Obsesi Pertumbuhan Ekonomi 7% - 8%, Realistis atau Utopis?

JAKARTA, Investortrust.id  - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Arief Anshory Yusuf mengingatkan obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa mengarah pada apa yang ia sebut sebagai pathological obsession to growth.

“Obsesi pada growth seolah-olah itu adalah satu-satunya yang harus dikejar,” kata Arief melalui pesan WhatsApp kepada Investortrust.id, Rabu (13/3/2024).

Arief menyebut target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dijangkau pada tahun-tahun mendatang maksimal di angka 6%, itu pun masih dihadapkan pada kendala perekonomian global yang berpotensi suram di masa depan, serta indikator-indikator dasar yang masih kurang mendukung. “Saya maksud dalam jangka panjang sampai 2045,” ujar dia.

Untuk itu ia pun menyebut perlu berhati-hati dalam memandang pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Pertumbuhan Domestik Bruto sebagai basis. PDB sebagai basis perhitungan pertumbuhan ekonomi pun menurutnya sejatinya memiliki banyak kecacatan.

“Sebagian besar yang diinginkan manusia dalam hidup itu tidak bisa dibeli di Alfamart. Artinya tidak ada harga pasarnya. Artinya tidak dihitung dalam PDB,” kata dia.

Menjadi Negara Maju

Untuk mencapai negara maju ada lima persyaratan yang harus dipenuhi. Lima target tersebut di antaranya, pendapatan tinggi, kemiskinan nol dan rendahnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan global, sumber daya manusia yang kompetitif, dan rendah karbon.

“Ini (target) sangat berguna untuk mengantisipasi kondisi masa depan,” ujar dia.

Agar menjadi negara yang berpendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, dengan kisaran di angka   6% - 7%.  “Dan ini berarti lebih tinggi dari yang selama ini, yang berkisar dari 5%” kata dia.

Sementara secara  ukuran pertumbuhan ekonomi, Arief menyebut angka 6%-7% sebenarnya merupakan angka yang tinggi. Selebihnya, menurut Arief rasa optimisme itu tetap harus didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan tersebut.

Optimisme pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi tampaknya juga harus berkaca pada sejumlah studi yang dibuat oleh beberapa lembaga ekonomi internasional.  Sebagian besar lembaga kajian memproyeksikan bahwa  pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2045 sejatinya tak bisa melampaui angka rata-rata 5%.

Goldman Sach misalnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2029 rata-rata hanya berkisar pada angka 4,3%. Sementara itu, pada 2030-2039 dan 2040-2049 masing-masing 3,6% dan 3%, jauh lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan pertumbuhan ekonomi setidaknya di angka 6%-7%.

Segendang sepenarian, PwC memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun waktu  2016-2050 rata-rata di angka 3,7%. Adapun, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih ‘mendingan’ di rata-rata 4,96% pada periode 2022-2028.

Mengapa lembaga-lembaga ekonomi dunia tersebut terkesan pesimistik dibanding target yang digagas Bappenas? Arief menyebut perhitungan yang digunakan lembaga-lembaga dunia melihat catatan Total Factor Productivity (TFP) Indonesia yang relatif rendah daripada India dan China.

“Padahal sumber pertumbuhan ekonomi yang konsisten adalah TFP dan kita secara sejarah rendah,” ucap dia.

Selain itu, kata Arief, faktor lain yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bergerak di atas rata-rata 5%  yaitu prediksi ekonomi global yang makin suram. “Ekonomi dalam waktu puluhan tahun ke depan itu, diprediksikan lebih gloomy. Lebih lambat dari perkiraan banyak orang,” ujarnya.

Faktor yang dianggap mendasar lainnya yaitu konvergensi. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, diprediksi pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami perlambatan.

Perhitungan

Arief menyebut berdasarkan perhitungan aritmatika, Indonesia memiliki ambang pendapatan untuk menuju negara berpendapatan tinggi di angka  US$ 12.695 per kapita. Dia memprakirakan kondisi itu bakal tercapai pada 2045 dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,28%.

“Jadi 5,28% itu merupakan pertumbuhan ekonomi terlambat yang bisa membawa kita, high income minimal pada 2045. Jadi nggak besar-besar amat,” ucapnya, layaknya menggambarkan bahwa target pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 6%-8% sebuah utopia.

Menurut Arief,  target pertumbuhan ekonomi dalam rentang 6%-8% sah-sah saja ditetapkan. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% misalnya, Indonesia dapat mencapai target negara maju lebih cepat, yaitu 2042. Sementara itu dengan pertumbuhan ekonomi 7% dan 8%, Indonesia bisa mencapai target negara maju, masing-masing pada 2039 dan 2037.

“Kalaupun 4% target itu tercapai 2054. 10 tahun terlambat. Kalaupun juga separah-parahnya terjadi, kita akan keluar juga pada middle income trap,” kata dia.

Meski demikian, Arief memiliki catatan tersendiri. Menurutnya visi Indonesia Emas tetap perlu dikejar karena pada tahun itu Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Namun ia tetap mengingatkan bahwa pada periode tertentu Indonesia akan mengalami profil demografi yang berbeda.

“Setelah tahun 2037 atau 2038 rasio ketergantungan (dependency ratio) kita akan mulai meningkat,” ujar dia.

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut sebagai bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Untuk itulah, sejumlah ekonom menyatakan perlunya memanfaatkan momentum bonus demografi.

Menteri Keuangan 2014-2016, Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara di RDPU Rancangan Undang-Undang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045 di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyampaikan, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini diperlukan dengan berkaca terhadap kesuksesan Korea Selatan dan Jepang dalam memanfaatkan bonus demografi.

“Korea Selatan dan Jepang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap),” kata Bambang, dipantau daring, Rabu (13/3/2024).

Bambang mengatakan, saat ini, posisi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 lebih baik daripada Korea Selatan. Mantan Menteri PPN/Bappenas itu menyebut bonus demografi Korea Selatan dimulai pada 1987 ketika Gross National Income (GNI) per kapita US$ 3.500.

“Indonesia hari ini, GNI per kapita paling tidak data 2022, sekitar US$ 4.700. Jadi artinya Indonesia sudah dalam posisi yang bagus untuk menyiapkan diri menjadi negara maju,”   

Bambang mengatakan upaya memaksimalkan bonus demografi tersebut perlu diikuti juga dengan pengembangan sektor manufaktur. Bambang mengatakan sektor manufaktur telah menjadi pengungkit ekonomi banyak negara di dunia.

Contoh paling gampang yaitu Jepang dan Korea Selatan. Dua negara dari Asia Timur itu meroket karena punya sektor manufaktur yang sangat kompetitif.

Data yang ditampilkan Bambang menunjukkan, sektor manufaktur memberi sumbangan terhadap GDP yang begitu besar. Korea selatan misalnya, pada 1988, sektor manufaktur menyumbang 28% dari GDP. 

“Indonesia hari ini di sekitar 22%” kata dia.

Sementara itu Singapura menghasilkan sumbangan dari sektor manufaktur sebesar 26,5% dari GDP pada 1980. Adapun Puerto Rico mendapat sumbangan 36,8% dari sektor ini pada 1980. Pada tahun tersebut, GDP per kapita Singapura dan Puerto Rico mencapai hampir US$ 5.000 hampir setara dengan Indonesia pada 2022.