Gubernur BI Bingung Rupiah 'Undervalued' padahal Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat
JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut bahwa posisi nilai tukar rupiah masih undervalued. Padahal, secara fundamentalnya rupiah masih baik.
“Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi Pak Menteri telah menyampaikan 5,61% [secara tahunan] ya Pak Menkeu, salah satu yang tertinggi di G20,” kata Perry, saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-II, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, Perry juga menyebut inflasi Indonesia juga masih rendah di posisi 2,42% secara tahunan. Sementara itu, neraca perdagangan masih Januari-Maret 2026 masih mengalami surplus US$ 5,5 miliar. Demikian juga posisi cadangan devisa yang lebih dari cukup yang per Maret 2026 tercatat US$ 148,2 miliar.
“Jadi secara indikator itu, fundamental ekonomi kita itu kuat,” ujar dia.
Baca Juga
Menurut Perry, pelemahan nilai tukar tidak hanya terjadi pada rupiah. Dia menyebut seluruh mata uang dunia melemah.
“Kita jaga tingkat pelemahannya itu tidak terlalu tinggi,” kata dia.
Pelemahan nilai tukar negara-negara di dunia terjadi karena kenaikan harga minyak, tensi geopolitik di Timur Tengah, dan imbal hasil suku bunga surat utang Amerika Serikat (AS) yang meningkat hingga 4,41%.
“Dolarnya [AS] juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Ini kondisi globalnya,” kata dia.
Baca Juga
Perry menjelaskan permintaan valuta asing yang tinggi pada April-Mei 2026 lalu bukan tanpa sebab. Salah satu permintaan yang tinggi tersebut karena pada dua bulan tersebut terdapat kebutuhan untuk ibadah umrah dan haji.
“Juga, April-Mei itu memang korporasi banyak yang repatriasi dividen, membayar utang luar negeri, baik bunga dan pokok. Memang kondisinya begitu,” kata dia.
Meski demikian, dengan kondisi ini, Perry mengatakan bahwa BI akan sepenuh tenaga menjaga rupiah. Selain itu, BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
