Bahas 16 Priority Economic Deliverables, AECC Targetkan 11 Selesai di KTT Ke-43 Asean
JAKARTA, investortrust.id – The 23rd Asean Economic Community Council (AECC) Meeting dijadwalkan diselenggarakan Minggu (03/09/2023), di Jakarta. Pertemuan tingkat menteri ekonomi Asia Tenggara ini mengagendakan pembahasan 16 Priority Economic Deliverables (PED), dengan 11 di antaranya ditargetkan selesai pada KTT Asean Ke-43 ini.
Pertemuan AECC akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku chair yang membawahi pilar-pilar ekonomi. Terdapat tiga Strategic Thrust dalam pilar ekonomi. Ketiganya adalah Recovery Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability. Dalam ketiga pilar tersebut, terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED).
“Dari 16 prioritas ekonomi ini, rencananya akan ada 11 PED yang selesai di KTT nanti. Sedangkan lima PED lain akan segera diselesaikan di kuartal empat 2023. Diharapkan, per tahun ini, 16 PED bisa diselesaikan bersama-sama,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis.
Baca Juga
Ia menambahkan, Puncak Keketuaan Indonesia di Asean pada 2023 diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 Asean di Jakarta, setelah KTT Ke-42 sebelumnya dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei lalu. Khusus untuk kelompok pilar ekonomi, telah digelar Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting pada Sabtu (02/09/2023) di Jakarta. Pertemuan itu menyiapkan dan membahas berbagai hal untuk disampaikan dalam (AECC) Meeting pada Minggu (03/09/2023).
Sejumlah PED Rampung
Susiwijono Moegiarso menjelaskan, enam PED dalam Recovery Rebuilding semuanya telah berstatus “completed”. Ini adalah Asean Services Facilitation Framework (ASFF); Mendorong Pemulihan, Menjamin Stabilitas, Ketahanan Ekonomi dan Keuangan; Deklarasi Para Pemimpin Asean tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai Respon terhadap Krisis; Penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the Asean–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA); Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat Asean, Jakarta, Indonesia; serta Asean Framework on Industrial Project-Based Initiative.
Untuk lima PED Digital Economy, dua di antaranya sudah selesai, sedangkan sisanya berstatus “on-going”. Lima PAD tersebut adalah Implementasi Penuh Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the Asean Single Window; Meningkatkan Konektivitas Pembayaran, Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Digital Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor Keuangan; Leaders’ Statement to Develop the Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA); Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk memungkinkan mobil self-driving di Asean; dan Asean Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery).
Sementara itu, pada Strategic Thrust yang ketiga yakni Sustainability, terdapat lima PED, tiga di antaranya sudah selesai, sedangkan dua masih berlangsung. PED ini adalah Peta Jalan Harmonisasi Standar Asean untuk Mendukung Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik; Pengembangan Asean Blue Economy Framework; Mempromosikan Pembiayaan Transisi untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau; serta Deklarasi Sustainable Energy Security through Interconnectivity.
Standardisasi Ekosistem Electric Vehicle
Susiwijono juga menjelaskan perkembangan lain terkini seluruh PED, antara lain terkait ekosistem mobil listrik atau electric vehicle (EV) dan Digital Economic Agreement Framework (DEFA). Untuk mengembangkan ekosistem EV, Asean mendorong standardisasi yang sama, misalnya dalam charging station.
Asean juga menguatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat ekosistem EV tersebut. Di Indonesia, lanjut dia, pemerintah tengah mendorong penambahan charging station untuk mendukung pengembangan ekosistem EV ini.
“Terkait DEFA, kerangka kerja tersebut akan diluncurkan pada acara AECC. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional. Adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memberdayakan sektor UMKM,” katanya dalam konferensi pers yang menghadirkan pula tujuh narasumber, yakni Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ridwan Budi Santoso, serta Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika. Selain itu, Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Diah Esti Handayani, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kementerian Kominfo Ichwan Nasution, Kepala Akses Industri International Kementerian Perindustrian Tri Supondi, Direktur Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati, serta Asdep Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain Badan Standarisasi Nasional Konny Sagala.