Cybersecurity Perbankan Indonesia Relatif Kuat, Bagaikan Pintu Safety Box yang Kuat. Pasti Aman?
Poin Penting
|
Indonesia Digital Banking Index 2026 menunjukkan cybersecurity sebagai kekuatan perbankan Indonesia. Namun, kelemahan dalam data governance dan AI governance berpotensi menciptakan risiko yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat sistem keamanan.
JAKARTA, Investortrust.id -- Di tengah meningkatnya serangan siber global, industri perbankan semakin dituntut untuk memperkuat perlindungan sistem, data, transaksi, dan layanan digitalnya. Namun, risiko digital banking saat ini tidak lagi hanya berasal dari kemampuan hacker menembus sistem keamanan. Risiko juga dapat muncul dari bagaimana data dikelola, di mana data berada, siapa yang dapat mengaksesnya, serta bagaimana teknologi artificial intelligence (AI) digunakan dan dikendalikan.
Hasil Indonesia Digital Banking Index (IDBI) 2026 memberikan gambaran menarik mengenai kondisi tersebut. Dalam Pilar 5, Risk, Data & AI, Cybersecurity Maturity mencatat skor rata-rata tertinggi sebesar 4,15 dari skala 5, diikuti Fraud & Digital Risk Resilience sebesar 4,08.
Temuan ini menunjukkan bahwa cybersecurity dan pengelolaan digital risk merupakan kapabilitas yang relatif kuat dalam industri perbankan Indonesia. Dari 48 bank yang dinilai, 45 bank memperoleh skor 4 atau 5 untuk Cybersecurity Maturity, sementara tiga bank memperoleh skor 3.
Namun, di sisi lain, Data Governance & Privacy memperoleh skor rata-rata 3,46, Leadership & Professional Certification 2,67, dan AI Governance & Responsible AI hanya 2,42. Bahkan, sebanyak 30 dari 48 bank memperoleh skor 1 atau 2 pada indikator AI Governance & Responsible AI.
Menurut Dr. Bayu Prawira Hie, Ketua Tim Ahli Indonesia Digital Banking Index 2026, kondisi tersebut perlu dilihat sebagai satu kesatuan risiko, bukan sebagai indikator yang berdiri sendiri.
“Cybersecurity yang kuat tentu merupakan hal yang sangat positif. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat kekuatan pintu pengaman, tanpa melihat apa yang kita lindungi, di mana aset kita berada, dan bagaimana mekanisme akses terhadap aset tersebut dikendalikan,” ujar Bayu dalam pernyataannya, Rabu (18/11/2026).
Pintu safety box kuat, tetapi apakah seluruh aset berada di dalamnya?
Bayu menggambarkan risiko digital banking dengan analogi sebuah safety box.
Cybersecurity dapat diibaratkan sebagai pintu safety box yang sangat kuat. Pintu tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, sulit ditembus, dan mampu melindungi aset yang disimpan di dalamnya.
Baca Juga
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila aset yang seharusnya dilindungi ternyata tersebar di berbagai tempat, tidak seluruhnya berada di dalam safety box, atau terdapat salinan aset yang berada di luar sistem perlindungan utama.
Dalam konteks digital banking, kondisi ini dapat dianalogikan dengan data bank dan nasabah yang tersebar di berbagai sistem, aplikasi, database, cloud environment, third-party service providers, serta berbagai platform yang terhubung dengan operasional bank.
Cybersecurity yang kuat pada sistem utama belum tentu secara otomatis menjamin seluruh data dan informasi telah dikelola dengan tingkat perlindungan yang sama. Tanpa data governance yang memadai, bank dapat menghadapi kesulitan dalam mengetahui lokasi data, mengidentifikasi kepemilikan data, mengendalikan akses, memastikan kualitas data, serta mengawasi penggunaan dan perpindahan data.
“Bayangkan pintu safety box kita sangat kuat, tetapi aset yang kita lindungi ternyata sebagian berada di luar safety box. Maka, sekuat apa pun pintunya, kita tetap memiliki risiko. Data governance memastikan kita mengetahui aset data kita, di mana data itu berada, siapa yang memiliki akses, bagaimana data digunakan, dan bagaimana perlindungannya diterapkan,” jelas Bayu.
Dalam lingkungan digital yang semakin terintegrasi, pengelolaan data tidak hanya mencakup sistem internal bank. Data dapat mengalir melalui berbagai aplikasi, vendor, mitra, layanan cloud, API, dan ekosistem digital. Karena itu, pengelolaan data dan pengendalian akses menjadi bagian penting dari keseluruhan strategi perlindungan digital bank.
AI Governance: kode pembuka safety box juga harus aman
Risiko berikutnya adalah AI governance.
Dalam analogi safety box, selain pintu yang kuat dan aset yang dikelola dengan baik, bank juga harus memastikan bahwa kode, mekanisme, atau otorisasi yang digunakan untuk membuka safety box tidak mudah diketahui, dimanipulasi, atau disalahgunakan.
AI governance dalam konteks perbankan berperan dalam memastikan bagaimana AI digunakan, siapa yang memiliki otorisasi, bagaimana keputusan yang dihasilkan AI dikendalikan, bagaimana model dikelola, bagaimana risiko diidentifikasi, dan bagaimana penggunaan AI dipantau.
Apabila cybersecurity kuat, tetapi governance terhadap penggunaan AI lemah, bank dapat menghadapi risiko yang berasal dari penggunaan AI yang tidak terkontrol, data yang tidak tepat, model yang menghasilkan keputusan keliru, penyalahgunaan akses, maupun ketergantungan terhadap teknologi yang tidak dikelola dengan baik.
Risiko ini semakin relevan ketika AI mulai digunakan dalam proses bisnis yang semakin kritis, mulai dari customer service, fraud detection, credit assessment, risk management, pengembangan produk, hingga pengambilan keputusan operasional.
Menurut Bayu, rendahnya kapabilitas AI governance tidak boleh dipandang hanya sebagai ketertinggalan dalam adopsi teknologi, melainkan sebagai salah satu aspek yang dapat memengaruhi keseluruhan risk posture bank.
Baca Juga
“Kalau cybersecurity kita kuat, tetapi data kita tidak dikelola dengan baik dan AI yang kita gunakan tidak memiliki governance yang memadai, maka risiko keseluruhan tetap dapat menjadi tinggi. Kita tidak bisa melihat cybersecurity, data governance, dan AI governance secara terpisah. Ketiganya harus menjadi bagian dari satu kerangka pengelolaan risiko digital banking,” ujarnya.
It takes AI to combat AI
Tantangan cybersecurity juga semakin kompleks seiring berkembangnya artificial intelligence. AI kini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk mempercepat pencarian vulnerabilities, mengotomatisasi proses serangan, menyusun phishing yang semakin meyakinkan, melakukan analisis target, serta meningkatkan skala dan kecepatan serangan.
Perkembangan ini mengubah karakter ancaman digital. Serangan yang sebelumnya membutuhkan waktu, keterampilan, dan sumber daya manusia yang besar, berpotensi dilakukan dengan lebih cepat dan lebih terotomatisasi melalui bantuan AI.
Bayu menilai, dalam menghadapi perkembangan tersebut, bank juga perlu meningkatkan pemanfaatan AI untuk memperkuat cybersecurity dan cyber resilience.
“It takes AI to combat AI. Ketika hacker menggunakan AI untuk mencari vulnerabilities, menganalisis target, dan mengembangkan serangan yang semakin sophisticated, bank juga harus menggunakan AI untuk bertahan. Akan semakin sulit menghadapi AI-assisted hackers hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan konvensional,” kata Bayu.
AI dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisis pola transaksi dan aktivitas yang tidak normal, mendeteksi anomali, mengidentifikasi potensi serangan lebih dini, mempercepat threat intelligence, mengotomatisasi respons terhadap insiden, serta meningkatkan kemampuan bank dalam melakukan continuous monitoring terhadap lingkungan digitalnya.
Namun, penggunaan AI untuk cybersecurity juga harus disertai governance yang memadai. Bank perlu memastikan bahwa AI yang digunakan memiliki kualitas data yang baik, mekanisme pengawasan, batas kewenangan, validasi, serta kontrol terhadap risiko yang dapat muncul dari keputusan atau rekomendasi AI.
Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi bagian dari kemampuan bank dalam mempertahankan keamanan dan ketahanan digital.
Kesiapan bank tidak seragam, penguatan harus berdasarkan profil risiko masing-masing
Hasil IDBI 2026 juga memperlihatkan bahwa tingkat kapabilitas antarbank tidak sepenuhnya seragam. Meskipun secara agregat cybersecurity menjadi kekuatan industri, setiap bank memiliki profil kapabilitas, tingkat kematangan, dan prioritas pengembangan yang berbeda.
Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat setiap bank memiliki skala bisnis, kompleksitas operasional, infrastruktur teknologi, model bisnis, sumber daya, dan tingkat ketergantungan terhadap ekosistem digital yang berbeda.
Karena itu, penguatan cybersecurity tidak seharusnya hanya berfokus pada pemenuhan standar atau penambahan investasi teknologi. Bank perlu memahami secara menyeluruh profil risiko digitalnya, termasuk cybersecurity maturity, fraud and digital risk resilience, data governance, AI governance, kompetensi, serta ketergantungan terhadap third-party providers.
Bank yang telah memiliki cybersecurity maturity tinggi tetap perlu meningkatkan kemampuan detection, response, recovery, threat intelligence, dan pengelolaan third-party risk. Sementara bank yang masih memiliki gap perlu memastikan penguatan fondasi dilakukan secara terarah, berdasarkan risiko dan prioritas bisnisnya.
“Tidak semua bank memiliki kondisi dan kebutuhan yang sama. Karena itu, penting bagi setiap bank untuk mengetahui maturity profile-nya sendiri, memahami gap yang dimiliki, dan menentukan prioritas pengembangan. Benchmarking bukan sekadar melihat ranking, tetapi seharusnya membantu bank memahami apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya,” ujar Bayu.
Membangun Trusted and Intelligent Bank
Tema Indonesia Digital Banking Index 2026, Building the Trusted, Intelligent Bank, menekankan pentingnya membangun bank yang tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi dan intelligence, tetapi juga memiliki kepercayaan, keamanan, governance, dan resilience yang kuat.
Trusted bank membutuhkan cybersecurity yang kuat, perlindungan data, pengelolaan risiko, governance, dan kemampuan menjaga kontinuitas layanan.
Intelligent bank membutuhkan kemampuan memanfaatkan data, AI, teknologi, serta kompetensi manusia untuk meningkatkan kualitas keputusan, memahami kebutuhan nasabah, mengembangkan layanan, dan menghasilkan nilai bisnis.
Keduanya harus berkembang bersama. Intelligence tanpa trust dapat meningkatkan risiko. Trust tanpa kemampuan intelligence dapat mengurangi relevansi dan daya saing bank dalam menghadapi perubahan.
Hasil Indonesia Digital Banking Index 2026 menunjukkan bahwa cybersecurity telah menjadi salah satu kekuatan perbankan Indonesia. Namun, penguatan data governance, AI governance, dan pemanfaatan AI untuk pertahanan siber menjadi agenda penting berikutnya.
Di tengah perkembangan ancaman digital yang semakin kompleks, bank tidak cukup hanya memastikan bahwa pintu safety box semakin kuat. Bank juga harus mengetahui seluruh aset yang dimilikinya, memastikan aset tersebut terlindungi di mana pun berada, menjaga mekanisme aksesnya, dan menggunakan intelligence untuk mengantisipasi ancaman sebelum risiko berkembang menjadi insiden.
Pada akhirnya, membangun bank yang trusted dan intelligent bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru atau memperkuat sistem keamanan, tetapi memastikan seluruh kapabilitas digital berkembang secara seimbang untuk melindungi bank, menjaga kepercayaan nasabah, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
