RI - Jepang Perkuat Perdagangan Pasar Karbon Sektor Kehutanan JCM Senilai Rp44,8 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Indonesia memperkuat persiapan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Jepang untuk memenuhi potensi permintaan hingga 100 juta ton CO2 sampai tahun 2030. Kolaborasi bilateral ini tidak hanya bertujuan menghasilkan kredit karbon, tetapi juga mendorong arus investasi berkelanjutan bagi pelestarian hutan nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026) seperti dikutip Antara, menegaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara mitra Jepang lainnya karena menjadi satu-satunya negara yang memiliki ekosistem lahan gambut dan mangrove di dalam kawasan hutan. Ke depan, kedua negara akan menyusun metodologi bersama untuk penghitungan kredit karbon sektor kehutanan, khususnya gambut dan mangrove, agar setiap proyek yang dikembangkan memiliki standar jelas serta memenuhi ketentuan nasional maupun internasional.
"Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengatasi perubahan iklim melalui aksi nyata, kolaborasi teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan,” kata Laksmi saat berbicara pada sesi panel bertajuk “Accelerating High Integrity Forest Carbon Through the Indonesia - Japan on Joint Crediting Mechanism” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).
Target mitigasi emisi Jepang melalui skema JCM diperkirakan mencapai akumulasi sekitar 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030. Mengacu pada laporan Quantum Commodity Intelligence (QCIntel), harga karbon JCM dari proyek berbasis alam diperkirakan berada di kisaran US$ 25 hingga US$ 28 per ton, sehingga total valuasi pasar karbon JCM Jepang berpotensi mencapai US$ 2,5 miliar hingga US$ 2,8 miliar atau setara Rp40 triliun hingga Rp44,8 triliun.
Laksmi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai skema, meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi hutan, serta perlindungan dan pemulihan gambut maupun mangrove. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menambahkan bahwa gambut dan mangrove merupakan dua ekosistem krusial dengan potensi besar untuk menopang proyek JCM.
Indonesia tercatat memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dan 3,46 juta hektare mangrove, dengan sekitar 2,73 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan hutan. Meski potensinya melimpah, Ilham menilai pengembangan proyek masih membutuhkan metodologi penghitungan emisi yang sesuai, sistem pengukuran serta pemeriksaan hasil yang kuat, ditambah perlindungan lingkungan dan sosial agar pengurangan emisi dapat dipertanggungjawabkan sebelum ditetapkan sebagai kredit karbon.
Baca Juga
Indonesia Sepakati Target Pangkas 12 Juta Ton Emisi di Bursa Karbon COP31 Turkiye
"Kerja sama Indonesia - Jepang ini akan mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan di Indonesia dan selaras dengan pengurangan emisi gas rumah kaca global seperti diatur pada Article 6 Paris Agreement," ujar Ilham.
Sementara itu, Deputi Direktur Jenderal Badan Kehutanan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Kotaro Shimizu mengungkapkan bahwa kedua pemerintah saat ini tengah menyusun pedoman teknis JCM untuk sektor kehutanan dan lahan gambut.
"Untuk mempercepat pekerjaan ini dan mendukung pelaksanaan awal JCM di sektor kehutanan, Pemerintah Jepang berencana mengirimkan seorang tenaga ahli JICA ke Kementerian Kehutanan Indonesia," katanya.
Di sisi lain, Direktur Strategi Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Toru Terai menuturkan bahwa pendapatan dari kredit JCM dapat membantu menutup biaya tambahan penggunaan teknologi rendah emisi yang umumnya lebih mahal dibandingkan teknologi konvensional. Bagi Indonesia, pendapatan tersebut bermanfaat untuk membiayai proyek penurunan emisi serta mendukung pencapaian target iklim nasional, sedangkan bagi Jepang, mekanisme JCM membuka peluang investasi dan ekspansi usaha bagi perusahaan asal Negeri Sakura tersebut.
