Bahlil Jadi Jembatan Hilirisasi dan Energi Prabowo
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Sebagian masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada harga energi, kebijakan pemerintah tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Ketika harga BBM bersubsidi dipertahankan, ongkos perjalanan, hingga pengeluaran rumah tangga mendapat ruang tetap terkendali.
Hal serupa dirasakan masyarakat daerah yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan sumber daya alam (SDA), tetapi belum selalu memperoleh ruang mengelolanya secara resmi. Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi salah satu langkah yang membawa urusan SDA lebih dekat kepada masyarakat.
Sementara dunia usaha menilai kepastian energi dan bahan baku memiliki arti yang tidak kalah penting. Industri membutuhkan pasokan andal, sementara investasi membutuhkan aturan jelas dan koordinasi pemerintah yang tidak berbelit.
Baca Juga
Bahlil Naik Kelas Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk Dorong Ekonomi Prabowo
Di simpul ini pengalaman Bahlil Lahadalia mendapatkan panggung yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat baru kepada Bahlil dengan melantiknya sebagai menteri koordinator bidang hilirisasi dan transisi energi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Pada saat yang sama, Bahlil tetap merangkap sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Mandat baru tersebut diarahkan untuk mempercepat eksekusi agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.
Posisi baru itu titik strategis dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dipastikan masuk dalam koordinasinya. Kementerian Perindustrian juga memberi sinyal akan berada dalam koordinasi kemenko baru tersebut karena eratnya hubungan sektor industri dengan agenda hilirisasi.
Mandat tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Bahlil sebelumnya telah bekerja di dua wilayah kebijakan yang kini ingin disatukan pemerintah, yakni investasi dan energi.
"Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai menko maupun sebagai menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi," ujar Bahlil seusai pelantikan.
Dari Investasi ke Energi, dari Kebijakan ke Lapangan
Perjalanan Bahlil di pemerintahan memang tidak dimulai dari sektor energi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya sebagai kepala BKPM pada 2019. Pada April 2021, Bahlil kemudian dipercaya menjadi menteri investasi sekaligus tetap memimpin BKPM.
Bahlil dikenal dengan gaya kerja yang mengutamakan penyelesaian hambatan investasi secara langsung. Pengalaman itu menjadi modal ketika pemerintah mendorong hilirisasi, sebuah kebijakan yang tidak hanya meminta investor menanamkan modal, tetapi mengolah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri agar menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun, atau 101,3% dari target Rp 1.400 triliun. Investasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,8 juta tenaga kerja.
Presiden Prabowo sendiri pernah memberikan penilaian positif terhadap kemampuan Bahlil. Dalam peluncuran 10 buku karya nyata untuk negeri yang ditulis Bahlil pada Agustus 2026, Prabowo menyebut Bahlil memiliki kecerdasan dan keberanian dalam menjalankan tugas. Prabowo juga menilai perjalanan hidup Bahlil dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.
Bahlil kemudian masuk ke sektor energi pada Agustus 2024 ketika dipercaya menjadi menteri ESDM. Di sektor ini, ia menghadapi persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai pasokan BBM, produksi minyak, pertambangan, hingga upaya memperkuat ketahanan energi.
Salah satu kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat adalah keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pada 2026, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun meskipun harga minyak dunia mengalami tekanan. Bahlil berulang kali menyampaikan keputusan tersebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Ya kita membahas tentang ketahanan energi kita. Kemudian harga energi yang semakin hari fluktuatif sekali, dinamis. Kemudian kepastian subsidi, dan kita dapat pastikan bahwa subsidi sampai dengan akhir tahun harga BBM tidak akan naik," ujar Bahlil saat ditanya wartawan sesuai rapat dengan Presiden Prabowo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R Winerungan menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp 10.000 per liter merupakan langkah tepat di tengah tekanan harga energi global.
Baca Juga
Brent Naik Lebih dari 14% Sepanjang September, Pasar Minyak Dibayangi Krisis BBM AS dan Konflik Iran
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah, karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert saat dihubungi media, dikutip Rabu (7/10/2026).
Robert mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, manfaatnya dapat dirasakan melalui pengendalian inflasi dan terjaganya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi.
Di sisi lain, kebijakan B50 yang menjadi bagian dari agenda swasembada energi juga menunjukkan upaya pemerintah menerjemahkan arahan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan konkret. Robert menilai penghentian impor solar memberikan ruang penghematan devisa yang besar bagi Indonesia.
"Itu spektakuler. Jadi intinya peran besar untuk BBM yang tidak impor lagi itu, devisa bisa dipakai untuk alih teknologi, akan lebih maju lagi Indonesia kita. Jadi devisa tidak terkuras dan kalau devisa itu terpakai untuk alih teknologi, itu akan membuat Indonesia kita lebih maju lagi," tutur Robert.
Persoalan berikutnya adalah memastikan kebijakan perlindungan konsumen tersebut tidak mengorbankan ketahanan energi dalam jangka panjang. Indonesia masih menghadapi kebutuhan impor BBM dan tantangan produksi minyak dalam negeri. Karena itu, menjaga harga di tingkat konsumen harus berjalan bersamaan dengan upaya memperkuat produksi dan pasokan energi.
Di sisi produksi, Kementerian ESDM mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari. Angka itu mencapai 100,05% dari target APBN dan menjadi kali pertama dalam 9 tahun lifting minyak melampaui target APBN.
Pemerintah kemudian menargetkan peningkatan lifting minyak menjadi 612.500 barel per hari pada 2027. Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai strategi Bahlil untuk mengejar target tersebut melalui percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, dan perbaikan iklim investasi sudah berada di jalur yang tepat.
"Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas," ucap Bonti.
Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun, juga menilai target lifting minyak nasional sebesar 612.500 BOPD pada 2027 realistis untuk dicapai. Menurutnya, target tersebut dapat diwujudkan selama peningkatan produksi dilakukan dengan mengikuti kaidah, standar, pengalaman, serta praktik terbaik yang berlaku di industri migas internasional.
"Kalau ditanyakan apakah target peningkatan lifting menjadi sekitar 612.000 barel minyak per hari itu masuk akal, jawabannya iya, make sense," sebut Bonar.
Baca Juga
Persetujuan RKAB Tambang Bertambah, Kinerja United Tractors (UNTR) Tidak Bisa Langsung Pulih
Membuka Pintu untuk Masyarakat Daerah
Optimisme terhadap peningkatan lifting tersebut salah satunya ditopang program penataan dan optimalisasi sumur minyak masyarakat. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat mengelola sumur minyak secara turun-temurun, tetapi aktivitas tersebut belum memiliki dasar legal yang memadai.
Bahlil menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pada 3 Juni 2025. Aturan ini menjadi payung hukum untuk pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta BUMD.
Kementerian ESDM menginventarisasi sekitar 45.000 sumur untuk ditata agar pengelolaannya lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah.
Memilih pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penindakan, Bahlil mendorong agar masyarakat yang selama ini sudah mengelola sumber daya tersebut diberikan jalan untuk masuk ke dalam sistem resmi, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan lingkungan.
"Jadi sekarang untuk urusan minyak bukan lagi konglomerat saja, bukan lagi asing saja, tapi masyarakat daerah yang punya UMKM, yang punya koperasi dan dikelola oleh BUMD itu sudah bisa berjalan tanpa takut dikejar aparat hukum lagi," kata Bahlil saat menerima penghargaan bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif pada November 2025.
Anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya sebelumnya memperkirakan produksi sumur masyarakat dapat meningkat hingga sekitar 30.000 BOPD apabila program yang mulai berjalan pada 2026 dapat dioptimalkan pada 2027.
Di sisi lain, Bahlil tetap menempatkan penertiban sebagai bagian dari kebijakan. Pemerintah memperketat izin pertambangan dan menindak aktivitas ilegal. Dengan demikian, membuka kesempatan bagi masyarakat tidak berarti membiarkan kegiatan pertambangan berjalan tanpa aturan.
Baca Juga
Bahlil Lahadalia Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Punya Harta Kekayaan Rp 337 Miliar
Garis kebijakan tersebut menjadi penting dalam agenda hilirisasi. Pemerintah tidak hanya ingin bahan mentah Indonesia keluar negeri, tetapi juga ingin proses pengolahan, industri, dan manfaat ekonominya tumbuh di dalam negeri.
Dukungan terhadap pendekatan penataan tersebut juga terlihat dalam kebijakan subsidi energi. Anggota Komisi XII DPR Dewi Yustisiana mengapresiasi koordinasi ESDM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Pertamina dalam memperkuat validasi data pengguna LPG 3 kg agar subsidi semakin tepat sasaran.
"Kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan subsidi dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Bahlil dan Tugas Menerjemahkan Agenda Prabowo
Kini tantangan Bahlil menjadi lebih besar. Ia tidak lagi hanya mengurus satu kementerian, tetapi mendapat mandat mengoordinasikan agenda lintas sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan energi.
Mandat itu mempertemukan sejumlah kebijakan yang sebelumnya berjalan dalam ruang kementerian berbeda. Hilirisasi membutuhkan investasi dan industri pengolahan. Industri membutuhkan bahan baku dan energi yang kompetitif. Sementara transisi energi membutuhkan investasi, teknologi, serta kepastian pasokan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan sinyal positif terhadap koordinasi tersebut. Menurut dia, hubungan antara industri dan hilirisasi sangat erat karena keduanya sama-sama berkaitan dengan penciptaan nilai tambah.
"Karena begini, industri itu, hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu dengan industri itu kan hampir-hampir satu makna itu lho ya kan. Jadi kita ngomong hilirisasi itu ya sebenarnya industri," ujar Sarmuji di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Baca Juga
Dapat Amanah Baru dari Prabowo, Bahlil Bakal Kawal Hilirisasi dan Transisi Energi
Sarmuji juga melihat koordinasi bahan baku industri, khususnya mineral dan batu bara, berpotensi menjadi lebih mudah ketika agenda hilirisasi dan investasi memiliki koordinasi yang lebih kuat.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga memastikan kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang dipimpin Bahlil. "Ya kita ikutin aja nanti, yang penting kita koordinasi selalu baik," kata Rosan.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia berharap keberadaan kementerian koordinator baru dapat membuat urusan energi menjadi lebih baik dan menilai Bahlil memiliki kapasitas untuk menangani mandat tersebut.
"Ya, kita harapkan, dengan ada menko baru, urusan-urusan yang terkait dengan soal energi itu bisa menjadi lebih baiklah semuanya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan ekspektasi yang kini melekat pada jabatan baru Bahlil. Pemerintah membutuhkan figur yang tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu memastikan kebijakan tersebut bergerak dari meja rapat ke lapangan.
Pengalaman Bahlil di BKPM membuatnya terbiasa berhadapan dengan investor dan persoalan perizinan. Pengalamannya di ESDM memberinya ruang untuk memahami persoalan produksi migas, pertambangan, BBM, dan energi bersih. Dua pengalaman itu kini bertemu dalam satu mandat.
Bahlil sendiri menyadari besarnya tanggung jawab tersebut. Seusai pelantikan, ia mengatakan akan menjalankan tugas sebagai menko maupun menteri ESDM dengan totalitas sebagai bagian dari pengabdian kepada negara.
Menurut Bahlil, kondisi geopolitik dan perubahan ekonomi global membuat hilirisasi dan transisi energi tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri. “Pemerintah perlu menghubungkan kebijakan sumber daya alam dengan kebutuhan energi masa depan,” kata Bahlil.
Mandat itu juga meneruskan pekerjaan yang sebelumnya telah diberikan kepada Bahlil. Ia pernah memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pada Maret 2026, Presiden Prabowo juga menunjuknya sebagai ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat pelaksanaan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Artinya, penunjukan sebagai menko bukan sepenuhnya memulai pekerjaan baru. Sebagian besar agenda tersebut telah bersinggungan dengan pekerjaan Bahlil selama beberapa tahun terakhir.
Tantangannya kini adalah memastikan berbagai agenda itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Hilirisasi harus memiliki energi yang cukup dan kompetitif. Transisi energi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan industri. Sementara investasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan memperkuat penerimaan negara.
Baca Juga
Menperin Sarmuji Ungkap Kemenperin Bakal di Bawah Koordinasi Bahlil
Di sinilah pengalaman Bahlil sebagai pengusaha, pengurus organisasi pengusaha, pejabat investasi, dan menteri ESDM menjadi modal penting. Ia memiliki pengalaman dari sisi pelaku usaha sekaligus pengalaman mengambil keputusan dari dalam pemerintahan.
Pekerjaan berikutnya tentu tidak ringan. Hilirisasi membutuhkan investasi besar dan industri yang kompetitif. Transisi energi membutuhkan teknologi serta pembiayaan. Ketahanan energi membutuhkan produksi domestik yang kuat. Semua agenda itu harus berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.
