PR Besar Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Digital

JAKARTA, investortrust.id – Era post modern dan pasca-Covid menjadikan internet sebagai sentral kehidupan. Internet juga menjelma sebagai faktor paling vital dalam kemajuan ekonomi, khususnya ekonomi digital. Internet menjadi katalis utama digitalisasi yang melanda seluruh sektor ekonomi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Semua itu membutuhkan kelengkapan infrastruktur digital.

Hampir seluruh perusahaan di Indonesia kini sedang getol melakukan transformasi digital sebagai jalan terbaik untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis, sekaligus solusi untuk memangkas biaya operasional. Perusahaan yang sudah maju dalam menempuh transformasi digital terbukti mampu menorehkan performa yang lebih solid dan berkelanjutan.

Infrastruktur digital dan kelengkapan ekosistem digital bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk ikut arus gelombang transformasi digital yang melanda hampir semua negara. Digitalisasi memungkinkan kita untuk memanfaatkan berbagai teknologi super canggih seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Internet of Things (IoT), big data analytics, hingga komputasi kuantum dalam berbagai proses bisnis maupun aktivitas keseharian.

Sementara itu, prasyarat penting untuk mengakselerasi transformasi digital adalah dibangunnya infrastruktur digital yang andal. Hal itu menjadi pilar penting untuk mendorong ekonomi digital, termasuk perusahaan startup digital, menumbuhkan industri digital, serta menstimulasi konektivitas digital.

Menyadari hal itu, Prabowo Subianto mencanangkan program penguatan infrastruktur digital dan teknologi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, agar tidak ada lagi desa yang tidak terakses internet. Pemerataan akses ini sangat penting sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan digital antarwilayah, sekaligus mengikis kesenjangan di berbagai bidang, termasuk kesenjangan ekonomi.

Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, pembangunan infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus kementeriannya. Hal ini ditempuh agar konektivitas dan digitalisasi yang sudah terbangun menjadi lebih bermanfaat optimal, sehingga mandat Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dapat direalisasikan.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menuturkan, berbagai pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur teknologi digital sudah mencapai kemajuan signifikan. Salah satu yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur digital adalah Palapa Ring yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyambungkan internet di berbagai kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang sifatnya terluar dan membutuhkan perhatian khusus.

“Ke depannya saya kira kita harus menjaga operasional dari Palapa Ring, serta melengkapi infrastruktur yang sudah tersedia. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) pemerintahan baru,” ungkapnya kepada investortrust.id, Minggu (27/10/2024).

Nezar Patria menyatakan, infrastruktur yang dimiliki Indonesia saat ini relatif sudah dapat mengurangi kesenjangan digital dan memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat di semua sektor. Dia mencontohkan, di sektor kesehatan, data telah disinkronisasi menjadi terdigitalisasi melalui sejumlah program dan kebijakan strategis. 

Pemerintah juga mengeluarkan begitu banyak regulasi untuk memandu transformasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Sejauh ini, saya kira regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup untuk mengawal transformasi digital bisa terwujud,” kata Nezar.

Nezar berkomitmen bahwa pemerintah akan terus melakukan pembenahan transformasi digital seiring adopsi teknologi digital yang terus berkembang. Menurut dia, salah satu syarat penting pembenahan adalah mengubah pola pikir masyarakat secara umum maupun lembaga pemerintah. 

“Dalam transformasi digital, yang harus kita benahi adalah mindset (pola pikir) dari sumber daya manusia atau talenta digital kita. Misalnya, ada banyak adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini, sayangnya mereka bergerak sendiri-sendiri,” jelasnya.

Nezar menyontohkan, lembaga pemerintahan di Indonesia kini memiliki sekitar 27.000 aplikasi atau website dari pusat hingga daerah. Hal itu diharapkan dapat mengubah cara bekerja dengan menggunakan teknologi, terutama meningkatkan layanan secara digital.

Melalui transformasi digital yang memberikan layanan publik lebih efisien, pemerintah ingin menyediakan akses terhadap teknologi canggih demi mempermudah masyarakat. Nezar menyebut, semangat mempermudah masyarakat itu juga tampak dalam Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kita baru saja membuat rilis terbatas untuk Program SPBE dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN. Layanan-layanan publik akan lebih mudah dengan SPBE. Jadi membuat KTP dan Akta Kelahiran nanti lebih gampang, semua orang bisa melakukan dari mana saja tanpa harus pergi ke Kantor Dukcapil,” tuturnya.

Potensi & Tantangan

Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan besarnya jumlah generasi muda, Indonesia dapat menggali potensi ekonomi digital yang sangat prospektif. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, pada 2025 nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi mencapai US$ 44 miliar. Adapun transaksi e-commerce Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 130 miliar. Pada 2030, Indonesia diproyeksikan berkontribusi hampir 40% terhadap total ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Tanah Air, pemerataan akses internet menjadi hal yang perlu dibenahi. Tingkat penetrasi internet akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi digital, termasuk e-commerce untuk ke depannya. Sejauh ini, penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai hampir 80% dari penduduk Indonesia. Cakupannya (coverage) juga sudah jauh lebih merata dan diharapkan terus ada peningkatan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga saat ini sebanyak 82,6% penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau sebanyak 8,11 juta jiwa sudah mendapatkan akses internet.

“Ini merupakan Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dilakukan oleh APJII bersama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kemenkominfo). Survei ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan akses internet yang merata hingga ke pelosok negeri,” kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif.

Survei dilakukan pada Juli-September 2024, yang melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten dan 322 penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP).

Budi Arie dalam sebuah kesempatan pun mengakui, masih ada tantangan berkaitan dengan cakupan konektivitas internet yang masih belum merata antara pusat perkotaan dan pedesaan.  Menurut Menkominfo, hal tersebut terjadi antara lain lantaran ada proyek pembangunan menara stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) yang mangkrak.

Ekosistem Digital

Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia untuk memperkuat infratruktur digital adalah sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Bahkan, menurut Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemanfaatan ruang laut untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi menjadi bagian penting dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Doni menyebut, ruang laut dapat dimanfaatkan untuk menempatkan SKKL yang memegang peranan penting dalam lalu lintas data internasional. Hal ini bakal memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

"SKKL ini menguasai 99% trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah support," ujar Doni.

Posisinya yang strategis memungkinkan Indonesia dijadikan sebagai hub kabel laut dunia. Doni menyebut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat (AS) menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi.

Terkait pemanfaatan ruang laut untuk infrastruktur telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) akan mengembangkan SKKL yang menghubungkan Singapura dan Batam, Kepulauan Riau. Bentangan kabel laut sepanjang 100 km itu ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2026. "Batam dan Singapura akan menjadi lokasi utama untuk investasi data center," kata CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba.

Nah, pusat data (data center) ke depan bakal berperan penting dalam ekosistem digital di negeri ini. Indonesia kini tengah gencar membangunan besar-besaran pusat data, baik oleh swasta maupun pemerintah. Salah satunya adalah Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang, yang menurut rencana akan diresmikan oleh Prabowo, paling lambat 2025. Berikutnya, pemerintah juga berniat membangun PDN di Ibukota Nusantara (IKN) dan Kepulauan Riau. 

Lonjakan Kecepatan Internet

Upaya gencar Indonesia untuk memperkuat infrastruktur digital dan mengembangkan ekosistem digital tidak terlepas dari pembangunan yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, pembangunan infrastruktur digital serta di sektor teknologi informasi dan komunikasi tergolong berkembang pesat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang kini menjadi Menteri Koperasi menyatakan, dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mampu mempersempit kesenjangan digital di Tanah Air. Asas inklusi dan pemerataan pun relatif terpenuhi.

Indikator lain yang dikontribusi positif dari infrastruktur digital adalah peningkatan kecepatan internet. Sebagai gambaran, kecepatan internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2014 dari 2,5 Mbps menjadi 25 Mbps di tahun 2024. Artinya, kecepatan tersebut meningkat 10 kali lipat, sebuah pencapaian yang layak diacungi jempol.

“Tapi kita berharap di lima tahun ke depan Indonesia bisa mengejar (target) 100 Mbps kecepatan internet. Bagaimanapun, kecepatan internet ini juga menjadi penanda bagi kemajuan perkembangan ekosistem digital lainnya, baik itu ekonomi digital atau digitalisasi sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” kata Budi Arie.

Hingga Juni 2024, Bakti Kemenkominfo telah membangun 6.663 BTS 4G yang telah beroperasi dan 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik.  Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik. 

Narasis di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa infrastruktur digital yang terbangun selama ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas digital. Semua itu diharapkan menjadi program berkelanjutan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, transformasi digital bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan satu malam, tapi pekerjaan yang berkesinambungan.

Beriringan dengan penguatan infrastruktur digital secara fisik, tantangan lain yang tidak kalah berat adalah pengembangan talenta digital dan penciptaan regulasi yang dapat mengakselerasi digitalisasi di Tanah Air. Itu semua merupakan PR (pekerjaan rumah) besar bagi pemerintah dan insan pelaku digital di Indonesia. ***