Diduga Cemari Udara, 21 Perusahaan Sektor Industri Disegel

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran udara. Sebanyak 21 dari 45 perusahaan yang diidentifikasi berpotensi atau diduga mencemari udara di sektor industri telah disegel.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, tindakan tegas dalam bentuk sanksi administratif semacam ini juga dilakukan di sektor lain. Pemerintah juga akan menanggulangi polusi udara yang sudah parah di Jakarta dan sekitarnya dengan pengetatan baku mutu emisi kendaraan dan pengujian emisi berkala, peningkatan kualitas bahan bakar, serta perluasan dan peningkatan pelayanan transportasi publik.

“Masalah polusi udara ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengurangi emisi dari sumber bergerak, langkah utama yang dilakukan adalah pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe baru dan  tipe lama. Saat ini, spesifikasi di Indonesia yang dianjurkan adalah Euro 4. Kita harus ketat, terlebih beberapa negara bahkan sudah Euro 5 dan 6, kita juga akan menuju ke sana. Teknologi ini juga tergantung dari jenis BBM,” kata Rasio Ridho dalam keterangan usai Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Transportasi Publik, Solusi Perangi Polusi”, Jakarta, Senin (18/09/2023).

Baca Juga

Tegas! KLHK Hentikan Kegiatan Empat Perusahaan Penyebab Polusi Udara Jabodetabek

Rasio Ridho mengatakan, pihaknya mengapresiasi sektor transportasi yang mendorong peningkatan pelayanan. Selain itu, Kementerian LHK juga mendorong perluasan dan peningkatan sarana non-motorized transportation.

Dari Sumber Tak Bergerak
Sementara itu, untuk mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak, KLHK berkomitmen untuk melakukan pengetatan baku mutu emisi industri, pengetatan persyaratan pengendalian pencemaran udara, dan penerapan real-time monitoring emisi udara terintegrasi. Selain itu, KLHK akan melakukan penguatan dan perluasan jaringan pemantauan udara real-time berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), pengetatan kualitas udara ambien, serta peningkatan daya dukung melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengawasan peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum.

“Kami antara lain melakukan penyegelan perusahaan-perusahaan yang berpotensi mencemari udara. Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas udara,” tandas Ridho.

Polusi dari Kendaraan Bermotor

Ridho menjelaskan lebih lanjut, kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Apalagi, pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat sekitar 5,7 persen per tahun untuk sepeda motor dan 6,38 persen per tahun untuk mobil penumpang.

“Statistik menunjukkan ada lebih dari 17 juta sepeda motor di Jakarta. Selain itu, ada 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk, dan 344 ribu bus,” ungkapnya.

Polusi, lanjut dia, juga berasal dari sumber-sumber emisi tidak bergerak seperti pabrik, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah. Faktor cuaca juga memengaruhi tingkat polusi, terutama selama musim kemarau.

Integrasi Antarwilayah

Dalam forum yang sama, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi menyoroti pentingnya memperhatikan wilayah sekitar Jakarta dalam perbaikan transportasi publik. "Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa perbaikan transportasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sekitarnya," tegasnya.

Ia menjelaskan, layanan transportasi publik di Jakarta saat ini mencapai tingkat penggunaan 70 persen. Namun, di kota-kota sekitarnya masih berada di level 20-30 persen.

“Keterbatasan ini juga membuat pergerakan di wilayah Jabodetabek menjadi semakin rumit. Untuk mengatasi tantangan ini, BPTJ telah mengembangkan berbagai program, termasuk berkolaborasi dengan pemda terkait pengembangan model layanan seperti TransJakarta, salah satunya adalah TransPakuan di Bogor. Intervensi pemerintah membuahkan hasil positif, dengan jumlah penumpang terus meningkat secara signifikan, dari 30 ribu menjadi 97 ribu per hari,” paparnya.

Baca Juga

LRT Jabodebek Tambah Jumlah Perjalanan mulai 16 September

Meski ada peningkatan layanan transportasi publik, lanjut dia, penggunaan angkutan umum masih belum mencukupi. Integrasi antara berbagai mode transportasi menjadi kunci peningkatan penggunaan.

Maka itu, BPTJ memiliki konsep yang disebut JRC (Jakarta Region Card), yang mencakup tiga jenis integrasi yakni integrasi fisik, integrasi operasi, dan integrasi manajemen. “Ini termasuk digitalisasi perencanaan perjalanan, peningkatan layanan, dan satu kartu untuk berbagai angkutan umum, yang bertujuan meningkatkan kesetaraan pelayanan dan aksesibilitas,” kata Tatan.

Lindungi Masyarakat

Pendapat lain datang dari Sr Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia Deliani Poetriayu Siregar. ia menilai polusi udara merupakan peringatan yang jelas tentang pentingnya melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Meski sudah ada tindakan yang diambil, ucap dia, tantangan besar masih harus dihadapi untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat bagi semua penduduk kota. “Kami di ITDP dari 2013 sudah menemukan permasalahan kualitas udara Jakarta yang buruk dari media-media nasional. Ini terus ada hingga sekarang,” ucapnya.

Menurut Deliana, menyelesaikan permasalahan di satu sektor saja, seperti di sektor transportasi, tidak dapat menjadi solusi untuk semua permasalahan buruknya kualitas udara. Diperlukan upaya menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya optimistis transportasi publik dapat menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengurangi polusi, hanya saja, ada berbagai hambatan yang menghalangi perkembangan transportasi publik yang lebih luas dan efektif. Salah satu hambatan utama bagi masyarakat adalah kenyamanan, di samping soal keandalan armada dan kepastian perjalanan,” ungkapnya.

Selain itu, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun telah mencapai 80 persen pada Agustus 2022, masih di bawah ekspektasi yang diharapkan sebesar 95 persen. Informasi yang cukup dan mudah diakses juga disorotinya.

“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan lebih banyak perjalanan ke Jakarta. Selain itu, meningkatkan kapasitas transportasi publik serta mengatasi masalah hunian layak dan terjangkau,” ujar Deliani. (pd)