Bali Butuh Ruang Air, Bukan Beton Lagi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan biang kerok banjir yang melanda beberapa wilayah Bali beberapa waktu lalu.
"Masalahnya macam-macam sih itu," kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Dikatakan Dody, penyebab banjir tersebut mulai dari hulu sungai yang rusak, hingga sungai yang menyempit dan menjadi lebih dangkal karena banyaknya sedimentasi.
Oleh karena itu, Dody mengatakan, pihaknya akan membahas masalah dan mencari solusi bersama Gubernur Bali I Wayan Koster. "Mau saya diskusikan dengan Pak Koster, mungkin dalam beberapa minggu ini," ungkap dia.
Baca Juga
MPR Sampaikan Duka Banjir di Bali, Apresiasi Respons Cepat Pemerintahan Prabowo
Bali diterjang banjir bandang pada Rabu (10/9/2025) yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Tata kota Bali menjadi sorotan setelah banjir besar melanda beberapa wilayah pada awal September 2025.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan antara ruang untuk manusia dan ruang untuk air. "Sebetulnya ini ada konflik yang namanya konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Nah, tata ruang untuk manusia ini yang memang sudah agak berlebihan," kata Yayat kepada wartawan, dikutip Senin (15/9/2025).
Menurutnya, pembangunan masif perumahan, hotel, dan kawasan perdagangan membuat ruang terbuka hijau semakin tergerus. Padahal, sejak lama Bali dikenal dengan aturan tata ruang yang ketat dan berpijak pada adat serta agama. Namun, seiring meningkatnya investasi, aturan itu mulai bergeser.
Krisis resapan air
Yayat juga menyoroti, masalah utama tata kota Bali saat ini adalah berkurangnya ruang resapan air. Hal itu membuat air hujan tidak tertampung dengan baik, sehingga melimpas ke jalanan.
"Desain kota itu satu, sudah mulai menghilangkan resapan. RTH (ruang terbuka hijau) berkurang, area sawah, kebun juga berkurang. Akhirnya apa? Kita mengalami krisis resapan air," ujar dia.
Baca Juga
Bali Kebanjiran, Pos Hangat Dompet Dhuafa Jadi Titik Kumpul Penyintas
Yayat menambahkan, kapasitas drainase yang tidak memadai semakin memperparah kondisi. Hujan dengan intensitas tinggi dengan puncak hujan yang dahulu mungkin terjadi dalam siklus 50 atau 100 tahunan, telah muncul. Namun, infrastruktur perkotaan di Bali belum siap mengantisipasi pola hujan ekstrem tersebut.
"Kalau kemarin kita tahu hujan ekstrem cukup besar, cukup lebat, sementara drainasenya masih lama atau dimensinya kecil, tidak terawat, penyempitan, dan banyak pembangunan perumahan baru itu tidak memperhatikan aspek drainasenya," imbuh Yayat.
Dia mencontohkan, di Jakarta dimensi gorong-gorong sudah diperbesar hingga 2 meter untuk mengurangi risiko banjir. Sementara itu, di Bali drainase inti kota belum banyak berubah. Akibatnya, ketika air hujan meluap, jalan raya berubah menjadi aliran sungai dadakan.
Evaluasi tata ruang
Yayat menekankan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di Bali. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang keseimbangan antara tata ruang kota dan tata ruang air.
Jika ruang-ruang air itu terus dihilangkan, banjir besar akan lebih sering terjadi. "Ruang air itu artinya misalnya ada kolam-kolam retensi yang hilang, ada waduk atau situ yang hilang, ada resapan yang hilang," kata Yayat.
Baca Juga
Presiden Prabowo Tiba di Bali Dengarkan Penjelasan Soal Banjir dari Kepala BNPB
Di sisi lain, aturan adat di Bali yang tidak memperbolehkan pembangunan gedung tinggi juga menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut membuat hampir seluruh pembangunan dilakukan dalam bentuk landed house atau rumah tapak. Akibatnya, lahan kosong semakin menyempit dan daya tampung ruang untuk air berkurang.
"Apalagi Bali itu enggak bisa membangun bangunan tinggi karena adat tidak mengizinkan. Jadi efisiensi penggunaan lahan jadi landed semua. Kalau landed kan artinya kapasitas daya tampung ruangnya akan terus berkurang karena terpakai untuk itu," ujar Yayat.
Solusi jangka pendek
Meski perbaikan tata ruang memerlukan waktu panjang, Yayat menekankan pentingnya langkah cepat untuk mengurangi dampak banjir. Menurut Yayat, pemerintah harus segera memperbaiki permukiman dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
"Solusi jangka pendek pertama, segera bantu untuk direhabilitasi, diperbaiki pemukiman yang rusak dan hancur, recovery. Kedua, perbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya pada infrastruktur yang terkait dengan transportasi dan mobilitas," tandas Yayat.
Baca Juga
Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Bali, Pastikan Instruksi Penanganan Bencana Terlaksana
Selain itu, ia menilai perlu ada keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memperbaiki lingkungan. Semangat gotong royong penting untuk membersihkan sampah, memperbaiki gorong-gorong yang mampet, hingga membangun ulang fasilitas yang rusak.
"Menurut saya ada kegotongroyongan lah. Bagi pelaku-pelaku usaha, bagi siapa pun yang kira-kira punya dana, punya apa, untuk sharing. Sharing membangun infrastrukturnya, memperbaiki yang rusak," tutur Yayat.
Ihwal itu, Yayat menegaskan, mencari siapa yang salah bukanlah prioritas saat ini. Yang lebih penting adalah membenahi tata kota sekaligus memperkuat infrastruktur agar Bali lebih siap menghadapi curah hujan ekstrem selanjutnya.