Sektor Perumahan Dinilai Jadi Pilar Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Sektor perumahan dinilai menjadi pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Gagasan ini mencuat dalam peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2025 karya Fahri Hamzah, di Menara 2 BTN, Kamis (21/5/2026).
Acara tersebut menjadi panggung diskusi yang mempertemukan pada pembuat kebijakan dan pelaku industri. Hadir sebagai pembicara, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, penulis buku sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) Fahri Hamzah, serta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama jajaran direksi lainnya.
Hashim mengapresiasi peluncuran buku tersebut. Menurutnya, visi yang diusung sangat sejalan dengan fondasi yang telah diletakkan pada pendahulu bangsa, yaitu gagasan Margono Djojohadikusumo dalam memperluas akses hunian murah serta Soemitro Djojohadikusumo yang memposisikan industri perumahan dalam kerangka ekonomi nasional.
“Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya, dalam keterangan pers, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga
Meski baru setengah tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah langsung melahirkan karya literatur. Buku yang lahir dari pemikiran Soemitro Djojohadikusumo ini memotret secara mendalam persoalan krisis hunian dan ketimpangan pemilikan rumah (backlog) di Indonesia.
“Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan,” kata Fahri.
Ia menyatakan, program 3 juta rumah merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang berskala kolosal, mengubah fondasi, dan merombak banyak hal ke depan. “Jangan dianggap itu proyek properti biasa,” sambungnya.
Fahri memaparkan data angka backlog kepemilikan rumah berkisar 10-12 juta unit. Masih ada sekitar 20 juta warga yang terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
“Bahkan, sekitar 6 juta orang diantaranya tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah itu pun bukan milik mereka sendiri,” ucapnya.
Baca Juga
Menteri Ara: Realisasi KUR Perumahan Capai Rp 16,298 Triliun Per 21 Mei 2026
BTN siapkan pembiayaan inklusif
BTN memastikan kesiapan mengawal cetak biru (blue print) menuju target besar tersebut. Nixon mengatakan, pihaknya terus merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, baik sektor formal maupun informal.
“Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045,” ujarnya.
Salah satu solusi realistis yang ditawarkan, lanjut Nixon, adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor panjang mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun. Skema ini dinilai krusial mengingat harga hunian terus melambung, sehingga batas keterjangkauan masyarakat, khususnya MBR, bisa tetap terjaga.
Menurutnya, kerangka berpikir di buku tersebut menyentuh tiga isu fundamental, yaitu tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang benar-benar murah.
“Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” kata Nixon.