Menkeu Tinjau Peremajaan Bukit Lawang dari Dana Hibah Kerajaan Norwegia
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Bukit Lawang, Sumatera Utara (Sumut) untuk meninjau dana hibah dari pemerintah Norwegia. Dia mengatakan dana hibah itu dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk peremajaan dan pengelolaan kawasan yang jadi bagian Taman Nasional Gunung Leuser.
“Bukit lawang ini sendiri menjadi rumah dari 28 ekor orang utan sumatera yang sangat langka. Mereka dirawat, dijaga, serta dilestarikan di dalam kawasan ini,” kata Sri Mulyani dalam uanggahan melalui Instagram pribadinya @smindrawati yang dilihat Minggu (2/6/2024).
Baca Juga
Menkeu Perkenalkan Thomas Djiwandono, Pelaksana Transisi Prabowo-Gibran di Bidang Ekonomi
Dalam kunjungan itu, Sri Mulyani ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia Andreas Bjelland Eriksen dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar.
Dalam kunjungan itu, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyebut Norwegia telah memberi results-based contribution (RBC) kepada Indonesia melalui pengelolaan dana forest and other land use (FOLU) di BPDLH dan KLHK. Dia menyebut terdapat lima bidang target kelolaan dana ini, yang salah satunya yaitu konservasi keanekaragaman hayati untuk mendukung FOLU Nett Sink 2030.
“Mulai masuknya dana-dana global dalam mendukung target komitmen pemerintah baik NDC 2030 maupun FOLU Nett Sink 2030, tentu memberikan angin segar bagi perluasan kapasitas fiskal APBN,” tulis Joko di Instagram pribadinya.
Joko mengatakan komitmen ini mendukung penanganan masalah lingkungan bertransformasi dari barang publik menjadi menjadi barang global. Sehingga, kata dia, kompensasi dari internasional tentu wajib mutlak untuk dihadirkan, bukan melulu menjadi urusan dana publik.
Joko mengatakan untuk menjemput dana-dana global tersebut dibutuhkan institusi yang terpercaya, akuntabel, dan terbuka, seperti BPDLH. Dana global yang didorong masuk dapat berupa dana filantropi, MDBs maupun bilateral G to G.
“Dengan demikian menjaga hutan, konservasi keanekaragaman hayati ternyata bukan cost center melainkan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tulis dia.
Pada Desember 2023 lalu, pemerintah Indonesia menerima kontribusi dana penanganan perubahan iklim dari Norwegia sebesar US$ 100 juta untuk kinerja penurunan deforestasi tahun 2017/2018 dan 2018/2019. Dalam informasi di laman resmi KLHK, kontribusi ini menjadi bagian dari rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 karena 60% emisi Indonesia berasal dari sektor kehutanan.
“Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkret, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekadar pledge (janji)” kata dia.
Baca Juga
Transparansi & Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024, Dorong Pengurangan Emisi Karbon
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin menyampaikan penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai. Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU net sink 2030.
“Rencana operasional ini sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi,” katanya.