AS Tegaskan Front Indo-Pasifik, China Disentil
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali komitmennya mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik sembari melontarkan peringatan keras terhadap China agar tidak memaksakan hegemoni regional. Pada saat yang sama, Washington memuji sejumlah negara Asia—termasuk Indonesia—yang dinilai mulai berbagi beban pertahanan dan memperkuat kapasitas militernya sendiri.
Pesan itu disampaikan Menteri Perang AS Pete Hegseth dalam forum keamanan tahunan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-23 di Singapura, Sabtu (30/05/2026). Pernyataan tersebut dipublikasikan CNBC pada Jumat malam, 29 Mei 2026 waktu AS, dan menjadi salah satu pidato paling tegas Washington mengenai arah kebijakan keamanan Indo-Pasifik di era kedua Presiden Donald Trump.
Berbicara di hadapan pejabat pertahanan dan pemimpin militer Asia-Pasifik, Hegseth menegaskan AS ingin menciptakan “keseimbangan kekuatan yang menguntungkan namun berkelanjutan”, di mana tidak ada satu negara pun—termasuk China—yang mampu mendominasi kawasan atau mengancam keamanan dan kemakmuran sekutu-sekutu Amerika.
Baca Juga
AS Klaim Berhasil Lumpuhkan Sebagian Jalur Pendanaan Iran Lewat Penyitaan Kripto US$ 1 miliar
“Fondasi kemitraan adalah keselarasan kepentingan nasional,” kata Hegseth di Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu (30/5/2026). Ia menambahkan bahwa Washington akan menjalankan pendekatan aliansi yang “kuat, tenang, dan jelas”. Sumber: CNBC, terbit 29 Mei 2026; pidato 30 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Hegseth secara khusus memuji beberapa negara Asia yang dianggap telah meningkatkan kontribusi pertahanan dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kekuatan militer Amerika. Negara-negara yang disebut antara lain Filipina, Australia, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Vietnam serta India juga diapresiasi karena memperkuat kesiapan militernya.
Pujian terhadap Indonesia menjadi catatan penting di tengah upaya Jakarta memperkuat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan memperluas kerja sama keamanan regional.
Namun nada pidato berubah lebih keras ketika Hegseth menyinggung China. Meski mengakui hubungan AS-China saat ini berada pada salah satu fase terkuat dalam beberapa tahun terakhir, ia menegaskan Washington tidak akan membiarkan Beijing mendominasi Indo-Pasifik.
“Kami menginginkan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan namun tahan lama, di mana tidak ada negara, termasuk China, yang dapat memaksakan hegemoninya,” kata Hegseth.
Baca Juga
Ekonomi Halal Global Diproyeksi Tembus US$ 3 Triliun, RI Bidik Posisi Utama Asia Pasifik
Ia juga menyebut terdapat “kekhawatiran yang sah” di kawasan Asia-Pasifik terkait pembangunan militer China dan perluasan aktivitas militernya, baik di kawasan maupun di luar kawasan.
“Meski perdamaian yang layak adalah tujuan kami, jangan salah, Amerika adalah negara Pasifik, dan kami menuntut China menghormati posisi lama kami di kawasan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya rivalitas strategis AS-China, terutama terkait Laut China Selatan, Taiwan, serta pengaruh geopolitik di Asia Tenggara.
Sejumlah laporan media internasional menilai pidato Hegseth memperlihatkan kesinambungan strategi Indo-Pasifik Washington, tetapi dengan pendekatan yang lebih transaksional khas pemerintahan Trump.
Reuters dan sejumlah media Barat melaporkan bahwa pemerintahan Trump terus menekan sekutu untuk meningkatkan belanja militer dan mengurangi ketergantungan terhadap perlindungan keamanan AS. Sikap itu telah menjadi ciri utama kebijakan keamanan Washington sejak Trump kembali ke Gedung Putih awal 2025.
Baca Juga
Di Singapura, Hegseth bahkan secara terbuka mengkritik sebagian sekutu Barat di Eropa yang menurutnya belum cukup menanggung beban pertahanan.
“Aliansi harus berjalan tanpa drama dan tanpa moralisasi. Eropa seharusnya memperhatikan hal ini,” ujarnya.
Ia mengatakan terlalu lama keamanan kawasan bergantung secara tidak proporsional pada kekuatan militer Amerika, sementara sejumlah negara mitra membiarkan kemampuan pertahanannya melemah.
Washington, kata Hegseth, kini menetapkan standar pengeluaran pertahanan sebesar 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) bagi negara-negara sekutu dan mitra. Negara yang memenuhi kriteria tersebut akan diprioritaskan dalam akses penjualan senjata, kolaborasi industri pertahanan, serta pertukaran intelijen.
“Negara-negara itu akan kami tempatkan di barisan depan,” katanya.
Sebaliknya, ia memperingatkan negara-negara yang tidak bersedia meningkatkan kontribusi pertahanan akan menghadapi perubahan dalam pola hubungan dengan Washington.
Baca Juga
Daftar Homebase 48 Tim Peserta Piala Dunia 2026, Mayoritas di Amerika Serikat
Pidato Hegseth tidak lepas dari kritik domestik AS. Senator Demokrat dari Illinois, Tammy Duckworth, mempertanyakan konsistensi strategi Indo-Pasifik pemerintahan Trump dan Hegseth.
Dalam diskusi media di Shangri-La Dialogue, Duckworth menilai strategi pertahanan terbaru justru menurunkan prioritas kawasan Indo-Pasifik dibandingkan masa jabatan pertama Trump.
“Ketika ia mengatakan akan ‘tenang’, saya kira itu justru eufemisme bahwa tidak ada kepentingan tingkat tinggi selain mendekat ke China,” kata Duckworth.
Baca Juga
Kadin, Kementan, dan HKTI Gelar Panen Perdana Benih Kedelai di Lebak untuk Dorong Swasembada
Berita senada juga dilaporkan Reuters dan Associated Press yang menyoroti tekanan Washington terhadap sekutu untuk meningkatkan belanja pertahanan dan membangun kapasitas militer mandiri. Reuters menilai pendekatan “America First” pemerintahan Trump kini diterjemahkan sebagai kemitraan berbasis kontribusi nyata, bukan lagi perlindungan keamanan tanpa syarat.
Meski demikian, Hegseth menolak anggapan bahwa “America First” berarti Amerika berjalan sendiri. “America First tidak berarti America Alone,” ujarnya menutup pidato.
Pesan itu menegaskan satu hal: di tengah meningkatnya rivalitas global dan ketidakpastian geopolitik, Washington ingin tetap memimpin Indo-Pasifik—tetapi dengan sekutu yang ikut membayar harga pertahanan.