Iran Kecam Keras Serangan AS, Tegaskan Tolak Tekanan Militer

ISTANBUL, Investortrust.id – Pemerintah Iran secara tegas mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklirnya—Fordow, Natanz, dan Isfahan—yang terjadi pada Minggu  (22/6/2025) dini hari. Iran juga menyebut tindakan tersebut sebagai agresi militer serius terhadap infrastruktur nuklir damai milik Republik Islam Iran.

Disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam konferensi pers di sela ajang pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turkiye, Minggu (22/6/2025),  tindakan Washington adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, serta menciptakan ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan dan keamanan global.

“Serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat adalah bentuk terang-terangan dari agresi terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan nasional Iran.  Tindakan tersebut bukan hanya serangan terhadap fasilitas fisik, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip hukum dan tatanan internasional yang menjunjung tinggi perdamaian dan diplomasi,” kata Aragchi seperti ditayangkan France24.

Dalam kesempatan yang sama Aragchi menyebut bahwa negara-negara baik yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kebijakan Washington, turut memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi berbahaya yang akan ditimbulkan.

Lebih lanjut, Araghchi menekankan bahwa Iran akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayahnya, keselamatan rakyatnya, dan kemerdekaan nasional dari ancaman militer, baik dari Amerika Serikat maupun dari tindakan sewenang-wenang rezim Israel. Ia pun  menuduh Presiden Trump menjadikan wilayah Timur Tengah sebagai panggung “perang abadi” demi memenuhi ambisi geopolitik yang berpihak pada kepentingan Israel.

Baca Juga

Pasukan AS Bombardir Situs Nuklir Iran, Trump Sebut Fordow Sudah Dihancurkan

Dalam pernyataannya, Araghchi juga mengangkat persoalan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Ia menuding serangan AS sebagai bentuk pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang menjadi dasar kesepakatan nuklir Iran (JCPOA), serta ancaman langsung terhadap rezim non-proliferasi nuklir global.

Menanggapi situasi ini, Iran menyerukan agar Badan Energi Atom Internasional (IAEA) segera menggelar pertemuan darurat dan mengambil sikap tegas terhadap serangan terhadap fasilitas nuklir yang selama ini diawasi dan diverifikasi oleh badan tersebut. Araghchi menekankan bahwa IAEA memiliki tanggung jawab moral dan teknis untuk menutup jalan menuju kekacauan dan menjaga integritas sistem pemantauan nuklir global.

Meski menyuarakan kemarahan dan kesiapan membela diri, Iran juga memberikan sinyal bahwa ruang diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Namun, Araghchi memperingatkan bahwa diplomasi sejati tidak dapat berjalan dalam bayang-bayang jet tempur dan bom presisi. Ia menuding bahwa Amerika Serikat saat ini justru tengah menghancurkan jalan diplomasi dengan memilih pendekatan militer yang agresif terhadap negara yang selama ini tetap konsisten menyatakan program nuklirnya bertujuan damai.

Dalam pidatonya, Araghchi menyampaikan bahwa Iran tetap memiliki hak penuh, sesuai dengan Piagam PBB, untuk melakukan pembelaan diri atas serangan yang mengancam kedaulatan dan rakyatnya. Iran, kata dia, memiliki semua opsi untuk mempertahankan kepentingan nasional dan akan menggunakan hak itu apabila diperlukan.

Pada akhirnya, Pemerintah Iran menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, IAEA, serta komunitas diplomatik dunia, untuk bertindak cepat guna mencegah memburuknya krisis. Seruan ini tidak hanya ditujukan untuk mengecam agresi AS, tetapi juga untuk menghindari masuknya kawasan Timur Tengah ke dalam fase kekacauan yang lebih dalam dan berlarut-larut.