Tenggat SDGs 2030 di Depan Mata, Indonesia Masih Menghadapi Tantangan Besar di Bidang Lingkungan

JAKARTA, investortrust.id – Menjelang tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama pada pilar lingkungan. Persoalan kualitas udara, kota berkelanjutan, perlindungan ekosistem darat, hingga pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan secara optimal.

Hal tersebut mengemuka dalam podcast “What’s on Economy” yang menghadirkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Salsabila Azkia bersama peneliti Center of Food and Energy Sustainable Development (CFESD) Indef, Annisa Utami Kusumanegara.

Dalam diskusi itu dijelaskan, posisi Indonesia saat ini berada di peringkat ke-77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs. Meski secara umum masih lebih baik dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, berbagai indikator lingkungan cenderung stagnan.

Annisa menjelaskan, SDGs merupakan kesepakatan global yang diratifikasi sekitar 193 negara sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs).

Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, SDGs memiliki pendekatan lebih menyeluruh karena mencakup isu lingkungan, sosial, tata kelola, hingga hukum. Saat ini terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan global dalam SDGs.

Baca Juga

Indonesia Kekurangan Dana US$ 1,7 Triliun untuk Mencapai SDGs PBB

Menurut Annisa, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya soal teknis dan pendanaan, tetapi juga kemauan politik (political will) dalam menjadikan SDGs sebagai prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

“Ketika political will-nya tidak ada, SDGs hanya menjadi label administratif. Padahal, seharusnya ada prioritas yang jelas terkait indikator mana yang paling mendesak untuk diselesaikan,” ujar dia.

SDGs, kata Annisa, masih kerap diperlakukan sekadar sebagai penandaan (tagging) program, bukan benar-benar dijadikan target pembangunan utama yang dikerjakan secara serius dan terukur.

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 juga turut memperlambat pencapaian SDGs, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang lainnya. Bahkan, berdasarkan proyeksi kawasan Asia Pasifik, target SDGs diperkirakan baru dapat dicapai jauh setelah 2030.

Kapasitas Fiskal Daerah

Annisa Utami Kusumanegara mengungkapkan, tantangan lain muncul di tingkat daerah. Pemerintah daerah (pemda) diwajibkan menyusun rencana aksi daerah (RAD) SDGs, namun kapasitas fiskal dan kualitas data antarwilayah masih timpang.

Annisa mencontohkan, sejumlah indikator lingkungan seperti PM2.5 (partikel polusi udara sangat kecil dengan diameter di bawah 2,5 mikrometer) belum dapat dipantau secara optimal di banyak daerah akibat keterbatasan alat pengukur kualitas udara. “Beberapa indikator global bahkan belum memiliki data nasional yang memadai,” tutur dia.

Selain pemerintah, menurut Annisa, sektor usaha memegang peran penting dalam pencapaian SDGs, khususnya melalui penerapan konsep responsible consumption and production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

“Produsen harus ikut bertanggung jawab terhadap limbah dan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan,” tegas dia.

Annisa juga menyoroti persoalan sampah plastik dan penerapan ekonomi sirkular (circular economy). Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu berfokus pada hilir, seperti pengolahan sampah menjadi bahan bakar turunan sampah (refuse derived fuel/RDF), dibandingkan upaya mengurangi sampah sejak awal.

“Problem besarnya adalah bagaimana mengurangi sampah sejak awal. Itu bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga produsen,” tandas dia.

Baca Juga

90 Inovator Muda Guncang Panggung SDGs, Siapa yang Adu Gagasan di New York?

Dalam konteks kota berkelanjutan, Annisa menilai Jakarta telah memiliki berbagai instrumen kelembagaan dan regulasi pendukung SDGs. Namun, tantangan mendasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan kualitas udara masih belum sepenuhnya teratasi.

“Prioritas pembangunan juga dinilai lebih berorientasi pada konsep ‘kota global’ dibanding ‘kota sehat’,” ucap dia.

Annisa mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga memilih pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan hak pekerja.

Meski mengaku tidak terlalu optimistis seluruh target SDGs 2030 tercapai, Annisa menegaskan, SDGs tetap menjadi kerangka penting bagi arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Terlepas apakah targetnya tercapai atau tidak, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap worth it untuk diupayakan,” ujar dia.