Pertumbuhan Ekonomi 5,11% Direngkuh, Risiko Deindustrialisasi Masih jadi Ancaman
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi 5,11% secara tahunan untuk keseluruhan tahun 2025. Angka tersebut berada di bawah target APBN 2025 yang sebesar 5,2%, namun lompatan itu jauh di atas konsensus ekonom di Bloomberg yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,05% secara tahunan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,98% secara tahunan dan investasi yang tumbuh 5,09% secara tahunan.
“Konsumsi rumah tangga dan PMTB masih merupakan penyumbang utama PDB pada 2025 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,65%” papar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ini ditopang sektor yang menjadi andalan pemerintah yaitu industri pengolahan. Sektor ini tumbuh 5,3% secara kumulatif dengan kontribusi ke 19,07% ke PDB. Sektor lain yang tumbuh tinggi dengan kontribusi di double digit yaitu perdagangan dan pertanian yang masing-masing tumbuh 5,49% dan 5,33% secara kumulatif.
“Nah ini juga tumbuhnya relatif tinggi dan ini merepresentasi lebih dari 40% ekonomi kita dan ditambah lagi dengan dari sektor konsumsi juga positif,” kata Airlangga, ditemui di kantornya.
Airlangga mengeklaim, sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan itu dapat menggeliat karena program yang digelontorkan pemerintah pada kuartal IV-2025. Melihat capaian ini, pemerintah akan mendorong pertumbuhan di kuartal I-2026, terutama menjelang Lebaran.
“Beberapa program seperti transportasi kita sudah siapkan,” ujar dia.
Tak hanya itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah menyiapkan aturan mengenai work from anywhere (WFA) dan bantuan sosial. Pola ini pernah digunakan untuk menggenjot kuartal IV-2025. Dengan pola yang sama, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 tercatat sebesar 5,39% secara tahunan, angka tertinggi kuartal terakhir pascapandemi Covid-19.
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rasa syukur bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 berada di posisi 5,39% secara tahunan. Dia sendiri mengaku sebenarnya merasa agak kecewa karena target pertumbuhan ekonomi kuartal IV sebesar 5,4%-5,6% secara tahunan tak tercapai.
Baca Juga
“Kita lihat arah pembalikan ekonomi yang clear, yang tadi mau nyusruk. Sekarang kuartal IV-2025 sudah cukup bagus,” kata Purbaya,
Purbaya optimistis pada kuartal I-2026 pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih dapat dihasilkan dan terus berlanjut. Bahkan, dia ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi ke arah 6% secara tahunan, meski target APBN 2026 menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.
Sebagai bentuk dorongan, Purbaya akan memastikan likuiditas tersedia di pasar. Perbankan juga bekerja dengan baik diikuti dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan.
“Dan kedua kita akan dorong kebijakan fiskal, belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat. Terus kita perbaiki terus iklim investasi,” kata dia.
Purbaya memastikan disiplin defisit fiskal terjaga. Dia juga ingin memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan optimal dan tanpa kebocoran.
Catatan ekonom
Pertumbuhan ekonomi yang disampaikan BPS memiliki catatan kritis dari para ekonom. Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana menyampaikan kekhawatirannya mengenai data komponen pada Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB menunjukkan “anomali” karena adanya faktor yang dipengaruhi pemerintah.
“Seperti alutsista, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan lainnya,” kata Andri saat dihubungi investortrust.id.
Data yang diperoleh investortrust.id menunjukkan, PMTB dengan harga konstan sebesar Rp 4.205,39 triliun. Subkomponen pembentuk PMTB terbesar selama 2025 yaitu sektor bangunan dengan nilai Rp 3.025,96 triliun. Setelahnya, mesin dan perlengkapan dengan nilai konstan sebesar Rp 612,16 triliun.
Berdasarkan pertumbuhannya, subkomponen mesin dan perlengkapan tumbuh 17,99% secara tahunan. Tertinggi kedua yaitu kendaraan sebesar 5,16% secara tahunan. Sementara itu, pertumbuhan subkomponen bangunan sebesar 3,25% secara tahunan. Subkomponen lain bergerak lambat peralatan lainnya 0,53% secara tahunan, CBR 0,36% secara tahunan, dan produk kekayaan intelektual 3,21% secara tahunan.
Pola ini memuat pesan strategis, Indonesia mulai menggeser investasi ke aset produktif berbasis peralatan, tetapi struktur investasi masih didominasi bangunan.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi melihat peningkatan PMTB harga konstan dari Rp 3.825,22 triliun pada 2023 menjadi Rp 4.205,39 triliun pada 2025 menunjukkan penentu pertumbuhan jangka menengah.
“Artinya, investasi riil terus bertambah dan memberi fondasi bagi ekspansi kapasitas produksi,” kata Syafruddin.
Syafruddin melihat lonjakan 17,99% pada mesin dan perlengkapan membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia, apabila memasangkannya dengan peningkatan keterampilan, standar industri, dan manajemen rantai pasok. Selain itu, Indonesia juga perlu memaksimalkan kanal inovasi. Sebab, produk kekayaan intelektual yang bernilai Rp 94,17 triliun relatif kecil dan memunculkan risiko “premature deindustrialization”.
“PMTB 2025 memberi sinyal yang konstruktif melalui lonjakan mesin dan perlengkapan, tetapi struktur investasi masih menumpuk pada bangunan. Indonesia perlu memperbesar porsi modal produktif, mempercepat investasi teknologi dan inovasi, dan memperkuat institusi agar investasi berubah menjadi produktivitas,” kata dia.
Sebagai negara berkembang, kata Syafruddin, Indonesia dapat kehilangan peran manufaktur terlalu dini, lalu melemahkan mesin konvergensi pendapatan. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan investasi peralatan mengalir ke manufaktur modern dan jasa tradable bernilai tambah tinggi, bukan sekadar ekspansi sektor berproduktivitas rendah.
Baca Juga
Soal Pertumbuhan Ekonomi 2025, Menko Airlangga: Sudah Sesuai Target Pemerintah
Bertumbuh, tapi butuh kualitas
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede melihat pondasi pertumbuhan saat ini lebih bertumpu pada belanja masyarakat, belanja pemerintah, dan perbaikan investasi. Akan tetapi, laju setinggi kuartal IV-2025 tidak otomatis berulang sepanjang 2026. Ini karena sebagian dorongan bersifat musiman akhir tahun dan dipengaruhi paket dukungan daya beli.
“Keberlanjutan akan sangat bergantung pada konsistensi belanja pemerintah di awal tahun, kelancaran realisasi proyek investasi, serta stabilitas harga dan nilai tukar di tengah ketidakpastian global,” kata Josua melalui pesan singkat.
Di sisi lain, Josua melihat pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5% belum cukup mengangkat penciptaan kerja dan penurunan kemiskinan secara berarti. Data BPS menunjukkan pengangguran terbuka mencapai 7,35 juta orang per November 2025.
Struktur pasar kerja juga masih menyisakan porsi besar pekerjaan paruh waktu serta setengah penganggur. Artinya, menggambarkan bahwa banyak pekerjaan belum memberi jam kerja dan pendapatan yang memadai.
Pola pertumbuhan beberapa tahun terakhir, kata Josua, cenderung lebih ditopang kegiatan padat modal. Ketika produksi naik karena tambahan mesin, peralatan, dan proyek berintensitas modal, kenaikan kebutuhan pekerja sering tidak sebanding.
Keseimbangan antara sektor padat modal dan sektor padat karya penting agar pertumbuhan benar-benar memperluas lapangan kerja. Dalam kondisi ini, pertumbuhan 2025 dapat disebut belum sepenuhnya berkualitas, bukan karena angkanya rendah, tetapi karena dampaknya ke serapan kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat belum merata dan belum cukup kuat
Setali tiga uang, Syafruddin melihat ekonomi membutuhkan kualitas, bukan sekadar volume. Akumulasi modal dan tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan untuk beberapa waktu, namun pertumbuhan tinggi yang bertahan membutuhkan peningkatan efisiensi dan kemajuan teknologi.
Indonesia perlu mengangkat produktivitas total faktor (TFP), meningkatkan human capital, dan memperkuat kapabilitas industri. Tanpa itu, investasi hanya memperbesar kapasitas, bukan mempercepat nilai tambah.
Langkah pertama menuju 8% berangkat dari perombakan agenda produktivitas. Indonesia perlu menekan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan membangun ekosistem yang membuat perusahaan cepat naik skala.
“Biaya distribusi yang tinggi memakan marjin, mengurangi investasi mesin, dan menahan ekspansi pasar,” ujar Syafruddin.
Pemerintah juga perlu memperkuat kompetisi. Persaingan memaksa perusahaan berinovasi, menaikkan kualitas manajemen, serta mengadopsi teknologi. Produktivitas tumbuh saat pasar memberi hadiah pada pelaku efisien dan memberi sanksi pada pelaku lemah.
Langkah kedua menuntut transformasi struktur produksi. Indonesia harus memperluas manufaktur modern dan jasa tradable bernilai tambah tinggi. Pemerintah perlu memberi dukungan pada sektor yang membangun kemampuan, bukan pada sektor yang hanya meminta proteksi.
Langkah ketiga menuntut reform institusi yang serius. Investor produktif mencari kepastian aturan, penegakan kontrak, dan proses perizinan yang konsisten.
“Ketika institusi kuat, investasi berubah menjadi pabrik, riset, dan pelatihan tenaga kerja. Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan bila reform hukum ekonomi, tata kelola pengadaan, dan integritas birokrasi berjalan nyata dan terukur,” kata dia.