Menunggu Dana Asing Kembali

“Di pasar keuangan global, yang paling mahal bukan saham, melainkan kepercayaan.”

Oleh: Primus Dorumulu

JAKARTA, Investortrust.id— Tidak ada berita lebih penting yang ingin didengar olehpara pelaku pasar selain ini: kapan dana asing kembali mengalir ke Indonesia? Mereka —para pengelola perusahaan sekuritas, reksa dana, perusahaan publik, dan investor— tidak tahan melihat harga saham terus meluncur turun. Bukan hanya saham small cap yang jatuh, tapi juga big cap, bahkan saham bluechips dengan kinerja kinclong dan prospek cerah. Sebagian besar saham big cap dengan kinerja dan prospek bagus bahkan sudah undervalued. Harga saham akan kembali melesat jika asing melakukan net buy dan itu yang ditunggu.

Pada tanggal 8 Mei 2026, net sell asing atau penjualan bersih saham oleh investor asing, terhitung sejak awal tahun, sudah mencapai Rp 37,6 triliun, jauh lebih tinggi dibanding net sell asing selama setahun penuh, 2025, sebesar Rp 17,34 triliun. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Jumat (08/05/3026) ditutup pada level 6.969, turun 2,86% dari sehari sebelumnya atau merosot 19,40% dibanding posisi penutupan akhir tahun 2025 yang berada di level 8.646,94.

Jika dibandingkan dengan level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) yang sempat dicapai 20 Januari 2026, saat IHSG bertengger di level 9.134,70, terjadi koreksi 23,70%. Kondisi tersebut menempatkan pasar saham Indonesia dalam zona bear market secara teknikal karena telah turun lebih dari 20% dari puncaknya. Penurunan IHSG selama Januari hingga 8 Mei 2026 merupakan yang terdalam dibandingkan indeks bursa saham di berbagai negara di dunia.

Penurunan harga saham yang sangat dalam disebabkan oleh capital outflow dan dana asing yang mengalir deras ke luar negeri karena sejumlah faktor yang berpangkal pada lemahnya governance atau tata kelola sebagaimana tercermin pada penilaian MSCI dan lembaga rating. Agar harga saham kembali terangkat, solusinya adalah capital inflow! Dana asing harus kembali masuk ke Indonesia dan itu hanya mungkin terjadi jika ada “trust” dan trust itu lahir dari tata kelola yang baik di berbagai lini, mulai dari pemerintahan, lembaga keuangan, hingga pasar modal.

Semua kebijakan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI disarankan mendukung capital inflow. Kualitas respons terhadap permintaan MSCI diukur oleh seberapa besar capital inflow. “Selama asing masih melakukan aksi jual saham, capital outflow tetap deras, patut diakui, respons kita memang belum meyakinkan mereka,” kata seorang analis.

Kalangan pelaku pasar modal mengapresiasi langkah pemerintah, OJK, dan manajemen BEI dalam meyakinkan MSCI dan investor institusi global. Selain berdiskusi online, pimpinan OJK bertemu MSCI di New York. Sedang Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat berdiskusi dengan BlackRock dan sejumlah investor global di New York dan Washington,April 2026, yakni HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, Lord Abbett, dan TD Asset Management. Menkeu meyakinkan investor global tentang ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global akibat Perang AS dan Israel vs Iran. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan fiskal tetap dikelola dengan baik.

Pimpinan OJK menjelaskan, pertemuan dengan MSCI Inc berlangsung konstruktif dan mendapat respons positif di tengah sorotan terhadap transparansi kepemilikan saham dan potensi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration —HSC). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan MSCI mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan pasar modal Indonesia, termasuk keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, publikasi daftar saham HSC, perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta rencana kenaikan batas minimal free float secara bertahap menjadi 15%.

Hasan berharap berbagai reformasi tersebut mulai tercermin dalam evaluasi indeks MSCI pada 12 Mei 2026. Namun OJK juga mengakui peningkatan transparansi dan integritas pasar dapat memicu dampak jangka pendek berupa rekomposisi bobot indeks maupun keluarnya sejumlah saham dari indeks global seperti MSCI dan FTSERussell. Menurut dia, pasar tampaknya sudah mengantisipasi potensi perubahan tersebut, tercermin dari pergerakan harga saham belakangan ini, sehingga langkah keterbukaan informasi yang dilakukan regulator diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Tapi, hingga saat ini, belum ada dampak positif. Investor asing tetap “membuang” saham-saham bluechips di BEI. Dari berbagai narasumber yang diinterviu Investortrust, faktor penyebab capital outflow berakar pada satu masalah pokok, yakni rendahnya governance di berbagai lini, baik pemerintahan maupun di lingkungan finansial dan pasar modal.

MSCI Inc dalam pengumuman yang dirilis Selasa (21/04/2026) mengakui sejumlah langkah reformasi yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia. Reformasi itu mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga penetapan batas minimal free float sebesar 15%. Namun pengakuan tersebut ternyata belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan penuh investor global. Aksi jual saham oleh asing masih terus berlangsung.

Masalah Tata Kelola

Di balik ancaman keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI Inc., banyak pelaku pasar menilai persoalan utamanya bukan semata soal free float atau likuiditas saham, melainkan rendahnya kualitas tata kelola di berbagai lini di Indonesia. Dari sektor pemerintahan, lembaga keuangan, lingkungan bisnis, hingga pasar modal, investor global masih melihat persoalan transparansi, konsentrasi kekuasaan ekonomi, perlindungan investor minoritas, serta konsistensi penegakan aturan.

Masalah governance itu juga diperparah oleh regulasi yang dinilai sering berubah dan belum memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Banyak pengusaha dan investor merasa lingkungan usaha domestik semakin sulit diprediksi karena perubahan kebijakan yang cepat, tumpang tindih aturan, hingga ketidakpastian implementasi di lapangan. Kondisi tersebut menciptakan ketidaknyamanan di kalangan dunia usaha, sehingga sebagian pelaku pasar memilih menahan ekspansi, bersikap wait and see, bahkan mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS.

MSCI, lembaga rating, dan investor global juga melihat kualitas respons terhadap penilaian MSCI di akhir Februari 2026 kurang pas. Sejumlah pimpinan OJK “dipaksa” turun dari jabatannya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ada kekuatan besar dari tubuh pemerintah yang “memaksakan” transformasi. Hasil transformasi paksaan ini yang sedang dilihat asing. Pertanyaan kunci mereka adalah, “Apakah pimpinan OJK dan direksi BEI memiliki independensi? Ataukah mereka mudah diintervensi oleh kepentingan politik?”

Kondisi fiskal juga menjadi sorotan asing. Meski pemerintah berusaha meyakinkan, lembaga rating melihat kondisi fiskal Indonesia terbebani banyak program. Di saat harga energi melambung, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi tarif dasar listrik. Mereka mempertanyakan keberlanjutan fiskal dan itu yang perlu dibuktikan.

Fenomena itu ikut menekan nilai tukar rupiah karena permintaan terhadap dolar meningkat. Dalam situasi ketidakpastian, pelaku usaha cenderung memperbesar cadangan dolar untuk lindung nilai (hedging) maupun menjaga keamanan likuiditas perusahaan. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah meningkat bersamaan dengan terus terjadinya capital outflow dari pasar keuangan domestik.

Kondisi tersebut tercermin dalam sikap MSCI yang meskipun mengapresiasi reformasi pasar modal Indonesia, tetap membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), menahan penambahan saham baru, dan memasukkan sejumlah saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) ke dalam radar evaluasi. Pasar menilai keputusan MSCI itu merupakan sinyal keras bahwa kepercayaan investor global terhadap kualitas tata kelola Indonesia belum pulih sepenuhnya.

Dampaknya bukan hanya terasa di pasar saham, tetapi juga pada investasi langsung (foreign direct investment/FDI). Investor global dinilai semakin berhati-hati menempatkan modal jangka panjang di Indonesia karena mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian hukum, kualitas institusi, dan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.

Di pasar modal, perhatian investor global tertuju pada struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi pada kelompok tertentu, keterbatasan free float, serta kualitas likuiditas pasar yang dinilai belum ideal. Dalam situasi seperti itu, kenaikan IHSG sering dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental pasar karena terlalu ditopang saham-saham konglomerasi berkapitalisasi besar.

Karena itu, sejumlah analis menilai reformasi teknis saja tidak cukup. Pasar global saat ini menuntut perbaikan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, transparansi, perlindungan investor, hingga penegakan hukum yang kredibel. Tanpa perbaikan governance yang nyata dan berkelanjutan, investor diperkirakan akan tetap bersikap hati-hati terhadap Indonesia, sehingga tekanan terhadap rupiah, capital outflow, dan volatilitas pasar berpotensi terus berlanjut.

Tiga lembaga pemeringkat internasional utama dunia masih menempatkan Indonesia pada kategori investment grade atau layak investasi hingga Mei 2026. Namun, meningkatnya tekanan fiskal, ketidakpastian kebijakan, dan lemahnya kualitas tata kelola mulai memunculkan peringatan serius terhadap prospek ekonomi nasional.

Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, dan S&P Global Ratings memang masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade. Akan tetapi, dua lembaga besar yakni Moody’s dan Fitch telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor global terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia ke depan.

Dalam evaluasi Februari 2026, Moody’s mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2, tetapi merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyoroti menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan pemerintah, termasuk efektivitas komunikasi kebijakan yang dinilai memicu volatilitas pasar keuangan domestik.

Menurut Moody’s, ketidakpastian arah kebijakan dapat memperlemah kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang Indonesia. Penilaian tersebut sejalan dengan meningkatnya capital outflow dan pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, Fitch Ratings pada Maret 2026 mempertahankan rating Indonesia di level BBB, tetapi juga mengubah outlook menjadi negatif. Fitch menyoroti kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintah serta potensi peningkatan rasio utang negara di tengah kebutuhan belanja yang semakin besar.

Fitch menilai tekanan fiskal berpotensi meningkat apabila pemerintah tidak mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, subsidi energi, kebutuhan sosial, dan pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Berbeda dengan Moody’s dan Fitch, S&P Global Ratings masih mempertahankan outlook stabil terhadap Indonesia dalam evaluasi April 2026, dengan peringkat BBB. S&P menilai kebijakan fiskal dan moneter Indonesia masih relatif terukur dan mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global serta gejolak geopolitik internasional.

Meski demikian, S&P tetap mengingatkan adanya risiko kerentanan ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk tekanan eksternal akibat volatilitas harga energi, perlambatan perdagangan global, serta ketidakpastian arus modal internasional.

Secara keseluruhan, penilaian tiga lembaga rating tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat untuk mempertahankan status investment grade. Namun, pasar global mulai memberikan sinyal peringatan bahwa kualitas tata kelola, kepastian regulasi, disiplin fiskal, serta reformasi struktural akan menjadi faktor penentu utama kepercayaan investor ke depan.

Sejumlah analis menilai perubahan outlook menjadi negatif dari Moody’s dan Fitch merupakan sinyal bahwa investor internasional semakin sensitif terhadap persoalan governance di Indonesia. Jika tidak direspons dengan reformasi yang konsisten, tekanan terhadap rupiah, pasar obligasi, dan pasar saham berpotensi terus meningkat seiring kecenderungan investor global mengambil posisi wait and see terhadap Indonesia.

Akan Kembali

Namun demikian, sejarah pasar keuangan global juga menunjukkan satu hal penting: dana asing selalu kembali ke negara yang mampu memulihkan trust. Investor global pada dasarnya mencari kombinasi antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, kepastian regulasi, dan tata kelola yang kredibel. Indonesia masih memiliki daya tarik besar dari sisi ukuran ekonomi, bonus demografi, sumber daya alam, serta potensi pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, peluang capital inflow tetap terbuka lebar jika reformasi governance benar-benar dijalankan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan.

Pasar saat ini tidak hanya menunggu perbaikan teknis di pasar modal, tetapi juga menunggu sinyal kuat bahwa institusi ekonomi Indonesia bekerja secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi jangka pendek. Investor global ingin melihat kepastian hukum, konsistensi kebijakan, perlindungan investor minoritas, serta keberanian regulator menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era keterbukaan global, kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan konsistensi jangka panjang.

Karena itu, agenda terbesar Indonesia sesungguhnya bukan sekadar menjaga IHSG agar naik atau mempertahankan status investment grade. Yang jauh lebih penting adalah membangun ulang kredibilitas institusi ekonomi nasional. Sebab, ketika governance membaik, capital inflow akan datang dengan sendirinya. Rupiah akan lebih stabil, pasar obligasi kembali diminati, dan pasar saham memperoleh fondasi pertumbuhan yang lebih sehat serta berkelanjutan.

Pasar modal pada akhirnya adalah cermin kepercayaan. Ketika trust runtuh, dana asing pergi. Namun ketika trust pulih, modal global biasanya kembali jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah dana asing akan kembali ke Indonesia, melainkan: seberapa cepat Indonesia mampu membuktikan bahwa reformasi dan perbaikan tata kelola benar-benar nyata, konsisten, dan tidak sekadar respons sementara terhadap tekanan pasar.

“Pada akhirnya, kekuatan terbesar pasar bukan likuiditas, melainkan kredibilitas.”