Indonesia Jangan Lagi Hanya Menjual Karbon, Saatnya Menjual Daya Saing

Oleh: Hanafi Guciano *)

INVESTORTRUST.ID - Perdebatan mengenai Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa belakangan ini fokus pada satu pertanyaan: apakah kredit karbon Indonesia akan diakui oleh Uni Eropa? Pertanyaan tersebut terlalu sempit. Justru pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah Indonesia sedang membangun ekonomi yang mampu bersaing di era rendah karbon?

Di sinilah persoalan kita. Selama hampir dua dekade, strategi perubahan iklim Indonesia didominasi oleh paradigma karbon. Kita berbicara tentang REDD+, perdagangan karbon, bursa karbon, kredit karbon, hingga potensi hutan tropis sebagai penyerap emisi dunia.

Namun dunia telah berubah. Yang kini dipertanyakan bukan lagi siapa yang memiliki karbon paling banyak, melainkan siapa yang paling siap mentransformasi ekonominya.

Dari Era Negosiasi ke Era Implementasi

Hasil pertemuan SB64 di Bonn dan London Climate Action Week baru-baru ini memperlihatkan perubahan besar dalam arah agenda global. Negosiasi internasional tetap penting, namun perhatian dunia mulai bergeser kepada implementasi. Yang dinilai bukan lagi besarnya komitmen di atas kertas, melainkan kemampuan negara membangun industri rendah karbon, memperbaiki sistem energi, menggerakkan investasi hijau, serta menjaga daya saing ekonominya. Perubahan ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia.

Pola Pikir Dua Puluh Tahun Lalu

Selama ini kita sering memandang perubahan iklim sebagai urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Akibatnya, diskusi nasional banyak berkisar pada: hutan, karbon, perdagangan karbon, proyek REDD+, kredit karbon. Padahal, perubahan iklim kini telah menjadi persoalan mencakup perdagangan internasional, investasi, industri, fiskal, energi, logistik, daya saing ekspor, keamanan ekonomi.

Dengan kata lain, climate policy telah berubah menjadi economic policy. Kalau cara berpikir tidak berubah, maka kita akan terus berada satu langkah di belakang perubahan global.

Mengapa CBAM Penting?

Banyak yang menganggap CBAM hanyalah hambatan dagang baru dari Uni Eropa. Ya, tapi pandangan itu terlalu menyederhanakan persoalan. CBAM sebenarnya sedang mengirim pesan yang jauh lebih besar. EU tidak sekadar bertanya: "Apakah Anda memiliki kredit karbon?"

Mereka juga bertanya: "Apakah industri Anda melakukan transformasi menuju ekonomi rendah karbon?"

Inilah perbedaan mendasarnya. Kredit karbon merupakan aset. Tetapi daya saing industri dibangun melalui investasi, efisiensi energi, inovasi teknologi, modernisasi proses produksi, dan pembiayaan transisi.

Dari Marginal Abatement Cost Menuju Climate Competitiveness

Dua puluh tahun lalu, kita pernah menyusun Marginal Abatement Cost Curve (MACC) untuk mengetahui pilihan penurunan emisi dengan biaya paling rendah. Pendekatan tersebut masih cukup relevan. Namun tantangan sekarang jauh lebih kompleks.

Kita tidak lagi bertanya: "Berapa biaya untuk mengurangi satu ton emisi?", tetapi: "Investasi apa yang mampu sekaligus menurunkan emisi, meningkatkan daya saing ekspor, menarik investasi hijau, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi risiko perdagangan di masa depan?"

Sudah saatnya Indonesia mengembangkan analisis generasi baru. Saya menyebutnya sebagai Marginal Climate Competitiveness Cost Curve (MCCC). Kerangka ini tidak hanya menghitung biaya pengurangan emisi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri nasional, karena pada akhirnya perusahaan tidak hanya bersaing dalam menghasilkan produk, tetapi bersaing dalam menghasilkan produk rendah karbon yang tetap kompetitif.

Transformasi yang Dibutuhkan Indonesia

Perubahan iklim tidak boleh lagi dipandang sebagai agenda lingkungan semata. Ia harus menjadi agenda transformasi nasional. Transformasi Kementerian Keuangan melalui investasi publik yang responsif iklim. Transformasi Kementerian Perindustrian menuju industri rendah karbon. Transformasi Kementerian ESDM menuju sistem energi yang kompetitif.

Transformasi perdagangan internasional menuju ekspor yang memenuhi standar pasar global. Transformasi pemda melalui investasi publik yang lebih cerdas. Transformasi sektor pertanian menuju biochar, efisiensi air, dan kesehatan tanah. Transformasi sektor kehutanan dari pengelola izin menjadi pengelola aset lingkungan. Transformasi BUMN dan Danantara menjadi motor investasi transisi. Transformasi perguruan tinggi menjadi pusat inovasi implementasi.

Dengan kata lain, climate transformation adalah agenda pembangunan nasional.

Apa yang Harus Dilakukan?

Indonesia memerlukan strategi baru. Pertama, membentuk forum nasional mengenai Climate Competitiveness yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, asosiasi industri, eksportir, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra internasional. Semacam Dewan Karbon Nasional.

Kedua, membuka dialog strategis dengan Delegasi Uni Eropa di Indonesia, bukan semata membahas CBAM, tetapi mengenai bagaimana Indonesia dapat membangun sistem implementasi transisi yang diakui secara internasional.

Ketiga, menyiapkan tenaga profesional baru dalam bidang akuntansi karbon industri, verifikasi emisi, pembiayaan transisi, serta implementasi kebijakan iklim.

Keempat, membangun pusat pengetahuan yang mendokumentasikan pengalaman implementasi Indonesia sehingga menjadi pembelajaran bagi negara lain.

Di sinilah perguruan tinggi memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menghasilkan publikasi ilmiah. Universitas perlu menjadi tempat bertemunya pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, investor, diplomat, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mencari solusi implementasi.

UIII, misalnya, sedang membangun Climate Implementation Initiative (CII) sebagai platform yang menghubungkan penelitian, pendidikan, implementasi, diplomasi, dan investasi. Ini bukan untuk menggantikan pemerintah, tetapi menjadi ruang netral yang mampu menghasilkan gagasan baru, menguji berbagai pendekatan, mendokumentasikan pengalaman lapangan, serta menyiapkan generasi baru pemimpin implementasi perubahan iklim.

Saatnya Mengubah Cara Pandang

Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin transformasi iklim. Hutan tropis, mangrove, energi terbarukan, mineral strategis, pasar domestik yang besar, sistem keuangan yang berkembang dan pengalaman panjang dalam implementasi berbagai proyek perubahan iklim.

Yang masih kurang adalah keberanian mengubah cara berpikir. Kita tidak boleh selamanya dikenal sebagai negara penjual kredit karbon. Indonesia harus dikenal sebagai negara yang mampu membangun ekonomi rendah karbon yang kompetitif karena persaingan global tidak akan dimenangi oleh negara yang memiliki karbon terbanyak.

Persaingan akan dimenangi oleh negara yang paling cepat mentransformasi ekonominya. Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara tersebut— asal kita berani mengubah strategi sebelum dunia bergerak semakin jauh. ***

*) Dr Hanafi Guciano, Ekonom Kelembagaan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Arsitek Ekosistem Keuangan.