Bertemu Ratu Maxima, Prabowo Ingin Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
JAKARTA, investortrust.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health Ratu Máxima di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Salah satunya, Prabowo meminta dibentuknya dewan nasional kesejahteraan keuangan atau financial health council. Dewan nasional itu akan melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah dibentuk 2020 lalu.
"Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mendampingi Prabowo menerima UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health Ratu Máxima di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga
Perluas Akses Keuangan, Prabowo Dorong 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
Pembentukan dewan nasional kesejahteraan keuangan ini, kata Airlangga, akan melibatkan berbagai stakeholder. Beberapa di antaranya, untuk menyiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
"Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” kata Airlangga.
Dalam pertemuan dengan Ratu Maxima, Prabowo juga mendorong 88,7 juta rumah tangga membuka rekening di bank. Airlangga mengatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening," kata Airlangga.
Dikatakan, percepatan kepemilikan rekening bank merupakan kunci perluasan akses keuangan nasional. Pembukaan rekening akan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan meningkatkan inklusi di seluruh daerah.
"Kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga," katanya.
Baca Juga
Prabowo dan Ratu Maxima Bertukar Cenderamata: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby
Selain itu, Airlangga juga menjelaskan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 92,7% perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi. Airlangga mengatakan pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,4%. Namun angka 66,4% literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” kata Airlangga.