Menyembuhkan Kecanduan Utang

JAKARTA, investortrust.id -- Bukan cuma kafein, alkohol, dan judi online yang bikin orang kecanduan. Utang pun bisa dikategorikan adiktif. Indonesia termasuk negara dengan ketergantungan utang tinggi.

Pada akhir Maret 2025, posisi utang pemerintah Indonesia tembus Rp 9.000 triliun!  Jika utang itu dibagi rata ke semua penduduk, dari bayi hingga manula, masing-masing menanggung utang Rp 31,7 juta.

Ketika terjadi peralihan kepemimpinan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, 8 Desember 2024, masyarakat menghujani kritik lantaran utang negara terus menggunung. Tahun ini saja, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 800 triliun.

Berutang adalah sesuatu yang wajar, baik itu perorangan, perusahaan, maupun negara. Utang adalah salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup. Dengan catatan, utang harus sehat, yakni dimanfaatkan dengan benar untuk tujuan produktif. Dalam hal utang pemerintah, pastikan tidak ada yang dikorupsi dan bocor.

Ada tiga alasan bahwa berutang bukan sesuatu yang haram. Pertama, utang adalah alat untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Filosofinya, berutang adalah menggunakan dana pihak lain untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Bila dikelola dengan baik, utang bisa menghasilkan hasil (return) yang melebihi biaya bunga.

Kedua, time value of money atau nilai waktu uang. Nilai uang saat ini lebih besar dibanding masa depan. Ketiga, utang adalah salah satu cara distribusi risiko dan kepemilikan. Dibandingkan mencari modal dari investor, yang konsekuensinya mengambil saham perusahaan, utang tidak menggerus kepemilikan.

Sedangkan bagi negara, utang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial. Negara berutang untuk membiayai jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan proyek yang berdampak panjang bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam krisis, seperti pandemi Covid-19, utang memungkinkan pemerintah membiayai penanganan krisis sekaligus memberi bantuan sosial dan subsidi untuk meredam gejolak ekonomi.

Selama tiga tahun Covid-19 (20200 2022), utang pemerintah bertambah Rp 2.776,2 triliun, dari Rp 4.779,3 triliun akhir 2019 ke level Rp 7.733,9 triliun di akhir 2022. Ini gegara pemerintah meluncurkan kebijakan PC-PEN (Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Lonjakan utang memang terjadi semasa kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain dialokasikan untuk program PC-PEN, utang juga dipakai untuk membiayai infrastruktur yang masif.

Namun jika dilihat rasio utang terhadap PDB, era Jokowi bukanlah yang tertinggi. Pada era Presiden Soeharto, rasio hanya 23%, BJ Habibie 57,7%, Gus Dur 77,2%, Megawati 56,5%, SBY 24,7%, Jokowi 39,2%, dan Prabowo 40,91%. 

Bijak Mengelola Utang

Utang memang tak bisa dihindarkan, tapi bijak mengelola utang hukumnya wajib. Utang harus digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya untuk pembiayaan program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kedua, utang harus memperhitungkan kemampuan membayar kembali.  Rambu-rambunya adalah rasio utang terhadap PDB. Pada 2022, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,6%. Per Maret 2025 naik jadi 40,91%. Meski di bawah batas tertinggi 60% PDB berdasarkan UU Keuangan Negara, kondisi utang Indonesia tetap mengkhawatirkan sehingga harus dikendalikan.

Sebagian orang menuding bahwa pengelolaan APBN Indonesia seperti gali lubang tutup lubang. Untuk membuktikan premis itu, bisa lihat parameter keseimbangan primer APBN, yakni selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.

Keseimbangan primer adalah indikator apakah APBN sehat tanpa beban bunga utang. Jika defisitnya besar dan terus-menerus, itu mengindikasikan tekanan fiskal yang perlu diwaspadai.Tahun ini, sekitar Rp 705,5 triliun SBN dan Rp 55,2 triliun utang LN jatuh tempo.

Untuk mengatasi SBN yang jatuh tempo di tahun 2025, pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah strategis dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan gejolak fiskal dan pasar keuangan.

Pertama, refinancing atau debt rollover. Pemerintah menerbitkan SBN baru untuk membayar pokok SBN yang jatuh tempo. Ini adalah praktik umum yang dilakukan hampir semua negara, selama masih dalam batas aman fiskal. Utang lama diganti utang baru dengan tenor dan tingkat bunga yang disesuaikan.

Kedua, kerja sama dengan Bank Indonesia. BI menyediakan fasilitas pendalaman pasar SBN, termasuk melalui pembelian SBN di pasar sekunder untuk menstabilkan harga/imbal hasil. Koordinasi BI-Kemenkeu sangat penting, terutama menghadapi bulan puncak jatuh tempo tahun ini.

Ketiga, menjaga agar defisit fiskal tetap di bawah 3% PDB untuk memperkuat kepercayaan investor dan memperbaiki outlook fiskal.

Sembuhkan Kecanduan Utang

Meski utang Indonesia tinggi, credit rating masih baik. Pada Juli 2024, S&P memberikan peringkat BBB/Stabil kepada Indonesia. Fitch mengganjar predikat  BBB/Stabil per Maret 2025. Kedua lembaga itu menyebut Indonesia masih berada pada peringkat investment grade, mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan pembayaran utang jangka panjang.

Sejauh ini, sekitar 88% utang negara adalah SBN, bukan utang bilateral atau multilateral seperti era Orde Baru yang membuat Indonesia didikte oleh kreditor. Saat ini, 71,6% utang pemerintah adalah utang domestik.

Dalam jangka pendek, Indonesia memang tak mungkin menghindar dari utang baru. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa pemerintah dapat menaikkan utang baru untuk mendanai kegiatan produktif, mengingat Indonesia belum pernah gagal bayar (default). Ia mendukung penarikan utang baru hingga Rp 775,9 triliun untuk membiayai APBN 2025, sekaligus memastikan prosesnya aman selama tetap disiplin fiskal.

Indonesia dalam 20 tahun ke depan menghadapi kebutuhan besar, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan menjaga daya saing di tengah transformasi ekonomi global, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, memberikan lapangan pekerjaan kepada 150 juta warga Indonesia— sebanyak 45 juta di antaranya adalah Gen Z, dan mewujudkan generasi emas 2045.

Semuanya memerlukan pembiayaan yang tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh penerimaan negara yang terbatas. Dalam konteks inilah, utang menjadi penting dan relevan asalkan digunakan untuk kegiatan produktif, efisien, serta disertai disiplin pembayaran.

Memang bukan semata besarnya utang yang perlu ditakuti, tapi korupsi dan kobocoran dalam penggunaannya. Lebih dari itu, kecanduan utang tetap perlu disembuhkan.