Kuatkan Komitmen pada Transformasi Hijau, Xi ‘Sindir’ Trump

Poin Penting

• China janji kurangi emisi 7%-10% dan lipat gandakan energi terbarukan
• Xi sindir Trump yang menyebut iklim sebagai “tipu muslihat”
• Brasil, Australia, Palau hingga UE umumkan target baru jelang COP30
• Pengamat nilai komitmen global belum sejalan dengan target 1,5°C

NEW YORK, investortrust.id - China mengambil langkah maju dalam diplomasi iklim dengan mengumumkan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Presiden Xi Jinping dalam KTT iklim PBB, Rabu (24/9/2025), menegaskan negaranya juga akan meningkatkan kapasitas energi angin dan surya.

Baca Juga

Pasar China Kian Menuntut Produk Sawit Hilir dan Berkelanjutan

Dalam pidato video langsung dari Beijing pada KTT iklim yang diselenggarakan Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa pada 2035 negaranya akan memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 7%-10% dari puncaknya.

Selain itu, Xi menyebut China berencana meningkatkan kapasitas tenaga angin dan surya hingga enam kali lipat dari level 2020 dalam 10 tahun ke depan – membantu meningkatkan porsi energi non-fosil dalam konsumsi energi domestik menjadi lebih dari 30%.

Target pengurangan tersebut menandai pertama kalinya penghasil emisi terbesar dunia berjanji untuk memangkas emisi, bukan sekadar membatasi pertumbuhannya, meskipun angka tersebut lebih kecil dari perkiraan banyak pengamat.

Xi mendesak aksi iklim lebih kuat dari negara-negara maju. Ia menyinggung, meski tanpa menyebut nama, Amerika Serikat yang menjauh dari tujuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. “Transformasi hijau dan rendah karbon adalah tren zaman kita. Meski ada negara yang melawan arus, komunitas internasional harus tetap berada di jalur yang benar, menjaga keyakinan, aksi, dan upaya tanpa henti,” kata Xi, seperti dikutip Reuters.

Pada Selasa, Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato di Majelis Umum PBB untuk menyebut perubahan iklim sebagai “tipu muslihat”, menyebut ilmuwan “bodoh” dan mengkritik Uni Eropa serta China karena mengadopsi teknologi energi bersih.

Baca Juga

Pidato Prabowo di PBB: Antitesis Trump yang Mendapat Tepuk Tangan Dunia

Trump memerintahkan penarikan kedua AS dari perjanjian Paris berusia 10 tahun, yang bertujuan mencegah kenaikan suhu global lebih dari 1,5 derajat Celsius melalui rencana iklim nasional. AS adalah penghasil emisi gas rumah kaca historis terbesar di dunia dan saat ini kedua terbesar setelah China.

Ian Bremmer, ilmuwan politik dari Belfer Center, mengatakan pidato penolakan iklim Trump pada dasarnya menyerahkan pasar energi pasca-karbon kepada China.

“Trump menginginkan bahan bakar fosil dan AS memang negara petro yang kuat. Namun membiarkan China menjadi satu-satunya negara elektro yang kuat justru kebalikan dari membuat Amerika hebat kembali, setidaknya jika melihat pada kepedulian terhadap masa depan,” kata Bremmer.

Para pengamat berharap China memanfaatkan mundurnya AS untuk mengumumkan target pengurangan setidaknya 30% agar tetap sesuai dengan target nol emisi bersih pada 2060.

Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society, mengatakan pengumuman China mengecewakan mengingat produksi energi terbarukan dan kendaraan listrik yang tumbuh pesat. “Komitmen Beijing mencerminkan langkah hati-hati yang memperpanjang tradisi politik lama dalam memprioritaskan pengambilan keputusan yang stabil dan dapat diprediksi, tetapi juga menyembunyikan realitas ekonomi yang lebih signifikan,” tuturnya.

Namun Li mencatat, dominasi China dalam teknologi hijau dan mundurnya Washington dapat mendorong Beijing ke peran yang lebih proaktif di panggung global.

Baca Juga

AS Keluar dari Perjanjian Iklim Paris, Peluang Kepemimpinan yang Lebih Kolaboratif Terbuka Lebar

Kurang Ambisius

Meski ada tekanan untuk komitmen iklim baru menjelang KTT COP30 di Brasil tahun ini, pengumuman Rabu gagal memberikan kesan mendalam.

Kelompok lingkungan dan pengamat mengatakan janji beberapa ekonomi terbesar dunia jauh dari cukup dalam pengurangan emisi, mengingat dampak perubahan iklim yang kian memburuk.

Presiden Brasil Luis Inacio Lula da Silva memperingatkan bahwa komitmen negara-negara menjelang KTT iklim PBB pada November akan menunjukkan kepada dunia “apakah kita percaya pada apa yang ditunjukkan sains atau tidak.” Brasil berkomitmen mengurangi emisi 59%-67% pada 2035 serta meningkatkan upaya melawan deforestasi. Masyarakat, menurut Lula, akan berhenti percaya pada pemimpinnya, semua akan rugi karena penolakan mungkin justru menang.

Baca Juga

Nyatakan 'Darurat Energi Nasional,' Trump Perintahkan AS Keluar dari Perjanjian Iklim Paris

Guterres, yang menjadi tuan rumah KTT di sela Majelis Umum PBB, menegaskan bahwa dunia telah membuat kemajuan dalam transisi energi, meskipun lambat. “Perjanjian Paris telah membuat perbedaan,” sebut Guterres dalam pernyataan tertulis. Ia mencatat bahwa aksi di bawah perjanjian 2015 telah menurunkan proyeksi kenaikan suhu global rata-rata dari 4 derajat C menjadi 2,6 derajat C.

Namun angka tersebut masih jauh dari target 1,5 derajat C yang tertuang dalam perjanjian. Dunia saat ini sudah menghangat lebih dari 1,2 derajat C dibandingkan rata-rata pra-industri. “Sekarang, kita perlu rencana baru untuk 2035 yang jauh lebih ambisius dan lebih cepat,” imbuh Guterres.

Uni Eropa belum mencapai kesepakatan terkait target iklim baru yang diwajibkan PBB, dan baru menyusun rencana untuk mengajukan target sementara yang bisa berubah.

Presiden UE Ursula Van der Leyen mengatakan di KTT bahwa blok tersebut berada di jalur untuk mencapai target 2030 dengan memangkas emisi 55%, dan target 2035 diperkirakan berkisar antara 66% hingga 72%.

Australia, yang berencana menjadi tuan rumah KTT iklim PBB 2026, mengumumkan janji bahwa pada 2035 akan memangkas emisi gas rumah kaca 62%-70% di bawah level 2005. “Kami ingin membawa dunia bersama kami menghadapi perubahan iklim, bukan dengan meminta negara mana pun mengorbankan pekerjaan atau keamanan rakyatnya, tetapi dengan bekerja sama untuk meraih dan berbagi peluang itu,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Negara kepulauan Pasifik Selatan, Palau, mewakili 39 anggota Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil, mengumumkan target memangkas emisi hingga 44% dari level 2015 pada 2035.

Presiden Palau Surangel Whipps mengingatkan para pemimpin tentang pendapat penasihat Mahkamah Internasional awal tahun ini yang menegaskan adanya “kewajiban berdasarkan hukum internasional” bagi negara-negara untuk mengambil langkah lebih kuat menekan emisi.

“Mereka yang punya tanggung jawab terbesar dan kapasitas terbesar untuk bertindak harus berbuat jauh lebih banyak,” katanya, merujuk pada negara-negara industri dunia.