancis membantu pelariannya ke Dubai memperburuk citra mantan pemimpin negara itu di mata rakyat Madagaskar dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kekuatan Barat.

Meski demikian, Uni Eropa (UE) disarankan tidak menyamakan peristiwa ini dengan kudeta militer biasa. Situasi di Madagascar lahir dari tekanan sosial yang mendalam dan keinginan rakyat untuk perubahan.

Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu keras—seperti sanksi ekonomi atau pembekuan kerja sama—justru berpotensi memperburuk penderitaan rakyat. UE, yang selama ini menjadi mitra dagang penting dengan nilai perdagangan mencapai €1,8 miliar pada 2023 dan komitmen bantuan €459 juta untuk periode 2021–2027, diharapkan bisa mengambil peran aktif mendukung transisi politik di negara tersebut.

Selain menjadi mitra ekonomi strategis di kawasan Samudra Hindia, UE juga memiliki jejaring kuat dengan masyarakat sipil Madagascar. Melalui keahlian teknis di bidang tata kelola, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur, UE dapat membantu pemerintahan baru memperkuat institusi serta meningkatkan akses air, listrik, dan keamanan dalam negeri. Langkah-langkah semacam ini akan lebih bermanfaat bagi rakyat dibandingkan pendekatan isolasi diplomatik.

Namun, kata Daria, UE tetap harus berhati-hati. "Penunjukan pengusaha sipil Herintsalama Rajaonarivelo sebagai perdana menteri oleh Randrianirina menimbulkan ketegangan di kalangan aktivis muda karena dianggap terlalu dekat dengan rezim sebelumnya,"ujarnya dikutip ecfr.eu, Sabtu (25/10/2025). 

Meski demikian, kehadiran tokoh sipil dalam struktur pemerintahan baru dianggap sebagai sinyal positif bahwa Madagascar tidak akan beralih ke pemerintahan militer penuh.

Di sisi lain, dinamika geopolitik juga semakin kompleks. Rusia telah menunjukkan ketertarikannya untuk mempererat hubungan dengan pemerintahan Randrianirina. Perwakilan kedutaan Rusia telah dua kali bertemu dengan sang kolonel dan menawarkan kerja sama yang lebih erat. Bahkan, Randrianirina telah menggunakan media Sputnik untuk menyampaikan pesan kepada komunitas internasional.

"Dalam situasi ini, UE harus lebih aktif agar tidak kehilangan pengaruh terhadap arah kebijakan Madagaskar. Dengan pendekatan yang konstruktif dan dukungan terhadap reformasi yang nyata, Eropa berpeluang menjadi mitra yang lebih berkelanjutan bagi rakyat Madagaskar dibandingkan aktor-aktor lain seperti Rusia," imbuh Daria.

Randrianirina sendiri menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah kebutuhan rakyat. Ia meminta komunitas internasional untuk “berdiri bersama Madagascar di masa sulit ini”. Meski transisi kekuasaan ini bersifat inkonstitusional, UE sebaiknya tidak menutup pintu dialog. Delegasi UE di Antananarivo perlu melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang telah berjalan, terutama yang melibatkan masyarakat sipil, sembari memantau perkembangan demokrasi di lapangan. Penghentian program secara tiba-tiba hanya akan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Madagascar kini berada di persimpangan jalan. Pemerintahan Kolonel Randrianirina menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa janji reformasi dan pemilu yang transparan bukan sekadar retorika. Bagi Uni Eropa, mendukung transisi ini dengan pendekatan bijaksana dan humanis merupakan langkah strategis, baik untuk kepentingan rakyat Madagascar maupun untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Afrika bagian timur," kata Daria.