Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra karena Pelanggaran Etik

Poin Penting

• Mahkamah Konstitusi Thailand memecat PM Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etik, hanya setahun setelah menjabat.
• Putusan ini memperlemah posisi Pheu Thai, memicu lobi politik intensif untuk mempertahankan koalisi dengan mayoritas tipis.
• Lima kandidat muncul sebagai calon pengganti, termasuk Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai dan mantan PM Prayuth Chan-ocha.
•  Krisis politik terjadi di tengah ekonomi yang rapuh, dengan proyeksi pertumbuhan hanya 2,3% tahun ini.

BANGKOK, investortrust.id – Thailand kembali diguncang krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada Jumat (29/8) memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etik. Putusan tersebut menutup masa jabatan Paetongtarn yang baru setahun berjalan dan menjadi pukulan telak terbaru bagi dinasti politik Shinawatra.

Baca Juga

Demonstrasi Besar-besaran Goyang Bangkok, PM Thailand Dituntut Mundur

Paetongtarn, 39 tahun, merupakan perdana menteri termuda Thailand sekaligus putri taipan Thaksin Shinawatra. Ia dianggap melanggar etik dalam panggilan telepon bocor dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik perbatasan. Pertempuran pecah beberapa minggu kemudian dan berlangsung lima hari.

Dengan keputusan ini, Pheu Thai kehilangan kekuatan tawar dalam parlemen dan dipaksa menjaga aliansi rapuh dengan mayoritas tipis. “Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan bisa memakan waktu lama,” ujar Stithorn Thananithichot, ilmuwan politik Universitas Chulalongkorn, seperti dikutip Reuters.

Bursa Pengganti dan Lobi Politik

Ada lima kandidat yang memenuhi syarat menggantikan Paetongtarn. Dari kubu Pheu Thai, hanya Chaikasem Nitisiri, 77 tahun, mantan jaksa agung yang minim pengalaman kabinet. Nama lain yang mencuat adalah mantan PM Prayuth Chan-ocha, yang pernah menggulingkan pemerintahan Pheu Thai melalui kudeta militer pada 2014, serta Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang keluar dari koalisi akibat skandal telepon bocor.

Selama masa transisi, Wakil PM Phumtham Wechayachai dan kabinet akan memimpin pemerintahan sementara hingga parlemen memilih PM baru. Tidak ada batas waktu resmi kapan pemilihan harus dilakukan, membuka ruang bagi lobi intensif dan manuver politik antarpartai.

Dampak Politik dan Ekonomi

Keputusan Mahkamah Konstitusi mempertegas pola berulang: Paetongtarn menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot pengadilan. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan antara klan Shinawatra dan blok konservatif–militer yang masih memegang pengaruh besar.

Baca Juga

Dibayangi Tekanan Tarif AS, Produksi Manufaktur Thailand Anjlok

Di sisi lain, krisis politik ini memperburuk kepercayaan publik di tengah ekonomi yang lesu. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand hanya 2,3% tahun ini, jauh dari harapan pemulihan penuh. Investor juga semakin berhati-hati melihat ketidakpastian politik yang bisa memperlambat reformasi dan agenda pembangunan.