Pengadilan Sahkan Pemakzulan, Presiden Korea Selatan Yoon Resmi Dicopot

SEOUL, 4 April (Reuters) – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dicopot oleh Mahkamah Konstitusi, membuka jalan bagi pemilu setelah pengadilan mengesahkan pemakzulan oleh parlemen atas penerapan darurat militer. Pemberlakuan darudat militer oleh Yoon telah memicu krisis politik terburuk negara itu dalam beberapa dekade.

Baca Juga

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap atas Tuduhan Pemberontakan

Putusan bulat tersebut mengakhiri berbulan-bulan gejolak politik yang telah membayangi upaya pemerintahan untuk menjalin hubungan dengan Presiden AS Donald Trump, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi terbesar keempat di Asia itu.

Putusan ini memicu dimulainya pemilihan presiden yang harus digelar dalam waktu 60 hari sesuai konstitusi. Perdana Menteri Han Duck-soo akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemimpin baru dilantik.

Lee Jae-myung, pemimpin populis dari Partai Demokrat yang berhaluan liberal dan kalah tipis dari Yoon pada tahun 2022, menjadi kandidat terdepan namun menghadapi tantangan hukum dalam beberapa sidang kasus korupsi. Pihak konservatif memiliki medan persaingan kandidat yang masih terbuka lebar.

“Putusan bulat Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan sumber ketidakpastian besar,” kata Profesor Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha di Seoul, seperti dikutip Reuters, Jumat (04/04/2025). Ia memberi catatan, pemerintahan berikutnya harus menghadapi tantangan seperti ancaman militer Korea Utara, tekanan diplomatik dari Tiongkok, dan tarif perdagangan dari Trump.

Baca Juga

Buntut Darurat Militer yang Gagal, Presiden Yoon Akhirnya Dimakzulkan

Penjabat Ketua Mahkamah Moon Hyung-bae mengatakan Yoon melanggar tugasnya sebagai presiden melalui deklarasi darurat militer pada 3 Desember, bertindak melampaui kewenangan konstitusionalnya dengan tindakan yang merupakan “tantangan serius terhadap demokrasi.”

“(Yoon) melakukan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan rakyat,” kata Moon, menambahkan bahwa deklarasi darurat militer Yoon menciptakan kekacauan di seluruh aspek masyarakat, ekonomi, dan kebijakan luar negeri.

Human Rights Watch menyebut putusan ini sebagai kemenangan bagi ketahanan negara, perjuangan untuk hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.

Ribuan orang dalam aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Yoon, termasuk ratusan yang menginap semalaman, bersorak riuh saat mendengar putusan, meneriakkan “Kami menang!”

“Ini memakan waktu lama tapi untungnya hasilnya masuk akal,” kata Kim Han-sol, seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang menonton putusan di luar pengadilan.

Dalam pesan yang dirilis melalui pengacaranya, Yoon meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan. “Saya sangat menyesal dan merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi harapan kalian.”

Sebelumnya, tim hukum Yoon mengecam putusan pengadilan. “Ini hanya bisa dilihat sebagai keputusan politik dan sangat mengecewakan,” kata Yoon Kab-keun kepada wartawan. Yoon telah bersembunyi di kediaman resminya sejak dibebaskan dari penjara pada 8 Maret.

Pengadilan menolak sebagian besar argumen Yoon bahwa ia menyatakan darurat militer untuk memperingatkan penyalahgunaan mayoritas parlemen oleh partai oposisi utama, dengan mengatakan bahwa ada jalur hukum untuk menyelesaikan perbedaan.

Menggunakan militer untuk melawan parlemen dan mengganggu fungsinya merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban konstitusional Yoon untuk menjaga independensi tiga cabang pemerintahan, kata Moon.

Bendera kepresidenan yang berkibar di samping bendera nasional di kantor presiden diturunkan pada hari Jumat setelah putusan diumumkan. Di pangkalan militer dan pusat komando di seluruh negeri, potret Yoon akan diturunkan untuk dihancurkan atau dibakar sesuai hukum.

Kwon Young-se, pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat yang menjadi partai Yoon, berjanji akan bekerja sama dengan penjabat presiden untuk menstabilkan negara. Penjabat Presiden Han, dalam pernyataan setelah putusan, mengatakan akan melakukan segala upaya untuk memastikan pemilu yang tertib.

Memulihkan pertumbuhan ekonomi dan merespons tarif 25% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap impor Korea Selatan menjadi prioritas mendesak pemerintah.

Baca Juga

Bank Sentral Korea Selatan Pangkas Suku Bunga, Pasar Asia Jatuh Terimbas Tarif Trump

Kementerian Keuangan telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar 10 triliun won ($7 miliar) namun perlu mencari kompromi dengan Partai Demokrat oposisi yang dipimpin Lee dan menargetkan 30 triliun won.

Yoon yang berusia 64 tahun masih menghadapi sidang pidana atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pemimpin yang tengah terpuruk ini menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat masih menjabat pada 15 Januari namun dibebaskan pada Maret setelah pengadilan membatalkan surat perintah penahanannya. Sidang dimulai pada 14 April.

Krisis ini dipicu oleh deklarasi darurat militer secara mengejutkan pada larut malam oleh Yoon, yang menyebut langkah itu diperlukan untuk memberantas unsur-unsur “anti-negara.”

Yoon mencabut dekrit tersebut enam jam kemudian setelah staf parlemen menggunakan barikade dan alat pemadam kebakaran untuk menghalau pasukan operasi khusus yang datang dengan helikopter dan memecahkan jendela saat mencoba masuk ke gedung parlemen, tempat para anggota dewan memilih menolak darurat militer.