Diplomasi atau Perubahan Rezim, Pernyataan Trump Picu Kebingungan Arah Perang AS–Iran

JAKARTA, Investortrust.id — Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu polemik terkait tujuan utama perang melawan Iran. Dalam wawancara dengan CNBC melalui program Squawk Box yang ditayangkan pada Selasa (21/04/2026), Trump menyebut bahwa Amerika Serikat telah “secara tidak langsung” mencapai perubahan rezim (regime change) di Iran, meskipun sebelumnya ia mengklaim hal itu bukan tujuan utama.

“It is regime change, no matter what you want to call it… I’ve done it, indirectly maybe,” ujar Trump dalam pernyataannya. Pernyataan ini menambah kebingungan publik dan analis global, mengingat sejak awal konflik, tujuan perang AS terhadap Iran tidak pernah konsisten: mulai dari menghentikan program nuklir, melemahkan militer Iran, hingga mendorong perubahan kekuasaan di Teheran.

Laporan BBC dan Al Jazeera pada 21 April 2026 menyoroti inkonsistensi tersebut. Dalam pidato awal perang pada 28 Februari 2026, Trump secara terbuka bahkan mendorong rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan mereka. “The hour of your freedom is at hand… take over your government,” kata Trump kala itu, sebuah pernyataan yang secara eksplisit mengarah pada agenda perubahan rezim.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa klaim “regime change” tersebut masih jauh dari kenyataan. Struktur kekuasaan Iran tetap bertahan kuat. Meski pemimpin tertinggi sebelumnya dilaporkan tewas dalam konflik, posisi tersebut kini dipegang oleh penerusnya dari lingkaran elite yang sama. Selain itu, institusi militer utama seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) masih memegang kendali signifikan atas keamanan dan politik domestik Iran.

Baca Juga

Meski Ekonomi Resesi, Iran Bersumpah Perangi AS Hingga Titik Darah Terakhir

Menurut analisis The New York Times edisi 21 April 2026, kelangsungan IRGC dan jaringan kekuasaan lama menjadi faktor utama mengapa perubahan rezim tidak mudah terjadi, bahkan di tengah tekanan militer dan ekonomi yang sangat besar dari AS dan sekutunya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Iran yang memburuk memang memicu gelombang protes domestik. Laporan BBC sebelumnya menyebut inflasi Iran melampaui 40% pada akhir 2025, dengan hingga 50% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakpuasan ekonomi ini sempat memicu demonstrasi luas pada awal 2026.

Namun, apakah rakyat Iran benar-benar menghendaki perubahan rezim? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sejumlah laporan dari Reuters dan Al Jazeera menunjukkan bahwa meski ada ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan, sebagian besar masyarakat Iran tetap memiliki sikap ambivalen terhadap intervensi asing. Banyak warga yang menolak tekanan atau intervensi militer dari luar, termasuk dari Amerika Serikat, karena dianggap mengancam kedaulatan nasional.

Fenomena ini menciptakan paradoks: di satu sisi ada ketidakpuasan domestik, tetapi di sisi lain tidak otomatis berujung pada dukungan terhadap perubahan rezim yang didorong pihak asing. Bahkan, dalam beberapa kasus, tekanan eksternal justru memperkuat solidaritas internal dan legitimasi kelompok garis keras di dalam negeri.

Dengan demikian, klaim Trump bahwa AS telah berhasil mencapai perubahan rezim lebih mencerminkan narasi politik daripada realitas di lapangan. Hingga saat ini, kekuasaan di Iran masih berada dalam kendali struktur lama, sementara rakyatnya berada dalam posisi dilematis antara tuntutan perubahan dan resistensi terhadap intervensi asing.

Situasi ini sekaligus menegaskan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dinamika sosial, legitimasi politik, dan persepsi rakyat di dalam negeri.