Terkait Darurat Militer, Kepala Pasukan Perang Khusus Korsel Ditangkap
SEOUL, investortrust.id - Pengadilan militer Korsel mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Komando Pasukan Perang Khusus Angkatan Darat. Menurut jaksa, penangkapan dilakukan atas dugaan terlibat dalam penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat bulan ini.
Baca Juga
Buntut Darurat Militer yang Gagal, Presiden Yoon Akhirnya Dimakzulkan
Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Letnan Jenderal Kwak Jong-keun pada Senin (16/12/2024). Ia dituduh berperan "penting" dalam pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu.
Dengan keputusan pengadilan ini, Kwak menjadi pejabat militer kedua yang ditangkap terkait insiden darurat militer tersebut, setelah Letnan Jenderal Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, yang ditangkap pada Sabtu (14/12).
Kwak dituduh mengirim pasukan operasi khusus ke Majelis Nasional selama penerapan darurat militer, seperti dikutip Antara,.
Ia diduga menghasut kerusuhan untuk menggulingkan Konstitusi, bekerja sama dengan Yoon, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, dan pihak lainnya.
Kwak, yang telah diskors dari jabatannya awal bulan ini, mengatakan kepada anggota parlemen pada Selasa bahwa Yoon memerintahkannya untuk mendobrak pintu dan "menyeret keluar" anggota parlemen di kompleks Majelis Nasional selama penerapan darurat militer, namun ia mengklaim menolak perintah tersebut.
Ia juga menyatakan telah diperintahkan oleh Kim pada 1 Desember untuk mengamankan enam lokasi, termasuk Majelis Nasional, tiga kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional, dan markas besar Partai Demokrat, oposisi utama.
Baca Juga
Gawat, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tetapkan Darurat Militer
Sementara itu, pengadilan militer pada hari yang sama juga akan meninjau apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota.
Lee dituduh mengerahkan sekitar 200 tentara untuk menutup akses ke Majelis Nasional setelah darurat militer diberlakukan.