Ibukota Nusantara, Pijakan Pemerintahan Prabowo – Gibran ke Arah Pemerataan Ekonomi

JAKARTA, Investortrust.id - Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir.

Jakarta, dengan populasi yang terus meningkat, telah mengalami berbagai masalah kronis, mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, hingga polusi udara yang semakin memburuk. Situasi ini diperparah dengan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, sehingga menyebabkan sebagian wilayah Jakarta terancam tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Dengan beban yang sangat besar ini, Jakarta dinilai tidak lagi mampu mendukung peranannya sebagai ibukota secara efektif.

Selain itu, pemusatan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sebagian besar aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan investasi terfokus di Jawa, meninggalkan daerah-daerah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, dengan perkembangan yang jauh lebih lambat. 

Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi katalis pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan wilayah timur.

Pemindahan ini juga bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Jakarta yang telah mengalami overpopulasi. Dengan populasi yang melebihi 10 juta jiwa, Jakarta menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai, termasuk layanan publik seperti kesehatan, transportasi, dan perumahan. Pemindahan ibukota diharapkan akan mengurangi beban infrastruktur Jakarta dan membuka ruang bagi perbaikan kota yang lebih terarah dan terukur. Pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk membangun sebuah kota yang lebih layak huni, lebih manusiawi, dan lebih ramah lingkungan.

Selain itu, perpindahan ibukota ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Jakarta, yang berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh pesisir, sangat rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan bencana alam. 

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang lebih aman secara geografis, pemerintah dapat meminimalisir risiko kerusakan akibat bencana alam dan memastikan kelangsungan operasional pemerintahan dalam jangka panjang. Kalimantan Timur dipilih karena lokasinya yang lebih strategis, aman dari gempa, serta memiliki lahan yang luas untuk pengembangan kota baru yang berkelanjutan.

Berbekal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar dibangunnya IKN, pemerintah di era Joko Widodo menetapkan pendirian ibu kota baru, Ibukota Nusantara di Kabupaten Penajem Paser, Kalimantan Timur, yang dinilai sebagai sebuah langkah nyata menuju pemindahan pusat pemerintahan yang bukan hanya simbolis, tetapi juga substansial. 

Secara geografis, Ibukota Nusantara memiliki total area daratan dan perairan sekitar 324.332 hektare  (ha), dengan area perairan seluas 68.188 ha dan area daratan seluas 256.142 ha. Area ini dibagi atas  dua area, yaitu Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN).

KIKN merupakan area urban seluas 56.180 ha, yang di dalamnya akan terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yaitu area pusat pemerintahan yang memiliki luas 6.671 ha. Sementara KP-IKN adalah area pengembangan dengan luas sekitar 199.962 ha. 

Ibukota Nusantara (IKN) juga menampilkan identitas baru sebagai kota hijau, berkelanjutan, smart city, dan kota yang menghargai keberagaman, karena Ibukota Nusantara (IKN) dirancang sebagai simbol masa depan Indonesia yang berkelanjutan. 

Salah satu aspek utama dalam konsep IKN adalah menjadikannya  kota hijau yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Dengan berada di jantung hutan tropis Kalimantan Timur, pembangunan IKN berfokus pada pelestarian alam. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan lebih dari 75% area kota sebagai ruang terbuka hijau, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon. Kota ini akan mengedepankan transportasi publik berbasis energi terbarukan, seperti kendaraan listrik dan transportasi massal, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ibukota politik  untuk pertumbuhan ekonomi yang merata

Ibukota Nusantara di Penajem Paser memang belum sepenuhnya rampung. Hingga September 2024, seperti disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024),  progres pelaksanaan paket fisik, progres batch I sudah mencapai 93%. Berikutnya batch II telah diselesaikan 60% dari rencana, dan batch  sekitar 16%

Sementara pembangunan Jalan Tol IKN secara keseluruhan diproyeksikan akan difungsikan pada pertengahan tahun 2025 mendatang.  Sedangkan untuk ekosistem hijau, IKN akan memiliki sekitar 60 embung yang tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sedangkan di sektor hunian, Danis menerangkan, rumah tapak jabatan menteri (RTJM) akan digenjot hingga 28 unit di Oktober 2024. Selanjutnya, penyelesaian keseluruhan 47 tower rumah susun aparatur sipil negara (rusun ASN) akan rampung di akhir tahun 2024.

“Kemudian, sekarang kan yang sudah mulai lagi misalnya Istana Wakil Presiden sudah berjalan, Masjid dan sebagainya. Kemudian juga instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga berjalan. Kalau batch I selesai, kita monitor yang batch II, batch III itu,” kata Danis.

Bicara kelanjutan pembangunan IKN, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berbicara di  Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin, (12/8/2024), Prabowo menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan,” ujar Prabowo.

Ia pun menyampaikan rasa bangganya terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN dan mengapresiasi jerih payah Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri yang telah memulai pembangunan IKN. Ia berjanji untuk mempercepat proses pembangunan IKN, terutama untuk pusat pemerintahan.

“Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat," ujar Prabowo saat telah ditahbiskan sebagai pemenang pemilu presiden. 

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Terkini, setelah menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo kembali menegaskan tekadnya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan ia menyampaikan  harapannya bahwa sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harapan ini disampaikan Presiden saat sesi pembekalan kepada para menteri anggota Kabinet Merah Putih  pada retret hari kedua di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah,  Sabtu (26/10/2024). 

"Beliau (Presiden) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam akun instagramnya. 

Pada sesi pembekalan di Magelang pula, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa  Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan ibu kota politik. Sehingga  pembangunan gedung-gedung eksekutif, akan dilengkapi oleh dua gedung lainnya yang  mewakili dua cabang Trias Politika lainnya yakni legislatif dan yudikatif.

Seperti diketahui, Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Pembangunan IKN pun dipandang oleh banyak kalangan sebagai sebuah start yang baik untuk memulai sebuah pemerataan pembangunan di Tanah Air, yang dipastikan bakal berujung pada pemerataan ekonomi yang menghasilkan tingkat kemakmuran yang juga merata.

492 Investor Berminat Kembangkan IKN

Dengan mengusung konsep keberlanjutan dalam pengembangannya, IKN telah menarik minat begitu banyak investor baik asing maupun domestik yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sejauh ini Otorita IKN  telah menerima 492 surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) dari investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari 492 surat pernyataan minat tersebut, sebanyak  239 LoI berasal dari investor domestik, da sisanya  sebanyak 199 LoI berasal dari luar negeri. 

Menurut Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, besarnya minat para investor untuk ikut menyemplungkan dana investasinya di IKN merupakan hasil dari  penerbitan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 oleh Presiden Jokowi tentang percepatan pembangunan IKN. 

Dengan regulasi itu, Otorita IKN yakin bahwa tidak ada alasan lagi untuk para investor untuk tidak mempercayai  komitmen pemerintah untuk segera membangun atau berinvestasi di IKN. 

“Kita berharap pembangunan ini akan diramaikan oleh para investor, tidak hanya dengan APBN,” ujar Basuki dalam keterangan pers, Minggu (13/10/2024).   

Basuki juga menyampaikan bahwa pihaknya selaku Otorita IKN terus berupaya menarik investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Nusantara. Hal ini agar IKN menjadi super economic hub yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi nasional. 

Hingga saat ini,  kata Basuki, delapan tahap groundbreaking telah dilakukan dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp 58,41 triliun.

Sementara itu anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah di tahun ini tercatat sebesar Rp 40 triliun, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 27 triliun, atau tahun 2022 yang sebesar 5,5 triliun. Namun demikian pada tahun 2025, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp 27,8 triliun.

IKN sebagai Smart City

IKN juga mengusung konsep  smart city atau kota cerdas. Teknologi digital akan diintegrasikan dalam hampir semua aspek kehidupan kota, mulai dari sistem pemerintahan, transportasi, hingga layanan publik. Infrastruktur kota dirancang agar efisien, cepat, dan memudahkan warganya untuk mengakses berbagai layanan.

Melansir cetak biru IKN, Kota cerdas dalam pembangunan IKN, menggabungkan teknologi informasi dan pelayanan kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nusantara. Prinsip kota cerdas berdasarkan pada rencana induk IKN dan visi transformasi digital nasional yang melingkupi baik infrastruktur fisik maupun jaringan digital, memberikan dampak kota menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. 

Dengan memanfaatkan pengambilan keputusan dan kebijakan dengan dibantu teknologi, implementasi kota cerdas dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang ramah inovasi. 

Prinsip-prinsip kota cerdas yang mencakup optimal, terintegrasi, inklusif dan  terbuka, dan sirkular dan berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi transformasi IKN menuju ibu kota simbol identitas nasional, penggerak ekonomi masa depan Indonesia, dan kota dunia yang berkelanjutan.

Konsep kota cerdas IKN juga berbasiskan pada prinsip optimal dengan berfokus pada efisiensi, ketahanan, scalable, fleksibel, aman, dan inovatif. Efisiensi menjadi pijakan utama dalam pengembangan solusi atau layanan masyarakat di kota cerdas, yang diartikan sebagai pencapaian produktivitas maksimal dengan usaha atau biaya minimum yang terbuang dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada seperti artificial intelligence, internet of things, edge computing, augmented reality, dan sebagainya.

Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan kota pintar tersebut adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Baru-baru ini, United States Trade and Development Agency (USTDA) memberikan hibah kepada Otorita IKN (OIKN) Rp 152,86 miliar yang akan digunakan untuk merealisasikan smart city di IKN. Dana hibah dari Amerika Serikat ini akan digunakan untuk membiayai uji coba (Proof of Concept atau PoC) kelayakan teknologi Pusat Komando dan Pengendalian Terpadu (Integrated Command and Control Center) di IKN.

Sementara itu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau BAKTI Kominfo memastikan infrastruktur telekomunikasi di Ibu Kota Negara Nusantara hingga Kalimantan Timur secara keseluruhan telah siap untuk digunakan. Salah satu yang dilakukan BAKTI adalah menghadirkan internet berbasis satelit ke daerah rural atau terpencil yang sulit dijangkau serat optik.

BAKTI Kominfo pun mengerahkan satelit RI yakni Satria 1, untuk berpartisipasi dalam menyediakan akses internet di IKN. Satria 1 merupakan Program Strategis Nasional (PSN), yang dirancang khusus dengan kapasitas 150 GB.

Dengan menggunakan teknologi terkini, akan tersedia internet yang inklusif dan merata, ke seluruh pelosok negeri, terutama yang belum terlayani penyelenggaraan terestrial terutama daerah 3T dan perbatasan, sekaligus memastikan jaringan infrastruktur ini bisa dimanfaatkan dan mendukung aktivitas pemerintahan di IKN. 

Kesiapan Kepindahan ASN

Terkait kesiapan segala infrastruktur pendukung, pemerintah  telah merancang kepindahan para aparatur sipil negara (ASN) pada Januari 2025 mendatang. Untuk mendukung kesiapan kepindahan sejumlah ASN,  berdasarkan data dari Kementerian PUPR, dari sebanyak 31 menara rusun atau residensial yang disiapkan untuk para ASN, sebanyak 14 menara rusun telah selesai dengan status full furnished. Pemerintah juga tengah menyiapkan 9 menara residensial untuk pasukan pengamanan presiden, dan tujuh rusun untuk Badan Intelijen Negara.

Lebih lanjut, hingga saat ini Kementerian PaNRB telah menyiapkan berbagai skema untuk perpindahan ASN tersebut.    

Sejumlah infrastruktur primer juga terus disempurnakan untuk menjamin kenyamanan ASN yang akan bertugas di IKN, seperti ketersediaan air. Belum lama ini  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa fasilitas air di HPK telah ditingkatkan dan saat ini dalam kondisi sangat baik.

Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi HPK Kementerian PUPR, Yuda Ramadhani Lubis  pada Kamis (15/08/2024) mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Perumahan PUPR telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan ketersediaan air bersih di HPK.

"Kami telah melakukan penambahan unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) untuk mendukung suplai tambahan air di HPK. Saat ini, terdapat empat unit IPA yang mampu menghasilkan total 20 liter air per detik. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air para pekerja," jelasnya.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti groundwater tank (GWT) sejumlah 12 unit dengan kapasitas 8 GWT kapasitas 160m3 dan 4 GWT kapasitas 80 m3 atau setara dengan 1600m3 total air keseluruhan GWT. “Dengan kapasitas ini, kami dapat memenuhi kebutuhan air selama 11-12 jam setiap harinya, sehingga kondisi ketersediaan air di HPK sudah sangat aman," tambah Yuda.

Dukungan terhadap kenyamanan para pekerja juga diperkuat dengan adanya cadangan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), serta penyediaan genset di setiap tower hunian yang otomatis beroperasi saat terjadi pemadaman listrik.