AS Ancam Sanksi Bank Tiongkok, Beijing Bangun Benteng Ketergantungan Dolar
Poin Penting
|
BEIJING, investortrust.id – Tiongkok belum bisa meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Negeri Paman Sam masih sangat dibutuhkan untuk menopang perdagangan, investasi, dan akses pembiayaan global negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia itu. Namun, di tengah ancaman sanksi Washington terhadap bank-bank yang bertransaksi dengan Iran, Beijing semakin serius membangun “benteng” untuk mengurangi risiko ketergantungannya terhadap sistem keuangan berbasis dolar.
Tekanan terbaru datang setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa setiap entitas yang membantu pencucian uang atau penghindaran sanksi Iran berisiko diputus aksesnya dari sistem keuangan AS. Ancaman tersebut secara khusus juga diarahkan kepada bank-bank Tiongkok yang dianggap membantu mengubah hasil penjualan minyak Iran menjadi dana yang dapat digunakan Teheran.
“Jika mereka memfasilitasi transaksi dan menjadi bagian dari ekosistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang, menjadi represi, mereka akan menjadi sasaran,” kata Bessent seperti dikutip CNBC, Selasa (25/08/2026). Ancaman tersebut menjadi bagian dari perluasan tekanan ekonomi Washington terhadap Iran melalui operasi yang disebut “Operation Economic Outcast”. Sejumlah perusahaan dan individu yang berbasis di Tiongkok dituding AS membantu aktivitas militer Iran.
Baca Juga
Defisit Transaksi Berjalan Membesar, Rupiah Tergelincir ke Rp 17.721 per Dolar AS
Posisi Beijing menjadi pelik karena hubungan ekonominya dengan Teheran cukup besar, terutama dalam perdagangan minyak. Sebelum perang pecah, Tiongkok membeli sekitar 90% ekspor minyak Iran, setara sekitar 12% dari total impor minyak mentah Tiongkok, berdasarkan analisis U.S.-China Economic and Security Review Commission pada Maret 2026. Dengan posisi tersebut, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Iran.
Beijing langsung bereaksi terhadap ancaman Washington. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi kepentingannya. Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan penolakannya terhadap sanksi unilateral yang tidak didasarkan pada hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun, di balik retorika keras tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih rumit. Bank-bank besar Tiongkok masih membutuhkan akses terhadap sistem keuangan AS. Kehilangan akses dolar dapat menimbulkan konsekuensi besar terhadap perdagangan internasional, pembiayaan perusahaan, dan stabilitas yuan.
Dominasi dolar dalam sistem keuangan dunia menjelaskan mengapa Beijing harus berhitung dengan sangat hati-hati. Berdasarkan data SWIFT yang dikutip CNBC, dolar AS masih menyumbang lebih dari separuh pembayaran global pada Juli 2026. Yuan berada di peringkat kelima dengan pangsa hanya 3,1%, bahkan turun dari lebih dari 4% pada awal 2025.
Baca Juga
Kesenjangannya semakin mencolok dalam pembiayaan perdagangan. Dolar menguasai hampir 80% transaksi trade finance global, sedangkan yuan berada di posisi kedua dengan sekitar 8,4%. Dengan struktur tersebut, memutus hubungan dengan sistem dolar bukan pilihan realistis bagi Tiongkok dalam waktu dekat.
“Tiongkok jelas ingin tetap berada dalam sistem dolar yang menguntungkan mesin perdagangannya, tetapi itu tidak berarti Tiongkok akan melakukan segala sesuatu untuk mematuhi perluasan sanksi AS,” kata ekonom senior Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu.
Jika sanksi Washington sampai menyasar perusahaan-perusahaan besar Tiongkok, Xu memperkirakan Beijing dapat membalas melalui pengendalian ekspor mineral tanah jarang atau instrumen ekonomi lainnya. Namun, Washington juga membutuhkan akses terhadap mineral kritis yang banyak dikuasai Tiongkok. Ketergantungan timbal balik tersebut membuat kedua negara mempunyai kepentingan untuk mencegah konflik ekonomi berkembang terlalu jauh.
CIPS Menjadi Benteng Alternatif
Meski belum bisa meninggalkan dolar, Tiongkok sudah bertahun-tahun membangun jalur alternatif untuk mengurangi kerentanannya terhadap tekanan keuangan AS. Salah satu instrumen terpenting adalah Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
People’s Bank of China mulai membangun CIPS pada 2012. Menariknya, tahun tersebut bertepatan dengan keputusan Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Bank of Kunlun, bank Tiongkok yang relatif kecil, karena aktivitas terkait Iran.
Perkembangan CIPS semakin cepat setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 2022 dan penggunaan sanksi finansial terhadap Rusia. Sistem tersebut kini memiliki sekitar 210 institusi peserta langsung di berbagai negara, yang sebagian besar merupakan afiliasi bank-bank milik negara Tiongkok.
Baca Juga
Managing Director Z-Ben Advisors di Shanghai, Peter Alexander, menilai CIPS menunjukkan strategi Beijing bukan mengganti dolar secara frontal, melainkan menciptakan alternatif apabila akses terhadap sistem keuangan Barat sewaktu-waktu terganggu. “Sistem keuangan yang sedang muncul tidak berarti negara-negara harus meninggalkan dolar AS. Ini merupakan instrumen lindung nilai geopolitik,” kata Alexander.
Strategi yang sama terlihat dalam semakin luasnya penggunaan perjanjian pertukaran mata uang atau bilateral currency swap. Argentina dan Australia, misalnya, pada Agustus 2026 memperbarui perjanjian currency swap dengan Tiongkok yang memungkinkan bank sentral mereka memperoleh akses terhadap yuan bernilai puluhan miliar dolar AS.
Dengan demikian, strategi Beijing bukanlah dedolarisasi total. Tiongkok tetap menggunakan dolar ketika menguntungkan, sembari memperbesar penggunaan yuan dan membangun infrastruktur keuangan alternatif sebagai asuransi geopolitik.
Ancaman Washington menjadi jauh lebih serius apabila menyentuh bank-bank besar Tiongkok. China Director Eurasia Group Dan Wang menilai Beijing mungkin tidak akan mempertaruhkan seluruh hubungan dengan Washington demi Iran, tetapi sanksi terhadap bank besar Tiongkok merupakan persoalan berbeda.
Menurut dia, dikeluarkannya sebuah bank besar Tiongkok dari jaringan keuangan internasional seperti SWIFT dapat meningkatkan tekanan depresiasi terhadap yuan secara signifikan. Kondisi tersebut sulit diterima Beijing karena dapat mengganggu stabilitas keuangan domestik.
Baca Juga
Modal Dasar Naik Jadi Rp208,65 Miliar, Harta Djaya (MEJA) Siapkan Rights Issue untuk Akuisisi TCP
Hubungan Tiongkok dengan Iran sendiri tidak selalu sedalam yang terlihat dari besarnya perdagangan minyak. Wang menunjukkan bahwa investasi infrastruktur yang didukung negara Tiongkok di Iran pada dasarnya telah berhenti sejak 2018. Karena itu, kepentingan utama Beijing bukan semata-mata mempertahankan Iran, melainkan mencegah Washington menggunakan dominasi sistem dolar untuk menentukan dengan siapa perusahaan dan bank Tiongkok boleh bertransaksi.
Persoalan itu menjadi semakin sensitif karena Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan kembali bertemu di AS pada akhir September 2026, setelah Trump mengunjungi Beijing pada Mei lalu. Washington dinilai tidak berkepentingan membiarkan persoalan Iran menggagalkan pertemuan kedua pemimpin tersebut.
Bagi Beijing, persoalan strategis terbesar dalam hubungan dengan Washington tetap Taiwan, bukan Iran. Namun ancaman sanksi terhadap bank-bank Tiongkok dapat mengubah kalkulasi tersebut karena langsung menyentuh jantung sistem keuangan negara itu.
Paradoks Dedolarisasi Tiongkok
Perkembangan ini memperlihatkan paradoks besar yang dihadapi Tiongkok. Beijing ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar karena dominasi mata uang tersebut memberi Washington kekuatan besar untuk menjatuhkan sanksi finansial. Tetapi pada saat bersamaan, keberhasilan ekonomi Tiongkok selama puluhan tahun justru dibangun melalui perdagangan global yang sebagian besar menggunakan dolar.
Itulah sebabnya Beijing tampaknya tidak sedang membangun sistem untuk menggantikan dolar dalam waktu dekat. Yang sedang dibangun adalah sistem paralel yang memungkinkan Tiongkok tetap bertransaksi ketika jalur dolar dibatasi.
CIPS, internasionalisasi yuan, currency swap antarbank sentral, perdagangan menggunakan mata uang lokal, dan perluasan jaringan bank Tiongkok merupakan bagian dari strategi tersebut.
Perang dan sanksi terhadap Iran kini menjadi ujian baru bagi strategi itu. Jika Washington benar-benar memutus akses bank besar Tiongkok terhadap sistem keuangan AS, dampaknya tidak hanya dirasakan Beijing dan Teheran. Langkah tersebut dapat mempercepat fragmentasi sistem keuangan global menjadi beberapa jaringan pembayaran dan mata uang.
Baca Juga
Harga Minyak Anjlok Lebih dari 3%, AS Pilih Tekanan Ekonomi Hadapi Iran daripada Perang
Namun angka saat ini menunjukkan dolar masih terlalu dominan untuk ditinggalkan. Bahkan sejak perang Iran dimulai pada 28 Februari 2026, indeks dolar AS justru menguat sekitar 1,5%. Yuan pada periode yang sama menguat hampir 2% terhadap dolar AS dan lebih dari 3% terhadap euro.
Karena itu, pertarungan yang sedang berlangsung bukan sekadar soal apakah yuan dapat menggantikan dolar. Pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa jauh Tiongkok dapat mengurangi kemampuan Washington menggunakan dolar sebagai senjata geopolitik tanpa kehilangan manfaat dari sistem keuangan yang masih didominasi mata uang AS.
Untuk saat ini, Beijing masih membutuhkan dolar. Tetapi setiap ancaman sanksi baru memberikan alasan tambahan bagi Tiongkok untuk memperkuat jalan keluar alternatif.
Tiongkok belum meninggalkan dolar dan tampaknya belum berniat melakukannya. Namun Beijing semakin memastikan bahwa jika suatu hari pintu dolar ditutup Washington, perekonomiannya tidak ikut terkunci di belakang pintu itu.