Tak Punya Tongkat Nabi Sulaiman, tapi Jangan Jadi Burung Unta

JAKARTA, investortrust.id - Pernah mendengar kisah tongkat Nabi Sulaiman dan hikayat burung unta? Presiden Prabowo Subianto menggunakan kedua metafora itu untuk mengingatkan para menterinya bahwa mereka bakal melalui jalan terjal, mendaki, dan berliku. Tidak lempang, penuh rintang. Tapi tak boleh gentar. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang!

Kiasan burung unta, unggas raksasa yang kerap menyembunyikan kepalanya saat menghadapi bahaya, digunakan Prabowo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, kalau melihat sesuatu yang tidak enak memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, bersatu untuk mencari solusi-solusi,” tegas Prabowo, dengan suara bergelora.

Kisah tongkat Nabi Sulaiman digunakan Presiden Prabowo ketika memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Saya tidak katakan ini bisa selesai dua minggu atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, bisa mencapai target tanpa kerja keras, tanpa mengerahkan seluruh sumber daya," tandas Prabowo, dengan suara berapi-api. 

Prabowo menyebut tongkat Nabi Sulaiman untuk mengilustrasikan betapa sulitnya target yang harus dicapai Kabinet Merah Putih. Nabi Sulaiman AS, dengan mukjizat tongkatnya yang terbuat dari pohon Kharnub, mampu memerintahkan jin dan makhluk lainnya untuk melakukan pekerjaan sangat berat, yang tidak bisa dikerjakan manusia.

Itu artinya, para menteri tak bisa merealisasikan program-program pemerintah secara mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Para anggota Kabinet Merah Putih harus bekerja ekstra keras, bahu membahu, melepaskan ego sektoral, menanggalkan kepentingan kelompok atau golongan, menjadikan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Sembilan Poin Penting

Setidaknya ada sembilan poin yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih. Pertama, Kabinet Merah Putih merupakan simbol persatuan dan kebersamaan bangsa.

Kedua, kabinet besar diperlukan karena Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia dan luas wilayah hampir seluas Benua Eropa.

Ketiga, para menteri, terutama Menteri Keuangan, harus menelusuri kembali alokasi APBN dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), agar anggaran dialokasikan secara efektif untuk proyek pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat.

Keempat, hilirisasi yang telah digulirkan pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan karena merupakan salah satu kunci kemakmuran. Para menteri terkait harus segera menghilirisasi 26 komoditas.

Kelima, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus segera memberantas judi online (judol) karena judol dan adalah praktik tercela yang memiskinkan masyarakat. Presiden juga berjanji akan memberantas penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

Keenam, Indonesia harus swasembada pangan dan energi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di masa depan, seperti perang dunia.

Ketujuh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui harus dilaksanakan. Prabowo bahkan akan mempertaruhkan kepemimpinannya demi menyukseskan program MBG.

Kedelapan, menteri harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan bangga Indonesia menjadi anggota G20 jika masih banyak rakyat yang lapar.

Kesembilan, para menteri harus segera membenahi  birokrasi yang semerawut dan tumpang tindih sehingga menyusahkan rakyat. Menteri harus berani memecat pejabat yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jika disarikan lebih lanjut, sembilan hal penting yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya bermuara pada upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Sasaran akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memangkas angka pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan.

Presiden Prabowo, secara lugas, menepis keraguan banyak orang terhadap program-programnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebagai bukti keyakinannya bahwa program MBG bakal  sukses, Prabowo siap mempertaruhkan kepemimpinannya.

"Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, program MBG bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sangat strategis. Jika ada yang tidak setuju, silakan keluar dari tim," ujar dia.

Target pertumbuhan ekonomi 8% yang disasar pemerintahan Prabowo-Gibran, bagi sejumlah kalangan, mungkin terdengar  ambisus, kelewat ambisius malah, mengingat pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir berada di kisaran 5,%. Padahal, sebetulnya, target itu terbilang wajar, terutama jika dikaitkan dengan sumber-sumber pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang belum dioptimalkan.

“Jika sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut dioptimalkan, kami kalangan dunia usaha optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai dalam jangka menengah-panjang,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. 

Anindya mencontohkan, jika pemerintah bisa memperluas program hilirisasi ke komoditas selain nikel, target pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah-panjang tergolong logis. Komoditas lain yang bisa dihiliriasasi dan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi di antaranya  minyak sawit, alumunium, tembaga, cokelat, karet, dan timah.

“Hilirisasi nikel saja sudah memberikan dampak yang  luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, apalagi jika hilirisasi diperluas ke komoditas lain secara masif,” tutur Anindya Bakrie.

Berdasarkan data Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton dan memberikan kontribusi sebesar 50% terhadap total produksi nikel dunia. Dengan potensi itu, Indonesia tercatat sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Pada 2013, menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai ekspor nikel Indonesia hanya US$ 5,4 miliar. Pada 2023, setelah hilirisasi dijalankan, nilai ekspor nikel melalui penjualan produk turunannya, seperti nikel sulfat, prekursor, katoda, dan sel baterai kendaraan listrik tembus US$ 33,5 miliar. Artinya, nilai tambah nikel setelah hilirisasi melonjak 520% dalam satu dekade terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menorehkan pertumbuhan ekonomi  11,91% pada 2023. Penyumbang utama produk domestik regional bruto (PDRB) Sulteng yaitu sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertambangan dan penggalian yang masing-masing tumbuh 21,26%, 10,12%, dan 8,67 %.

Di sisi lain, selama Januari-Desember 2023, total nilai ekspor Sulteng mencapai US$ 19,38 miliar. Kelompok besi dan baja mendominasi senilai US$ 12,83 miliar (66,20%), nikel US$ 3,59 miliar (18,53%), bahan bakar mineral US$ 2,21 miliar (11,44%), dan bahan kimia anorganik US$ 299,68 juta (1,55%). 

Mineral lainnya, bauksit, menikmati hal yang sama. Pada 2014, nilai ekspor bauksit mencapai US$ 47,74 juta. Setelah keran ekspor bauksit ditutup dan pemerintah mewajibkan bauksit menjalani proses smelting di dalam negeri sebelum diekspor, nilai ekspor komoditas itu mencapai US$ 1,5 miliar.

Tak terkecuali batu bara. Keputusan pemerintah mendiversifikasi batu bara menjadi briket telah menarik investasi US$ 200 juta. Kecuali itu, kebijkan pemerintah meningkatkan kualitas batu bara (coal upgrading) dan menggalakkan gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) berhasil mensubstitusi impor LPG senilai Rp 80 triliun.

Begitu pula di sektor kelapa sawit. Masih menurut data Kementerian Investasi/BKPM, hilirisasi sawit dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke produk-produk hilir bernilai tambah tinggi, dari 54 jenis menjadi 179 jenis, telah mengerek naik nilai ekspor hasil perkebunan tersebut.

Pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit terdiri atas 18% CPO dan 6% crude palm kernel oil (CPKO). Pada 2022, komposisi ekspor CPO dan CPKO masing-masing turun menjadi 2% dan 4%. Sedangkan ekspor produk hilir melesat, yaitu 73% produk refinery dan 21% produk lain.

Dalam catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada semester I-2024 saja, Indonesia mengantongi investasi di sektor-sektor yang menjalankan program hilirisasi senilai Rp 181,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 233.099 orang.

Jika mengacu peta jalan (roadmap) yang telah dibuat pemerintah, hilirisasi  hingga tahun 2040 bakal menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) sangat besar. Realisasi investasi bakal mencapai US$ 618 miliar, terdiri atas US$ 498,4 miliar di sektor mineral, US$ 68,3 miliar di sektor migas, dan US$ 51,3 miliar di sektor perkebunan.

Sejalan dengan itu, 28 komoditas yang ditetapkan masuk programhilirisasi digadang-gadang menyumbang ekspor senilai US$ 857,9 miliar dalam 16 tahun ke depan. Dari sisi tenaga kerja, hilirisasi bakal menjaring 3,01 juta orang, sehingga bisa memangkas angka pengangguran secara signifikan.

Masih Bisa Dijangkau

Jika menilik angka-angka hilirisasi, asalkan pemerintahan Prabowo konsisten menjalankan program tersebut, target pertumbuhan ekonomi 8% masih realistis untuk dijangkau. Apalagi Prabowo menyatakan ada 26-28 komoditas yang bakal dihilirisasi.

Dan, bukankah Prabowo juga sudah berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahannya bakal meneruskan program hilirisasi yang telah digulirkan pemerintahan Jokowi? Belum lagi dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sering tak disadari, program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo kerap ditafsirkan an sich sebagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah.

Padahal, program ini bisa menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi yang amat potensial. Dalam hitung-hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), program MBG yang dibiayai APBN senilai Rp 71 triliun bakal mampu mendongkrak nilai produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 4.510 triliun.

“Berarti itu sekitar 21,5% dari nilai PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2023 yang mencapai Rp 20.892,4 triliun,” kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.

Hebatnya lagi, daya dongkrak program MBG bakal naik berlipat ganda karena jumlah penerima program tersebut akan bertambah. Pada 2029, jumlah sasaran program MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta orang dengan estimasi biaya Rp 298,4 triliun.

Dalam estimasi Indef, dengan jumlah sasaran 82,9 juta orang dan estimasi anggaran Rp 298,4 triliun, program MBG  mampu mengatrol PDB senilai Rp 18.958,4 triliun. “Setiap Rp 1.000 yang dikeluarkan untuk program MBG dapat memberikan manfaat Rp 63.500 terhadap perekonomian,” ucap Esther.

Kedahsyatan program MBZ tak berhenti sampai di situ. Program andalan Prabowo ini juga memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat kuat  bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada proyek percontohan program MBG di 10 kabupaten/kota, tenaga kerja bertambah rata-rata tiga orang, dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 33,68%.

Itu belum termasuk multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. “Pesanan mitra pengemudi ojek online, misalnya, rata-rata meningkat tiga pesanan. Sedangkan  pendapatan bersih yang diterima per hari oleh mitra pengemudi di 10 kabupaten/kota yang terlibat pilot project MBG naik 17%,” jelas Indef dalam hasil kajiannya.

Besarnya dampak pengganda yang dihasilkan program MBG bisa dipahami. Program ini bisa merangsang petani, nelayan, peternak, pedagang, dan perajin untuk memasok beras, sayuran, ikan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menyokong progam MBG. Juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor, seperti kuliner, jasa antar, transportasi, jasa boga, dan jasa pengemasan.

Sumber lain pertumbuhan ekonomi yang sedang digali pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sektor properti. Pemerintah akan membangun 3 juta unit rumah per tahun, atau 15 juta unit rumah dalam lima tahun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini sungguh cemerlang. Dengan membangun 3 juta unit per tahun, pemerintah bukan hanya memenuhi kebutuhan primer masyarakat miskin atas papan atau tempat tinggalnya sebagaimana diamanatkan konstitusi, tapi juga membangun ekonomi.

Jangan lupa, industri properti memiliki sekitar 200 industri ikutan, dari mulai besi, baja, semen, pasir, batu, batu bata, kayu, makanan, minuman, transportasi, perbankan, dan seterusnya. Jika sektor properti bergerak, ekonomi bakal berputar kencang.  

Yang jelas, dengan membangun 3 juta unit rumah per tahun,  backlog (kesenjangan antara jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan) akan berkurang. Masyarakat bawah bakal memiliki hunian yang layak dan sehat, sehingga kualitas hidup mereka meningkat.

Angka backlog terus naik karena kebutuhan terhadap kepemilikan rumah per tahunnya berkisar 600-800 ribu unit. Saat ini terdapat 12,7 juta keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri.

“Jadi, program pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat mengatasi isu backlog, sekaligus dapat menggerakkan ekonomi,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Sumber Pertumbuhan Lain

Tentu saja masih banyak sumber pertumbuhan ekonomi lainnya yang bisa dioptimalkan pemerintahan Prabowo-Gibran, misalnya  ekonomi digital yang saat ini mencapai US$ 90 miliar. “Pada 2025, nilai ekonomi digital nasional ditargetkan naik menjadi US$ 130 miliar,” tutur Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ekonomi digital memang akan terus meningkat, termasuk di negara-negara lain di ASEAN seiring terus bertumbuhnya  ekonomi kawasan berpenduduk 650 juta jiwa itu. Karena mengimplementasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Indonesia bisa menggarap pasar ekonomi digital ASEAN yang pada 2030 digadang-gadang bernilai US$ 2 triliun.

Ekonomi kreatif juga tak bisa dipandang sebelah mata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan estimasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 749,58 triliun hingga kuartal I-2024, atau 55,65% dari target Rp 1.347 triliun. Jika dioptimalkan, ekonomi kreatif bisa menjadi ladang baru  pertumbuhan ekonomi yang menggiurkan.

Sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa berasal dariprogram swasembada pangan dan swasembada energi. Program swasembada pangan akan mendorong pemerintah memberikan banyak insentif, kebijakan, dan sumber daya  yang pro sektor pertanian. Ini akan memacu perekonomian di daerah. Begitu pula program swasembada energi.  

Intinya, ekonomi yang dalam dua dasawarsa terakhir tumbuh rata-rata 5% per tahun bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 8% pada tahun-tahun mendatang. Upaya ke arah itu sudah bisa dijalankan mulai tahun depan, di mana asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2% dalam APBN 2025.

Yang pasti, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan halusinasi, bukan pula ilusi. Indonesia pernah beberapa kali menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni pada 1968 (10,92%), pada 1973 (8,10%), pada 1977 (8,76%), pada 1980 (9,88%), dan pada 1995 (8,22%).

Sudah barang tentu sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi tersebut sudah dibingkai pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Asta Cita yang menjadi misi pemerintah ke depan. 

Golnya tiada lain menyejahterakan rakyat, menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan per kapita di atas US$ 30.000 saat merayakan HUT ke-100 kemerdekaannya sebagaimana digariskan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesia Tahan Banting

Pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya punya pijakan yang kuat untuk tinggal landas meraih pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah-panjang. Itu karena pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin telah menyiapkan fondasinya.

Prabowo sendiri sudah berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Fondasi ekonomi yang disiapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bukan fondasi kalang-kaleng. Resiliensi ekonomi Indonesia terbukti saat pandemi Covid-19 meluluhlantakkan dunia. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang sukses menangani Covid-19.

Covid membuat kerusakan yang dahsyat di bidang kesehatan. Selama hampir empat tahun (2019-2023), sedikitnya 6,9 juta orang meninggal dunia akibat terpapar Covid, dari sekitar 700 juta orang yang terjangkit di seluruh dunia. Di Indonesia, hingga 22 Juni 2023, Covid menjangkiti 6.811.528  orang. Dari jumlah itu, 6.640.426 orang (97,5%) dinyatakan sembuh dan 161.857 orang (2,4%) meninggal dunia.

Covid juga mengharu biru perekonomian dunia. Ekonomi global terjun bebas menuju titik nadir. Seperti negara-negara lain, ekonomi Indonesia pun sempat babak belur dihajar Covid. Pada kuartal I-2020, ketika penyebaran Covid-19 belum masif, PDB Indonesia masih tumbuh positif 2,97% secara tahunan (year on year/yoy).

Memasuki kuartal II-2020, ketika Covid merebak, PDB langsung tiarap, minus 5,32% (yoy). Kontraksi berlanjut ke kuartal III dan IV-2020, masing-masing minus 3,49% dan minus 2,17% (yoy). 

Alhasil, selama setahun penuh (full year) 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi alias minus 2,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif 5,02%.

Saat itu, pertumbuhan ekonomi global negatif 4%. Perekonomian dunia terjerumus ke dalam lubuk krisis terburuk dalam 150 tahun terakhir. Sebanyak 170 negara pada 2020 didera kontraksi ekonomi.  

Negara-negara maju sekalipun tak luput dari amuk Covid. Ekonomi Prancis minus 9%, Italia minus 9,2%, Inggris minus 10%, dan Jerman minus 5%. Brasil, India, dan Meksiko masing-masing minus 4,5%, minus 8%, dan minus 8,5%.

Bagaimana dengan Asia Tenggara?  Ekonomi Malaysia negatif 5,8%, Singapura negatif 6%, Thailand negatif 6,6%, dan Filipina minus 9,6%. Vietnam tercatat sebagai satu-satunya negara Asean yang ekonominya positif pada 2020, yakni tumbuh 2,91%.

Setali tiga uang, kawasan Timur Tengah limbung didera Covid. Ekonomi Iran minus 1,5%, Qatar minus 4,5%, Uni Emirat Arab minus 6,6%, Kuwait minus 8%, dan Irak negatif 12%.

Masuk kuartal I-2021, perekonomian nasional masih terpuruk, minus 0,70% (yoy). Namun, pada kuartal II, PDB melesat, tumbuh positif 7,07% sebagai dampak pembanding periode sama tahun sebelumnya yang sangat rendah (low base effect).

Berlanjut ke kuartal III dan IV-2021, perekonomian Indonesia  masing-masing tumbuh 3,51% dan 5,02% (yoy), sehingga ekonomi Indonesia secara full year 2021 tumbuh positif 3,70%, saat negara-negara lain masih terperangkap kontraksi. Hanya saja, angka itu masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi.

Tahun berikutnya, ekonomi Indonesia terus melaju. Pada kuartal I-2022, PDB tumbuh 5,02%, kuartal II tumbuh 5,46%, lalu pada kuartal III dan IV masing-masing tumbuh 5,73% dan 5,01% (yoy). Alhasil, perekonomian nasional full year 2022 tumbuh 5,31%. Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan PDB 2019 (sebelum pandemi) sebesar 5,02%.

Pemulihan terus berlangsung. Pada kuartal I-2023, PDB tumbuh 5,04%, kuartal II tumbuh 5,17%, kuartal III tumbuh 4,94%, dan kuartal IV-2023 tumbuh 5,04%, sehingga pertumbuhan PDB full year 2023 mencapai 5,05%.

Tak pelak, berbagai pujian mengalir untuk Indonesia. Pujian tak hanya datang dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena Indonesia berhasil menangani pandemi dengan baik. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyanjung Indonesia karena ekonominya bangkit lebih cepat.

Ekonomi Indonesia masih melenggang hingga berakhirnya pemerintahan periode ke-2 Presiden Jokowi. Pada kuartal I dan II-2024, perekonomian nasional masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (yoy).

Bangkit Lebih Cepat

Indonesia adalah segelintir negara yang memiliki kemampuan pulih dari pandemi secara cepat seraya melanjutkan momentum pertumbuhan ekonominya secara berkesinambungan.

“Hanya Indonesia, India, dan China yang ekonominya tumbuh konsisten,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Salah satu kunci keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid dan menjaga momentum pemulihan ekonomi yaitu kecermatan pemerintah membuka lebar-lebar ruang fiskal APBN untuk melakukan manuver anggaran.

Pemerintah melakukan terobosan amat penting dalam politik anggaran, yakni menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 Perppu Covid tersebut, untuk pertama kalinya, defisit APBN boleh melampaui 3% PDB. Pelebaran defisit berlaku paling lama tiga tahun atau hingga tahun anggaran 2022.

Pemerintah saat itu berasumsi Indonesia membutuhkan kebijakan kontra siklus alias countercyclical selama tiga tahun guna menopang kebutuhan ekonomi dan sosial, sekaligus memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Di luar dugaan, konsolidasi fiskal berlangsung lebih cepat, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, realisasi defisit APBN mencapai 6,09% terhadap PDB atau senilai Rp 956,3 triliun. Pada 2021, realisasi defisit APBN mengecil menjadi 4,65% PDB atau senilai Rp 783,7 triliun. 

Pada 2022, defisit APBN hanya Rp 464,3 triliun atau 2,38% PDB, jauh di bawah toleransi Perppu Covid, yang kemudian disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020.

Pada 2023, realisasi defisit APBN makin rendah, di level 1,65% terhadap PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Pada 2024, realisasi defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% PDB.

Defisit-Utang Masih Manageable

Kendati mesti menambah utang untuk membiayai penanganan Covid dan pemulihan ekonomi, rasio utang pemerintah tetap terjaga di bawah ambang batas 60% PDB sebagaimana diamanatkan UU No 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sebelum pandemi, rasio utang terhadap PDB mencapai 30,6%. Angka itu naik menjadi 39,8% pada 2020, dan kembali meningkat ke level 41,4% PDB pada 2021. Tapi rasio utang berangsur turun pada 2022 menjadi 40,1% PDB, dan turun lagi menjadi 39,9% pada 2023, lalu melandai ke angka 39,3% pada 2024.

Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia pada 2023 mencapai 67,3% PDB, Tiongkok 83,6% PDB, dan India 82,7% PDB. Negara-negara maju rata-rata memiliki raio utang di atas 100% PDB-nya.

Lebih melegakan lagi, utang pemerintah terkelola dengan baik (manageable). Porsi utang luar negeri, misalnya, terus menurun sehingga risiko utang terhadap nilai tukar juga berkurang. Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) domestik dengan porsi 70,49%, SBN valas 17,27%, dan pinjaman 12,24%.

SBN domestik dimiliki lembaga keuangan dengan porsi 39,6%, Bank Indonesia (BI) sekitar 24,3%, sedangkan asing hanya menguasai sekitar 14%, investor individu 8,7%, sisanya dipegang institusi domestik lainnya.

Negara-negara lain terkejut menyaksikan pemulihan ekonomi Indonesia yang begitu cepat. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sekalipun tak menyangka perekonomian nasional bisa pulih lebih cepat.

"Ternyata saya keliru. Pemulihan ekonomi tidak memakan waktu tiga tahun, kita hanya butuh waktu dua tahun untuk kembali pulih," tandas Sri Mulyani. 

Pada masa pemulihan ekonomi 2021-2022, pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang, sehingga angka pengangguran turun ke level 5,45%. Tingkat kemiskinan menyusut dari 11,0% pada 2014 menjadi 9,57% pada 2022. Rasio Gini (ketimpangan) turun dari 0,414 menjadi 0,381.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga didukung kondisi ekonomi dunia yang beranjak membaik di tengah tren rendahnya suku bunga global, harga komoditas yang mulai normal setelah mengalami gangguan rantai pasok, dan iklim global yang lebih bersahabat. 

Nah, dalam melakukan manuver fiskal, pemerintah disokong penuh BI, di antaranya melalui pembelian SBN di pasar perdana untuk membiayai anggaran Covid dalam skema burden sharing (menanggung beban biaya secara bersama-sama). "Peran APBN sangat vital pada masa-masa tersebut," tegas Sri Mulyani.

Solid di Semua Lini

Indonesia berhasil menangani Covid dan mengakselerasi pemulihan ekonomi berkat bauran kebijakan yang solid di semua lini, dengan ditopang anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang memadai.

Pada masa pandemi, pemerintah menempuh berbagai langkah strategis, dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pembentukan Komite PC-PEN, menjalankan program vaksinasi massal, serta memperkuat dan terus  memodifikasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Terlepas dari itu semua, Perppu Covid tetap menjadi salah satu game changer-nya. Maklum, dengan adanya perppu tersebut, pengelolaan  APBN menjadi fleksibel namun tetap akuntabel. Bermodalkan perppu itu pula, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang sangat besar dari APBN untuk membiayai bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Di bidang kesehatan, anggaran digelontorkan antara lain untuk vaksinasi, pengadaan alkes, dan penanganan pasien. Di bidang ekonomi, anggaran dikucurkan untuk membantu dunia usaha, baik korporasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di bidang sosial, anggaran PC-PEN disalurkan untuk program Perlinsos guna menjaga daya beli masyarakat.

Anggaran PC-PEN pertama kali dikucurkan pada 2020 sebesar  Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 695,2 triliun dengan realisasi Rp 575,9 triliun. Pada 2021, anggaran untuk PC-PEN dialokasikan sebesar Rp 403,9 triliun. Tatkala varian Delta merebak, anggaran PEN ditambah menjadi Rp 744,8 triliun dengan realisasi sekitar Rp 655,1 triliun.

Dengan demikian, total anggaran PC-PEN dari 2020 hingga 2022 berjumlah Rp 1.645 triliun. Program PC-PEN terdiri atas klaster kesehatan, klaster Perlinsos, klaster program prioritas, klaster dukungan UMKM dan korporasi, serta klaster insentif usaha.

Berbekal program PC-PEN, pemerintah bisa merespons  pandemi dengan menerapkan kebijakan “gas dan rem”. Saat Covid memuncak, PPKM diberlakukan lebih ketat. “Saat Covid mereda, PPKM diberlakukan lebih longgar, sehingga roda ekonomi bisa tetap berputar,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, 6 Februari 2023.

Sambil memberlakukan kebijakan gas-rem, pemerintah tiada henti  menggalakkan vaksinasi. Tak perlu heran jika kekebalan komunal (herd immunity) bisa cepat dicapai.

“Hanya dalam tempo setahun, pemerintah berhasil mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) sebesar 70% melalui vaksinasi penduduk,” kata Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

Selaras dengan itu, BI mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga pemulihan. Di bidang moneter, BI memberlakukan kebijakan suku bunga rendah, stabilisasi rupiah, dan injeksi likuiditas (quantitative easing/QE) ke sistem perbankan.

“Sejak 2020 sampai 31 Desember 2021, QE yang dipompakan BI ke perbankan mencapai Rp 874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB,” tutur Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam keterangan pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, awal 2022.

BI melengkapi QE dengan kebijakan makroprudensial, di antaranya pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor dan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit properti.

Bank Sentral juga melonggarkan rasio intermediasi makroprudensial (RIM/RIM syariah), memangkas suku bunga dasar kredit (SBDK), dan menerbitkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) UMKM.

“Untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital nasional, BI mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Di luar pemerintah dan BI, Otoritas Jasa keuangan (OJK) memainkan peranan penting dalam menopang kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan dunia usaha, khususnya UMKM. Kebijakan OJK yang paling vital di masa pandemi adalah program restrukturisasi kredit, khususnya kredit UMKM.

Sekitar 70% UMKM di Tanah Air tiarap gara-gara pandemi. Berkait program restrukturisasi kredit, UMKM pelan-pelan berhasil bangkit. Sejak digulirkan OJK pada awal 2020 sampai program itu berakhir pada 31 Maret 2024, stimulus restrukturisasi kredit mencapai Rp 830,2 triliun untuk 6,68 juta debitur.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tak bisa dinafikan. Selama pandemi, LPS diberi kewenangan untuk menempuh langkah ekstrem, di antaranya memberikan penjaminan secara penuh. Bukan hanya dalam bentuk kewajiban simpanan, tapi juga bank nonsimpanan.

Intinya, soliditas para pengambil kebijakan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) membuat pemulihan ekonomi berlangsung mulus.

Pemerintah (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal, BI sebagai otoritas moneter, OJK selaku otoritas industri jasa keuangan, dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan memiliki komitmen dan cara pandang yang sama dalam memitigasi krisis. Hasilnya, aksi-aksi mereka selalu sejalan.

Tatkala BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan dengan memilih opsi penaikan giro wajib minimum (GWM) untuk memperketat likuiditas, OJK mengimbanginya dengan melakukan percepatan restrukturisasi kredit.

Di sisi lain, pemerintah terus menjamin alokasi anggaran PC-PEN untuk memberikan bantalan kepada sektor riil dan menjaga daya masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi tetap berjalan secara mapan dan berkelanjutan.

“Keberhasilan Indonesia pulih lebih cepat dari pandemi tak bisa dilepaskan dari kerja sama pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam KSSK yang sangat solid,” ujar ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah.

Lockdown atau Tidak

Keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 tidak dicapai secara mudah. Sebelum kebijakan pananganan Covid diputuskan, di level pemerintah muncul perdebatan cukup panjang.

Pemerintah harus memutar otak untuk mencari cara bagaimana mencegah penyebaran Covid, mempercepat vaksinasi, sekaligus membantu ekonomi masyarakat yang ikut terdampak.

Perdebatan seputar penanganan Covid-19 terutama bermuara pada apakah pemerintah harus memberlakukan penguncian wilayah (lockdown) atau tidak lockdown. Juga menyangkut cakupan pembatasan kegiatan masyarakat, apakah diterapkan secara nasional atau terbatas hanya di provinsi-provinsi tertentu.

Perdebatan tersebut bisa dimaklumi mengingat pemerintah Indonesia, seperti juga negara-negara lainnya, tidak tahu kebijakan mana yang paling tepat untuk menangani Covid-19. Soalnya, waktu itu, pemerintah negara mana pun belum punya pengetahuan dan pengalaman menangani Covid.

Keputusan Jokowi sebagai Presiden saat itu untuk tidak memberlakukan lockdown total (hanya pembatasan mobilitas secara terukur) awalnya dikritik banyak pihak. Bahkan sebagian menteri menghendaki lockdown.

Toh keputusan berani itu berbuah manis. Indonesia bukan saja berhasil menekan angka penularan Covid, tapi juga sukses menekan angka kematian, bahkan berhasil menjaga stabilitas ekonomi.

Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya pada masa pandemi sebesar 10,19% per September 2021. Kemiskinan ekstrem juga melandai dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% per Maret 2023.

”Ini merupakan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa. Saya lihat, kalau kita tertekan sebuah masalah, kita semuanya bekerja. Ini yang kita butuhkan,” tandas Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan penanganan Covid-19 di Jakarta, 20 Maret 2023.

Jokowi secara khusus menyampaikan terima kasih sekaligus duka cita kepada tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19. “Banyak pula pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya. Bahkan tak sedikit yang menjadi sukarelawan untuk keselamatan bersama,” ucap Jokowi.**