Optimisme Tinggi Transisi Energi di Indonesia

JAKARTA, investortrust.id – Transisi energi di Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060 menunjukkan perkembangan menggembirakan dan memunculkan optimisme. Pihak pemerintah selaku penentu kebijakan bersama pelaku usaha di semua lini berkolaborasi dalam gerakan hijau (green movement) yang ramah lingkungan. Bauran energi baru terbarukan (EBT) telah melampaui target, dengan porsi hampir 17% dari energi nasional.

Transisi energi hijau bukan sekadar kewajiban global, melainkan investasi strategis bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Langkah ini harus dipastikan berjalan selaras dengan konteks sosial ekonomi dalam negeri agar tidak menimbulkan disrupsi baru, dengan mempertimbangkan keterbatasan kebijakan nasional.

Demikian mengemuka dalam Investortrust Green Energy Summit (IGES) 2025 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Event ini digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kedua Investortrust.id yang jatuh pada 29 Agustus 2025.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung selaku pembicara kunci menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) berlimpah, mencapai 3.687 gigawatt (GW). Namun, sejauh ini yang termanfaatkan baru 15,2 (GW) atau 0,4%.

Guna mengoptimalisasi potensi EBT tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 dan menargetkan penambahan kapasitas sebesar 42,6 GW yang tersebar di berbagai wilayah. “Kita sudah petakan, untuk wilayah Sumatra sekitar 9,5 GW, Kalimantan 3,5 GW, Sulawesi 7,7 GW, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 2,3 GW, sementara Jawa, Madura, Bali 19,6 GW,” tutur Yuliot.

Tambahan kapasitas 42,6 GW tersebut membutuhkan investasi cukup fantastis, ditaksir sekitar Rp 1.682 triliun. “Jika terwujud, semua itu bakal menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 760.000 orang dan dapat menurunkan emisi sebesar 129,5 juta ton CO2,” ucap Yuliot.

Yuliot menekankan, pengembangan EBT bukan hanya berkontribusi dalam perbaikan iklim dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, tapi juga dapat mewujudkan program energi berkeadilan sosial. Sebab, EBT dapat berperan dalam pemenuhan rasio elektrifikasi 100% pada akhir 2029, dari posisi 98,51% per Maret 2025.

Yuliot menunjuk ada 1.287.000 rumah tangga di 10.068 lokasi yang tersebar di 5.821 desa yang belum menikmati aliran listrik. Di dalamnya termasuk 550.000 rumah tangga kurang mampu.

Salah satu program strategis transisi energi bersih adalah mandatori biodiesel yang dilakukan bertahap. Saat ini berada di level percampuran minyak sawit 40% (B40) yang dilanjutkan ke B45. Tahun depan, pemerintah menargetkan implementasi B50. Presiden Prabowo bahwa menghendaki pada saatnya nanti bisa diwujudkan program B100, alias 100% full dari minyak sawit.

Menurut Yuliot Tanjung, kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak sawit untuk merealisasikan program B45 diperkirakan mencapai 17 juta kiloliter (KL) dan meningkat lagi jadi 19 juta KL jika B50 diterapkan pada 2026.

Yuliot menyebut program B40 tahun ini mengonsumsi FAME 15,6 juta KL. Devisa yang bisa dihemat karena mengurangi impor BBM sebesar US$ 9,3 miliar atau setara Rp 147,5 triliun. “Implementasi biodiesel juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait,” tegas Yuliot.

Kolaborasi

Yuliot menekankan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam proses transisi energi menuju net zero emission (NZE), namun perlu juga adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pelaku usaha, investor, akademisi, masyarakat, dan juga media yang dikenal dengan konsep pentahelix.

“Dengan adanya Green Energy Summit 2025 ini, kami mengharapkan perlunya kolaborasi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan pengembangan EBT,” kata Yuliot.

Untuk bisa mewujudkan NZE 2060 atau lebih cepat, pemerintah mendorong perubahan kebijakan regulasi dan insentif yang terkait pengembangan penggunaan EBT, pemerataan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk energi BBM yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dalam kegiatan BBM satu harga.

Strategi lain adalah peningkatan implementasi bioenergi seperti biodiesel, bioetanol, dan bioavtur, penerapan sirkular ekonomi, termasuk mengolah sampah menjadi energi, program hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis sumber daya alam termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berbasiskan kebutuhan industri energi hijau.

Yuliot mengajak seluruh pihak agar agenda transisi energi ini menjadi momentum bersama untuk menjaga bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kolaborasi yang erat.

Dia juga menyebut bahwa proyek pabrik bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2027. Proyek ini telah menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja dengan target produksi bioetanol sekitar 3 juta ton. Bahan bakunya adalah tebu yang dibudidayakan di hamparan lahan 2 juta hektare.

Disrupsi Baru?

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Ignatius Wahyu Marjaka menilai tantangan utama dekarbonisasi Indonesia masih berpusat pada sektor energi, proses industri dan penggunaan produk atau Industrial Processes and Product Use (IPPU), serta limbah.

Repotnya, ketiga sektor tersebut membutuhkan mobilisasi investasi besar, terutama untuk percepatan alih teknologi. Untuk itu, Indonesia telah menggunakan skema pendanaan inovatif melalui mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris. Langkah ini dinilai mampu membuka akses pendanaan bagi kebutuhan dekarbonisasi.

KLH memandang bahwa transisi energi hijau bukan sekadar kewajiban global, melainkan investasi strategis bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Langkah ini harus dipastikan berjalan selaras dengan konteks sosial ekonomi dalam negeri agar tidak menimbulkan disrupsi baru, deng

an mempertimbangkan keterbatasan kebijakan nasional. Komitmen net zero emission Indonesia diwujudkan lewat Nationally Determined Contribution (NDC).  

Akselerasi transisi energi yang tidak memperhatikan keseimbangan antara target iklim dan daya dukung sosial ekonomi berpotensi memunculkan konsekuensi negatif, termasuk kenaikan harga energi, hilangnya daya saing ekonomi, hingga kesenjangan sosial baru. Untuk menjembatani hal tersebut, KLH mendorong penerapan nilai ekonomi karbon (NEK) sebagai instrumen kebijakan. Melalui skema ini, pemerintah berupaya membuka pembiayaan multiskema yang inovatif, termasuk memanfaatkan kerja sama internasional sesuai dengan Pasal 6 Paris Agreement.

Tak hanya itu, KLH juga menekankan pentingnya tata kelola karbon yang transparan dan kredibel. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap penurunan emisi yang diklaim benar-benar berkualitas sehingga mampu menarik investasi hijau berstandar internasional.

Tingkat Bauran EBT 17%

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi memproyeksikan bauran energi baru terbarukan (EBT) pada akhir tahun 2025 ini akan mendekati angka 17%. Saat ini angka bauran EBT berada di posisi 16,1%. Bakal ada tambahan kapasitas 800-an MW.

Eniya mengklaim capaian ini sudah cukup baik, mengingat target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk tahun 2025 adalah sebesar 15,9%.

Eniya yakin bauran EBT ke depannya akan semakin besar, lantaran Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangungan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW, terutama untuk melistriki desa-desa di seluruh penjuru Tanah Air.

Bahkan ada opsi pembangunan solar panel menjadi bagian dari pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga program ini juga bakal mendorong pemerataan dan swasembada energi bagi seluruh masyarakat.

Menunggu Prespres PLTN

Salah satu bauran energi yang sudah lama dirancang adalah energi nuklir. Menurut Eniye, pemerintah siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ada dua lokasi utama yang dijadikan opsi untuk memasok listrik ke jaringan listrik (grid). Kedua lokasi tersebut adalah grid Sumatra dan grid Kalimantan. Kalimantan untuk mensuplai smelter industri hilirisasi daerah tersebut, adapaun Sumatra bisa juga untuk dijual ke Singapura.

Dari sisi regulasi, pemerintah tengah membahas Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Kementerian ESDM juga usdah membuat rancangan peraturan presiden (perpres) seputar PLTN, yang kini sudah di tangan Presiden, tinggal menunggu persetujuan. Kelak, persiapan pembangunan PLTN diurus sejumlah oleh kelompok kerja (pokja) yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, termasuk memilih mitra kerja sama dari negara lain.

Green Movement

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono Pertamina menegaskan dan perseroan menempatkan green energy ini bukan hanya sekadar green business, tapi green movement. Menurut Agung, Pertamina saat ini sudah memiliki enam subholding, yakni Subholding Upstream, Subholding Refining dan Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Integrated Marine Logistics, dan Subholding Power and New Renewable Energy.

"Jadi kita sampaikan ke publik bahwa Pertamina bukan semata perusahaan minyak, bukan semata menyalurkan BBM. Tapi juga bergerak di New and Renewable Energy. Dan ini harus dilakukan bersama-sama dalam satu kolaborasi yang kita sebut pentahelix, dimana salah satunya adalah media, dan apresiasi kita hari ini Investortrust," ungkap Agung.

Agung memastikan bahwa modul solar photovoltaic (PV) di Indonesia berkapasitas produksi 1,4 gigawatt (GW) per tahun dapat mulai beroperasi penuh di akhir 2025. Pabrik yang berlokasi di Deltamas, Karawang ini menggunakan teknologi terbaru dari LONGi Tiongkok  sebagai pemimpin global dalam manufaktur solar PV, yakni Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 tipe N yang dapat menghasilkan modul surya berdaya efisiensi tinggi.

CEO Pertamina NRE John Anis menyampaikan, pabrik ini bakal memperkuat rantai pasok solar PV dalam negeri, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkeahlian tinggi.

Bahan Bakar Minyak Jelantah

Proyek ramah lingkungan Pertamina lainnya adalah pengumpulan minyak jelantah, yang membuka peluang peningkatan ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Minyak jelantah ini merupakan bahan bakar pesawat.

“Pertamina saat ini banyak mengumpulkan minyak jelantah dari hotel, restoran, dan sejumlah kafe. Masyarakat juga bisa datang mengumpulkan minyak jelantah. Sekarang sudah ada 35 lokasi pengumpulan di Jabodetabek Jawa, termasuk di SPBU," ungkap Agung.

Oleh Pertamina, minyak jelantah dihargai Rp 5.500 - Rp 6.000 per liter. Sejauh ini sudah terkumpul 59.700 liter dan volume per bulan per lokasi 1.400 liter minyak jelantah.

Pertamina telah melakukan ujicoba bahan bakar berbasis jelantah atau sustainable aviation fuel (SAF). Pada 20 Agustus 2025, Pelita Air telah berhasil melaksanakan penerbangan perdana dengan menggunakan SAF yang diproses di Green Refinery Cilacap melalui metode co-processing dengan 2,5% minyak jelantah pada rute Jakarta-Bali.

Program minyak jelantah ini bisa mengurangi emisi karbon, menaikkan pendapatan pertamina, dan menambah penghasilan masyarakat konsumen minyak goreng.

Sustainability Banking

Sementara itu, sejumlah bank kini gencar membiayai proyek berkelanjutan atau ramah lingkungan. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Menurut VP ESG Communication Bank Mandiri Adam Zahir, Bank Mandiri berkomitmen menjadi Indonesia Sustainability Champion melalui tiga pilar strategis, yaitu sustainable banking, sustainable operations, dan sustainable partnerships. 

Pihaknya telah mengintegrasikan aspek environmental, social, and governance (ESG) ke dalam seluruh proses bisnis, khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Bank Mandiri berkomitmen mendorong pembiayaan hijau dan mendukung transisi energi nasional. Melalui berbagai instrumen pembiayaan inovatif, bank berkode saham BMRI ini berupaya memastikan agenda dekarbonisasi dapat berjalan dengan kebutuhan pembangunan.

Adam menyebutkan, hingga Juni 2025, Bank Mandiri mencatat portofolio berkelanjutan mencapai Rp 304 triliun. Dari jumlah tersebut, portofolio hijau mencapai Rp 157,5 triliun atau menguasai pangsa lebih dari 35%. Capaian ini tumbuh 13%, mengungguli rata-rata industri sebesar 7,77%. 

Selain itu, Bank Mandiri juga mencatat peningkatan portofolio sosial sebesar 5,9%. Berbagai produk hijau telah diluncurkan, mulai dari obligasi berkelanjutan, ESG Repo, hingga penerbitan green bond tahap kedua senilai Rp 5 triliun. 

Di pilar sustainable operations, Bank Mandiri komit menerapkan NZE dari sisi operasional pada 2030. Perseroan telah menggunakan panel surya, mengoperasikan stasiun pengisian kendaraan listrik, hingga membangun gedung ramah lingkungan bersertifikasi. 

“Kami memiliki digital carbon tracking yang memberikan data update emisi masing-masing kantor cabang di seluruh Indonesia,” ucapnya. 

Bank Mandiri juga berupaya memperluas dukungan terhadap segmen UMKM lewat aplikasi Livin Merchant. Platform ini dirancang untuk membantu UMKM, termasuk yang sebelumnya unbankable, agar lebih mudah mengakses layanan perbankan dan naik kelas. 

Pembiayaan Berbasis KPI

Selain itu, Bank Mandiri menyiapkan skema pembiayaan baru berbasis key performance indicator (KPI). Salah satunya adalah sustainable linked loan, di mana debitur bisa memperoleh insentif berupa pengurangan suku bunga jika target keberlanjutan yang disepakati tercapai.

“Contoh, Pertamina mau mengajukan pembiayaan green ammonia atau green hydrogen project, dan mau diberikan KPI sustainability. Jika KPI-nya tercapai, kami berikan insentif pengurangan suku bunga,” ujar Adam.

Adam menegaskan, potensi pendanaan hijau di Indonesia sangat besar. Berdasarkan laporan Biennial Updated Report, kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi sesuai komitmen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) mencapai Rp 4.000 triliun, dengan 87% dialokasikan untuk sektor energi. Dari jumlah tersebut, 45%-nya berfokus pada energi terbarukan.

Bank Mandiri merupakan bank pertama yang memiliki sustainable financing framework dan transition financing framework, yang telah diverifikasi pihak independen, sehingga terhindar dari praktik greenwashing. Pihaknya juga meraih pengakuan global dalam pengelolaan risiko keberlanjutan dengan peringkat tertinggi di Indonesia dari MSCI dan Sustainalytics. ***