Potensi Krisis Minyak Perang Hamas-Israel, Indonesia Kena Imbas?

JAKARTA, investortrust.id – Setiap terjadi perang di Timur Tengah yang notabene merupakan negara-negara penghasil minyak, kepanikan dan psikologis pasar membuat harga emas hitam itu bergejolak. Harga minyak cepat melonjak, biasanya diikuti oleh komoditas energi lain, terutama batu bara.

Pasar senantiasa bergejolak lantaran ada kekhawatiran terjadinya gangguan atau pengurangan suplai, gangguan pengiriman akibat perang, atau kemungkinan embargo dan sanksi-sanki yang diberikan menyusul berbagai perkembangan yang terjadi. Akankah harga minyak terus melambung dan menyeret krisis minyak? Apakah harga minyak bakal melejit seperti ketika terjadi perang Rusia-Ukraina?

Bagaimana dengan nasib Indonesia yang cenderung menjadi net importer minyak dan sudah menderita defisit migas dalam jangka panjang?

Baca Juga

Perang Israel-Hamas Terus Berkecamuk, Indeks Utama Wall Street Masih Melaju

Pada selasa (10/10/2023) pagi, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak November 2023 tercatat sebesar US$ 86,41 per barel di New York Mercantile Exchange Amerika. Adapun harga minyak Brent untuk kontrak Desember 2023 menguat 4,22% ke posisi US$ 88,15 per barel. Kenaikan juga menyertai harga batu bara  ICE Newcastle untuk kontrak November 2023 yang menguat 3% ke level US$ 145,85 per metrik ton pada penutupan Senin (9/10).

Israel memang bukan masuk dalam jajaran penghasil minyak besar dunia. Namun, dugaan kemungkinan keterlibatan Iran yang bisa jadi menyeret terjadinya sanksi bisa membuat pasar bereaksi negatif. Kita tahu bahwa Ira merupakan salah satu penghasil minyak utama dunia. Iran memproduksi rata-rata minyak 3 juta barel per hari, dengan ekspor sekitar 1,6 juta barel per hari pada Agustus 2023 lalu.

Muncul dugaan di media-media Barat bahwa Iran membantu serangan Hamaz terhadap Isral. Kemudian, Iran disebut-sebut bakal menutup Selat Hormuz. Padahal, selat ini merupakan jalur vital yang mengangkut sebagian besar minyak mentah dunia. Namun sumber di Pemerintah Iran membantah soal keterlibatan dalam serangan dan juga membantah bakal menutup Selat Hormuz.

Perang Isral-Palestina kali ini memang memperkeruh pasar yang sudah cenderung volatile dalam sebulan terakhir. Gejolak itu antara lain dipengaruhi oleh pemangkasan produksi dari Arab Saudi dan Rusia. Aksi tersebut membuat harga minyak Brent reli dan dan sempat menyentuh level US$ 100 per barel.

Tendensi kenaikan harga minyak juga sangat mungkin jika dikaitkan dengan proyeksi kenaikan permintaan global yang diungkapkan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Dalam tinjauan (outlook) tahunannya, OPEC memprediksi bahwa permintaan minyak dunia akan meningkat dalam jangka menengah dan panjang.

Menurut OPEC, permintaan minyak dunia akan mencapai 116 juta barel per hari pada 2045. Hal ini berarti ada kenaikan sekitar 6 juta bph dibanding proyeksi pada laporan OPEC tahun 2022. Pemicu kenaikan permintaan tersebut adalah Tiongkok, India, serta negara-negara Asia lainnya, juga Afrika dan Timur Tengah.

Untuk itu, OPEC dalam laporan bertajuk “World Oil Outlook 2023” menyebut bahwa dibutuhkan investasi sedikitnya US$ 14 triliun untuk mengantisipasi kenaikan permintaan tersebut.

Permintaan bahan bakar fosil ini tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kampanye besar-besaran energi baru terbarukan, seiring dengan dorongan untuk menggunakan kendaraan listrik yang bergaung di seantero dunia.

Tren permintaan minyak juga diamini oleh Badan Energi Internasional (IEA), yang menyebut bahwa permintaan mungkin akan mencapai puncaknya pada dekade ini. Itulah sebabnya, IEA menilai bahwa pandangan dan analisis bahwa dunia perlu menyetop investasi di proyek-proyek minyak baru boleh jadi menyesatkan.

Hanya Temporer?

Para analis dan produsen minyak mentah utama dunia sedang mengkalkulasi seberapa jauh dampak perang ini terhadap reli kenaikan harga minyak. Para trader minyak pun menghitung-hitung keuntungan yang mereka peroleh.

Sebagian analis meyakini bahwa lonjakan harga minyak ini bersifat temporer alias sementara. Faktor utamanya adalah Israel bukan produsen utama minyak. Demikian pula Palestina. Dugaan bahwa perang ini menyeret negara-negara sekitar selaku produsen minyak juga terlalu dini.

Baca Juga

Dipicu Penguatan Dolar AS dan Aksi Ambil Untung, Harga Minyak Anjlok

Isral hanya memiliki beberapa kilang minyak dengan kapasitas produksi total sekitar 300 ribu bph. Negeri itu juga tidak memiliki kondensat. Palestina pun tidak menghasilkan minyak yang layak diperhitungkan.

Menurut Direktur Riset Bank Commonwealth, Vivek Dhar, sejarah telah memperlihatkan bahwa gejolak harga minyak cenderung bersifat temporer. Pasar yang volatile biasanya akan dengan mudah diredam oleh kekuatan-kekuatan pasar yang ada, utamanya oleh produsen dan trader besar.

Dia menambahkan, perang atau konflik ini akan berdampak signifikan terhadap pasar minyak apabila ada pengurangan pasokan secara berkelanjutan. Jika itu tidak terjadi, maka pasar biasanya akan segera mereda secara bertahap.

Vivek Dhar menyebut bahwa perhatian pasar mungkin lebih tertuju pada posisi Iran, yang disebut-sebut terkait dengan serangan Hamas. Pasar khawatir negara-negara Barat memberikan sanksi tertentu terhadap negeri kaya minyak itu, sehingga produksinya berisiko turun.

Atas dasar kemungkinan itu, analis CIO Bison Interests, Josh Young menyatakan bahwa perang Hamas-Israel berpotensi memberikan dampak dramatis terhadap pasar apabila Amerika dan Barat menerapkan sanksi terhadap ekspor Iran. Tapi, itupun, dampak kenaikanya hanya sekitar US$ 5 dolar per barel.

Kenaikan harga yang relatif tidak tinggi juga diungkapkan oleh President Rapidan Energy, Bob McNally. Perang Hamas-Israel kemungkinan hanya akan menaikan harga minyak sekitar US$ 5-10 per barel, dengan asumsi 40% ekspor minyak global dilakukan melalui Selat Hormuz.

Namun demikian, kata Bob McNally, harga minyak mentah berpotensi merambat naik apabila perang ini menyeret keterlibatan Hisbullah, kelompok militan Lebanon. Apalagi jika negara-negara di sekitar ikut memperkeruh suasana.

Keyakinan bahwa volatilitas harga minyak tidak akan berlangsung lama juga diungkapkan oleh analis dalam negeri, Robertus Hardy dari Mirae Asset Sekuritas. Secara umum, berdasarkan data empiris dan historikal selama ini, lonjakan harga sebuah kelas aset yang terjadi secara tiba-tiba biasanya diikuti pula oleh penurunan tajam dalam waktu yang relatif singkat.

Dia lantas merujuk pada lonjakan harga minyak saat terjadi perang Rusia melawan Ukraina yang dimulai pada akhir Februari 2022. Ketika itu, harga minyak mentah WTI sempat melonjak 36% menjadi US$ 125 per barel dalam tempo tujuh hari perdagangan. Tapi, harga minyak perlah menurun ke level US$ 95 per barel pada lima hari perdagangan berikutnya.

Harga minyak kemudian memang merambat naik jauh meninggalkan level psikologis US$ 100 per barel karena perang yang memanas sehingga produksi dan distribusi mereka terganggu. Kita tahu, dua negara yang berseteru tersebut merupakan produsen minyak papan atas. Tapi secara berlahan, harga minyak berlangsung turun karena perlambatan ekonomi global.

Robertus menekankan bahwa pada akhirnya, pergerakan harga komoditas atau barang apapun bakal dipengaruhi oleh fundamentalnya masing-masing, mengikuti suplai dan permintaan. 

Dalam komoditas minyak mentah, kontrol produksi oleh OPEC+ masih menjadi penentu harga yang berperan penting. Harga batu bara saat ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang belum begitu menggembirakan. Adapun harga emas sering terkait dengan nilai tukar dolar AS.

Dampak ke Indonesia

Lantas, bagaimana pengaruh gejolak harga minyak global terhadap ekonomi Indonesia? Data yang pada tanggal 15 setiap bulan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik selalu menunjukkan bahwa Indonesia menderita defisit dalam neraca migas.

Sebagai gambaran, dalam data terakhir, defisit migas pada Agustus 2023 tercatat sebesar US$ 1,34 miliar. Hal ini mengakibatkan defisit akumulatif periode Januari-Agustus 2023 mencapai US$ 12,04 miliar atau setara Rp 184 triliun (kurs Rp 15.300/dolar AS). Hal ini mengingat ekspor migas periode Januari-Agustus 2023 hanya sebesar US$ 10,39 miliar, sementara impornya menggelembung hingga US$ 22,43 miliar.

Jelas kondisi tersebut membuat babak belur APBN karena pemerintah harus mengeluarkan dana lebih besar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dampak berikutnya, keuangan dan arus kas Pertamina bisa terganggu mengingat BUMN migas ini kerap harus menomboki dana subsidi, lantara dana kompensasi dari pemerintah kerap terlambat mengucur.

Itulah sebabnya, pemerintah kembali bakal merevisi kebijakan pemakaian BBM bersubsidi, termasuk Pertalite. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut bahwa Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak akan direvisi, termasuk mengatur pembatasan Pertalite.

Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Selasa (10/10/2023), pemerintah akan mengatur lebih detail konsumen yang berhak mengonsumsi Pertalite dan solar.

Sebelumnya, pemerintah bahkan berniat menghapus BBM jenis Pertalite pada tahun depan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa pihaknya sedang menguji coba bahan bakar baru Pertamax Green 92, yang bakal menggantikan Pertalite. Pertamax Green 92 merupakan produk bensin bauran 7% etanol (E7) sehingga memiliki tingkat oktan 92.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa lonjakan harga minyak hanya akan menyengsarakan negara-negara konsumen terbesar. Karena itu, analisis dan prediksi bahwa perang Hamas-Israel kali hanya memberikan dampak temporer terhadap kenaikan harga minyak, diharapkan mendekati realita. ***

Baca Juga

Eskalasi Konflik Israel-Hamas Picu Harga Minyak Melonjak hingga 5%