Menghimpun Kekuatan, Menyinergikan Keunggulan

JAKARTA, investortrust.id -- Tahun ini merupakan momentum penting bagi Indonesia yang merayakan 80 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Banyak pencapaian negeri berpenduduk 282 juta jiwa ini yang layak diapresiasi pada peringatan dasawindu kemerdekaan tersebut, meskipun masih tersisa setumpuk pekerjaan rumah yang harus dituntaskan satu demi satu.

Jika mengacu pada sejumlah negara lain dengan usia kemerdekaan yang hampir sama, Indonesia semestinya sudah masuk jajaran negara maju. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia tahun 2024 baru sebesar sebesar Rp 78,62 juta atau setara US$ 4.960,33.

Mengacu Bank Dunia, Indonesia masih berstatus kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income) dengan produk nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) per kapita sekitar US$ 4.870 pada tahun 2025. Klasifikasi negara berpendapatan menengah atas adalah memiliki GNI/kapita antara US$ 4.466 – 13.845.

Bank Dunia mencatat, sejak tahun 1990, hanya 34 negara berpendapatan menengah yang lolos naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Adapun hingga akhir 2023, sebanyak 108 negara masih terperangkap sebagai negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia.

Ada sejumlah negara yang “sebaya” dengan Indonesia dari usia kemerdekaan, namun telah berhasil melompat jadi negara maju. Antara lain Korea Selatan yang merdeka tahun 1945 namun sudah menjadi negara maju sejak tahun 2000-an, Singapura merdeka 1965 sudah berstatus negara maju sejak 2000-an, Israel (merdeka 1948), dan Irlandia (merdeka 1949). Sementara itu negara yang sekitar 8 dekade merdeka tapi masih menjadi negara berpendapatan menengah, selain Indonesia adalah India (merdeka 1947), Mesir (merdeka 1952), dan Brasil yang sudah merdeka sejak awal abad ke-19.

Keberhasilan negara-negara yang merdeka dalam 80 tahun terakhir tidak ditentukan oleh lamanya merdeka, tetapi lebih pada stabilitas politik dan keamanan, kebijakan ekonomi yang konsisten, investasi pada sumber daya manusia: pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang masif, tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah struktural, antara lain tingkat kemiskinan masih 9%. Bahkan Bank Dunia menyebut jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan masih 60,3%. Angka pengangguran sekitar 5%. Tingkat kesenjangan masih tinggi, dengan rasio Gini 0,375.

Indonesia kini juga tengah mengejar reindustrialisasi dan hilirisasi yang diharapkan menjadi vehicle untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, dengan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia tengah serius menyiapkan transisi energi dengan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan yang luar biasa besar.

Di bidang hukum, pemerintah harus lebih berjibaku memberantas korupsi, karena indeks persepsi korupsi masih 34/100, sehingga Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara versi Transparency International 2024.

Karena itulah, menjadi kewajiban semua pihak untuk mewujudkan cita-cita para Founding Fathers, yaitu bagaimana kemerdekaan dijadikan jembatan emas untuk menuju kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Beberapa mandat Founding Fathers yang krusial adalah penghapusan penindasan, eksploitasi dan kemiskinan, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, memberantas kemiskinan dan kebodohan, membangun kedaulatan ekonomi dan politik, serta menegakkan hukum dan demokrasi.

Strategi Dua Dekade

Kini, di usia kemerdekaan dasawindu, Indonesia punya hajatan besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Masih banyak waktu, setidaknya 20 tahun untuk membenahi semua sektor agar cita-cita besar itu terwujud, yakni menjadi negara maju berpendapatan tinggi, dengan kisaran US$ 23.000- US$ 30.300 per kapita. Artinya, Indonesia harus menggandakan 6 kali lipat dari PDB per kapita yang saat ini yang sebesar US$ 4.960,33. Pada 2045 nanti, PDB Indonesia bakal berada di posisi terbesar ke-5 dunia.

Target indikator penting lainnya pada 2045 adalah kemiskinan ekstrem tinggal 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, dan kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB nasional minimal 26%. Skor Human Capital Index setidaknya mencapai 0,73.

Impian itu bisa diwujudkan, namun tentu dengan berbagai strategi dan kebijakan yang jitu, kondusif terhadap investor, dan konsisten. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah dan kini semua bakal dihilirisasi untuk meraih nilai tambah yang tinggi. Dari sisi SDM, jumlah kelas menengah atas terus bertambah, penduduk didominasi usia produktif, dan bonus demografi menjadi kekuatan yang dahsyat. Apalagi lebih dari 50% PDB ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Strategi hilirisasi industri harus didesain lebih cermat, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin. Pemerintah harus mengidentifikasi industri prioritas yang dikembangkan, baik di hulu, menengah, dan juga substitusi impor dengan mengacu pada keunggulan yang kita miliki. Perlu kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan dan inklusivitas pembangunan. Yang utama adalah kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyodorkan prasyarat mewujudkan Indonesia Emas berupa empat konsistensi. Pertama, konsistensi membenahi permasalahan institusi untuk secara bersama peningkatan daya saing investasi, karena Indonesia sangat membutuhkan investasi, baik dalam negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA).

Kedua, konsistensi dalam mengembangkan infrastruktur --termasuk infrastruktur digital -- untuk mendorong industri manufaktur maupun hilirisasi sektor pertambangan, perikanan, dan pertanian. Ketiga, konsistensi dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dari akses sisi pendidikan dan kesehatan. Keempat, konsistensi dalam mendorong inklusi dan pendalaman pasar keuangan agar investor dan dunia usaha semakin tertarik menaruh dananya di dalam negeri.

Strategi industrialisasi dan penguatan struktur industri manufaktur jangan sampai salah arah. Seleksi terhadap investasi juga diperlukan, terutama agar diarahkan ke sektor padat karya. Efisiensi investasi yang diukur dengan incremental capital output ratio (ICOR) harus diperbaiki. ICOR Indonesia masih 6, harus ditekan ke level 4.

Banyak contoh negara yang berhasil dalam meraih predikat sebagai negara maju dan lolos dalam sandera middle income trap (MIT). Ada negara yang relatif singkat untuk melepaskan diri dari MIT, namun ada negara yang butuh berpuluh tahun. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh negara yang membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk lepas dari MIT sehingga layak dijadikan benchmark. China juga mengombinasikan strategi yang sukses dijalankan oleh Jepang dan Korsel.

Rute mana yang akan diadopsi Indonesia untuk menjadi negara maju, tinggal bagaimana kemauan politik dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Indonesia memiliki semua persyaratan untuk menjadi negara maju. Tinggal bagaimana kita menghimpun kekuatan, dan menyinergikan seluruh keunggulan yang kita miliki.

Tentu saja, mimpi menjadi negara maju harus disertai dengan kesejahteraan seluruh rakyat, bertumbuh secara inklusif, serta tercipta lapangan kerja luas sehingga bisa mengikis kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan tinggi tanpa inklusivitas hanya memperlebar kesenjangan, karena teori menetes ke bawah (trickle down effect) terbukti mandul di Indonesia.

Signature 7 Presiden

Jika kita flasback ke belakang, kita bisa mencatat prestasi-prestasi penting (signature) tujuh Presiden yang sangat layak diapresiasi dan dikenang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

1.       SOEKARNO (1945–1967) -- Dia merupakan Proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dia juga pemimpin Revolusi 1945 dan diplomasi internasional untuk pengakuan kedaulatan, sukses menggelar Konferensi Asia-Afrika (1955) di Bandung yang menjadi fondasi Gerakan Non-Blok. Selain itu, Presiden Soekarno juga menginisiasi pembangunan proyek-proyek monumental seperti Monas, Hotel Indonesia, dan Gelora Bung Karno.

2.       SOEHARTO (1967–1998) - Sebagai pemegang estafet kepemimpinan, Soeharto dinilai berhasil dalam menciptakan stabilisasi ekonomi dan keamanan pasca 1965 (G30S/PKI), meluncurkan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), membuat GHBN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai panduan visi ke depan, mencapai swasembada beras (1984), membangun sejumlah infrastruktur penting, serta membangun industrialisasi cukup pesat terutama di sektor padat karya. Soeharto menginisiasi kredit murah dan pemberian konsesi besar-besaran pengelolaan hutan dan tambang, sehingga mencetak sejumlah konglomerat.

3.       BJ HABIBIE (1998–1999) - Dia merupakan presiden dengan usia kepemimpinan terpendek (1,5 tahun) sebagai transisi reformasi. Habibie yang ahli pesawat mampu mewujudkan reformasi demokrasi seperti kebebasan pers, pemilu multipartai, dan pembebasan tahanan politik. Dia juga menyiapkan UU Otonomi Daerah dan menyelesaikan konflik politik Timor Timur namun mengakibatkan lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Dia juga mampu menstabilkan rupiah dan ekonomi pasca-krisis moneter 1997-1998. Habibie mereformasi sektor perbankan dan keuangan dengan mendirikan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

4.       ABDURRAHMAN WAHID/GUS DUR (1999–2001 ) – Gus Dur adalah reformis sejati. Dia simbol pluralisme, keberagaman, dan toleransi antarumat beragama. Dia menghapus diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa, dan menghapus Tap MPRS tentang larangan ajaran Marxisme/Leninisme. Yang fenomenal adalah memisahkan TNI–Polri, membatasi peran TNI dalam politik, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta memperkuat posisi sipil dalam politik. 

5.       MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001–2004) – Mega dinilai sukses dalam menstabilkan ekonomi pasca krisis dan transisi pemerintahan, mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjaga stabilitas politik dalam masa transisi demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan di era Megawati pada 2002. Mega membuka jalan bagi pemilihan presiden secara langsung. Privatisasi BUMN banyak dilakukan semasa pemerintahannya.

6. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO/SBY (2004–2014) – SBY merupakan presiden pertama hasil pemilihan langsung oleh rakyat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi stabil di level 5–6% per tahun, meredam konflik Aceh lewat Perjanjian Helsinki (2005), meningkatkan citra internasional Indonesia lewat peran aktif di G20, COP, dll. SBY menginisiasi sejumlah program sosial seperti program: Bantuan Langsung Tunai, BOS, PNPM Mandiri, serta memberikan sertifikasi guru.

7. JOKO WIDODO/JOKOWI (2014–2024). Pencapaian terbesar Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, meliputi jalan tol (Trans Jawa, Sumatera), bandara, pelabuhan, kereta cepat Jakarta-Bandung. Juga berbagai program kesejahteraan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Prakerja, BLT Covid. Selain itu juga digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta mulai membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi dinilai berhasil menangani pandemi Covid-19 relatif cepat dan terkoordinasi. ***