Delapan Dekade Merdeka, Literasi Keuangan Indonesia Masih Jadi Tugas Terdepan
JAKARTA, investortrust.id – Delapan dekade sejak Indonesia merdeka, literasi keuangan nasional masih menghadapi tantangan besar. Meski akses terhadap layanan keuangan terus tumbuh di tengah era digitalisasi, namun pemahaman masyarakat terhadap produk, risiko, hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan belum mampu mengejar laju perkembangan industri.
Perjalanan panjang sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 memang menunjukkan kemajuan signifikan dari sisi infrastruktur dan inklusi keuangan. Namun, kualitas literasi keuangan belum sejalan dengan penetrasi layanan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.
Angka ini memang menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun lalu, tetapi juga peringatan bahwa peningkatan akses (inklusif) belum cukup tanpa peningkatan pemahaman (literatif). Oleh karena itu, edukasi keuangan harus terus diperkuat, terutama di segmen usia muda, pekerja informal, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Artinya dua per tiga orang sudah menggunakan produk keuangan, tapi belum sepenuhnya memahami cara kerjanya secara menyeluruh. Dengan kata lain, banyak masyarakat Indonesia masih belum benar-benar memahami cara menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
Akibatnya mereka bisa salah pilih produk, tertipu investasi bodong, terjebak utang yang tidak dikelola dengan baik, dan tidak menyadari risiko atau manfaat jangka panjang. Belum lagi, penipuan atau scamming seperti phising, skimming, love scam dan lain-lain semakin banyak merugikan masyarakat. Ditambah lagi penipuan seperti investasi ilegal dan pinjol ilegal.
Baca Juga
Basmi Investasi Ilegal, OJK Gaet Media Massa Genjot Literasi Keuangan Lewat Edukasi
Literasi Secara Masif
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan selain berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga memiliki tugas yang penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun selama 14 tahun lembaga ini berdiri, OJK sudah berupaya menggeber program literasi dan inklusi keuangan OJK secara masif merata di seluruh Indonesia.
“Kita percaya perlindungan yang paling utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat semua,” kata Kiki biasa ia disapa, belum lama ini.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang terliterasi dengan baik, maka dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai kejahatan atau penipuan yang dapat merugikan, khususnya di era digital seperti saat ini.
“Bagaimana mungkin kita mengelola keuangan dengan baik untuk menyiapkan masa depan keluarga dengan baik, kalau sekarang saja sudah terkena skema penipuan yang mengatasnamakan sektor jasa keuangan. Alih-alih menyiapkan masa depan, uangnya sudah habis terkena aktivitas keuangan ilegal,” katanya.
Di era serba digital dan instan ini, rendahnya literasi memang membuka celah besar terhadap penyalahgunaan, penipuan keuangan, pinjaman online ilegal, hingga jebakan investasi bodong yang kian marak menyasar masyarakat dengan pemahaman terbatas. Kondisi ini memperkuat urgensi peningkatan literasi, bukan hanya agar masyarakat memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan layanan keuangan dengan cerdas, aman, dan berdaya.
Generasi muda sendiri merupakan salah satu dari sepuluh sasaran prioritas penerima program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). “Mahasiswa dan generasi muda merupakan salah satu dari sepuluh segmen yang kita prioritaskan dalam memberikan edukasi dan literasi. Jadi adik-adikku, pelajari keuangan dengan baik, walaupun kalian jurusannya apapun, mau jadi insinyur, dokter, dan lain-lain, tetap harus mengerti tentang keuangan, karena itulah yang menjadi modal kalian untuk bisa sukses di masa yang akan datang," kata Kiki.
Selain generasi muda, Kiki juga menyampaikan pentingnya perempuan memiliki pengetahuan keuangan dasar, yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam keluarga maupun untuk menghindari risiko kejahatan keuangan digital dan entitas illegal sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Ibu adalah center keluarga. Ibu yang bahagia dan teredukasi akan membawa kebahagiaan bagi anak dan suaminya. Karena itu penting bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Indonesia melalui literasi keuangan,” katanya.
Kiki juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengelola keuangan, termasuk harus memahami risiko penggunaan layanan keuangan seperti paylater, pinjaman daring, serta investasi keuangan.
“Kami sering mendapat pengaduan dari masyarakat, termasuk ibu-ibu yang menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Inilah mengapa edukasi keuangan sangat penting," tegas Kiki.
Menggeber program itu OJK pun menyelenggarakan edukasi keuangan syariah Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SICANTIKS) dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Program ini terlaksana di berbagai daerah dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Saya ingin titip tiga hal. Pertama, edukasi keuangan untuk perempuan. Kedua, Ibu harus memahami literasi dan inklusi keuangan syariah yang menciptakan generasi masa depan melek keuangan. Ketiga, sinergi dan kolaborasi, OJK tidak bisa kerja sendiri jadi ini harus disinergikan dan dikolaborasikan,” katanya.
Program SICANTIKS merupakan hasil kolaborasi antara OJK dan PT PNM yang akan terus dilaksanakan sepanjang 2025 di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
Untuk memastikan keberlanjutan program SICANTIKS ke seluruh Indonesia, OJK juga telah menyiapkan modul edukasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh duta literasi keuangan syariah terkait keuangan syariah, pengelolaan keuangan yang bijaksana, serta lebih waspada dalam menghadapi fenomena kejahatan keuangan di era digital saat ini.
Literasi Syariah dan Kripto Jadi Perhatian
Literasi keuangan syariah dan kripto masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun inklusi keuangan digital meningkat, pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah, serta investasi kripto, masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari indeks literasi keuangan syariah yang masih di bawah target, dan kesadaran masyarakat mengenai risiko investasi kripto yang belum memadai.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menekankan bahwa kehadiran teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan big data telah menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan keuangan. Hasan menyebutkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran strategis sebagai katalis transformasi digital sektor keuangan Indonesia.
“Gen Z memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan ujung tombak transformasi digital di Indonesia Timur. Literasi keuangan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menghadapi ekosistem keuangan yang terus berkembang,” ujar Hasan.
Hasan juga mengingatkan mahasiswa untuk bijak dalam mengelola keuangan digital dan mewaspadai potensi penipuan di era layanan keuangan berbasis teknologi. Ia menggaris bawahi bahwa saat ini angka penipuan di keuangan digital masih tinggi karena literasi keuangan masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah.
Data terbaru dari Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat hampir 153 ribu laporan penipuan keuangan dengan kerugian mencapai Rp 3,2 triliun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai legalitas, logika investasi, dan risiko harus menjadi dasar masyarakat sebelum memilih produk keuangan digital.
Apalagi saat ini tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia masih ada kesenjangan signifikan. Bahkan berdasarkan data dari cryptoliteracy.org untuk periode 2023–2024, secara global hanya sekitar 32% masyarakat yang memahami (literasi) cara melakukan transaksi kripto. Angka global tersebut, relatif sama jika diterapkan pada konteks Indonesia.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebutkan, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 43,42%, lebih tinggi dibanding tingkat inklusinya yang hanya 13,41%. Sebaliknya, pada keuangan konvensional, inklusi lebih tinggi daripada literasi.
“Gap ini saya istilahkan sebagai good problem, karena menunjukkan adanya demand yang kuat terhadap layanan keuangan syariah. Tantangannya adalah bagaimana menyediakan akses yang memadai agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi,” ujar Dian.
Menurut Dian, pendalaman pasar keuangan syariah harus mencakup perluasan akses layanan, peningkatan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi, serta inovasi produk perbankan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, hanya dengan strategi komprehensif tersebut, bank syariah dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Perbankan syariah wajib memperkuat kapasitas teknologi informasi, meningkatkan kenyamanan layanan bagi nasabah, serta memperkuat sistem keamanan siber untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan,” paparnya.
Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor perbankan, yakni sebesar 65,50% dan 70,65%. Meski demikian, Presiden Prabowo memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama bank yang tergabung di Himbara, akhir Maret lalu.
“(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, mengapresiasi peran Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses informasi mengenai pasar modal bagi masyarakat luas. Menurutnya, OJK akan terus mendukung pertumbuhan ekosistem pasar modal melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan investor.
Per 24 Februari 2025 single investor identification (SID) telah berjumlah 15.464.011. Inarno menuturkan pasar modal menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses oleh siapa saja, seperti investasi saham, surat utang atau sukuk, instrumen derivatif, dan reksa dana. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan selalu mengedepankan 2L yaitu legal dan logis sebelum melakukan investasi.
Baca Juga
Duta Literasi Keuangan
Sementara itu, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi mengatakan, OJK tengah menggeber Diskusi dan Training of Trainers (ToT): OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI). Di mana duta-duta literasi keuangan yang dibentuk OJK diharapkan dapat menjadi pengajar edukasi keuangan di berbagai tempat seperti di komunitas ataupun melalui sosial media.
Materi edukasi keuangan yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan sektor jasa keuangan serta terhindar dari penipuan dan praktik keuangan yang tidak benar.
“Duta literasi keuangan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku keuangan yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan keuangan mereka, serta mendorong perilaku keuangan yang sehat, seperti menabung, berinvestasi, serta mengelola keuangan dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data OJK pada periode April sampai Juni 2025, sudah terdapat 3.462 Duta Literasi Keuangan yang tercatat di dalam sistem OJK PEDULI. OJK PEDULI melibatkan perencana keuangan bersertifikat atau Certified Financial Planner (CFP), perempuan yang bergabung di organisasi massa, mahasiswa, dan penyuluh agama. Termasuk mengajak media massa untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat.
Bulan Literasi Keuangan
Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara masif dan merata. BLK merupakan program baru OJK untuk menggencarkan pelaksanaan program peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia secara masif dan merata, dan kegiatan hari ini juga disiarkan secara langsung oleh seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Kantor OJK di daerah.
BLK berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2025, dengan rangkaian champion program antara lain Financial Literacy Series dan Financial Literacy Campaign, serta ditutup dengan pemberian Financial Literacy Award.
Hasil SNLIK Tahun 2025 juga menunjukkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:
• Berdasarkan gender/jenis kelamin, yakni penduduk perempuan;
• Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan;
• Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun;
• Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah);
• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, yakni petani/peternak /pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, tidak/belum bekerja dan pekerja lainnya (selain pegawai/professional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).