Realisasi Penyaluran KUR Baru 36%, Menkeu Minta Bank Akselerasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan untuk mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, hingga sembilan bulan pertama 2023 (September), realisasi pengucuran KUR baru 36%.
“Pak Menko (Perekonomian) bersama saya dan beberapa menteri memonitor bahwa KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah,” kata Sri Mulyani di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Menurut Sri Mulyani, lemahnya penyaluran KUR terjadi karena ada perubahan dari sisi kebijakan. “Sehingga kita sekarang akan meminta perbankan terutama bank yang besar seperti BRI, BNI, bank BUMN, bank Himbara, dan juga BPD untuk mengakselerasi penyaluran KUR,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan, hingga September tahun ini penyaluran KUR baru terealisasi Rp 107 triliun, dari target Rp 297 triliun alias baru 36%. Dia menekankan, pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam tiga bulan terakhir ini. “Percepatan KUR ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Selain mempercepat KUR, Sri Mulyani menyebut ada paket kebijakan lain untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan sejak November hingga Desember 2023. Total anggaran untuk BLT ini mencapai Rp 7,52 triliun.
Sri Mulyani juga mendorong stimulus untuk kredit perumahan. Bersama Kementerian PUPR, Sri Mulyani menyebut akan memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perumahan di bawah Rp 5 miliar dan perumahan rakyat.
“Insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar kita naikkan ke Rp 5 miliar, tapi untuk yang 5 miliar hanya Rp 2 miliar saja PPN yang ditanggung,” ujar dia.
Insentif dalam bentuk potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DP) ini akan berjalan dua fase. Fase pertama, pemerintah menanggung PPN 100 persen mulai bulan November-Desember 2023. Fase kedua akan berlangsung pada Januari-Juni 2024.
“Kemudian Juli-Desember (2024) kita akan menanggung 50% dari PPN penjualan rumah di bawah Rp 2 miliar,” kata dia.
Selain memberi stimulus untuk rumah menengah-atas, pemerintah juga akan memberi tambahan bantuan untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, bantuan telah diberikan melalui Fasilitas Likuisitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dana bergulir, tapi masyarakat dalam membeli rumah masih menanggung biaya administrasi.
“Untuk itu pemerintah akan menanggung biaya administrasinya sebesar Rp 4 juta per rumah,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini memiliki harga Rp 160-170 jutaan. Namun, pemerintah akan memberikan insentif biaya admisnitrasi untuk rumah dengan harga hingga Rp 350 juta.
“Sehingga MBR bisa beli rumah dengan harga rumah hingga Rp 350 juta yang eligible untuk biaya administrasi. Selain tentu saja KPR melalui FLPP yang diberikan subsidi bunga,” kata dia. (CR-7)
Baca Juga