Pasokan Energi Terancam, ESDM Perluas Sumber Impor dan Optimalisasi Hasil KKKS

JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengoptimalkan produksi minyak dan gas domestik serta memperluas sumber pasokan energi untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global dan potensi gangguan distribusi, demi menjaga ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya risiko geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok energi global, sehingga pemerintah berupaya memperkuat pasokan dari dalam negeri sekaligus diversifikasi impor energi.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan pemerintah mengalihkan sebagian produksi untuk kebutuhan domestik guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Baca Juga

JK Usul BBM Naik, Gibran: Pemerintah Pilih Efisiensi demi Rakyat Kecil

“Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG,” kata Hendra dalam diskusi “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2025).

Selain itu, pemerintah juga memperluas sumber impor energi dari berbagai kawasan dunia guna mengantisipasi potensi gangguan jalur distribusi, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan minyak global.

“Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah,” ujar Hendra.

Tekanan Geopolitik

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai situasi pasar energi global saat ini berada dalam kondisi tidak normal, yakni pasokan menjadi faktor penentu utama. “Apalagi sekarang situasinya namanya sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual,” ungkap Kholid.

Ia menjelaskan bahwa meskipun memiliki dana, ketersediaan minyak mentah di pasar tetap menjadi tantangan karena tingginya permintaan global. Kondisi ini diperparah oleh perbedaan asumsi harga minyak dalam APBN dengan harga pasar aktual.

Menurut Kholid, harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$ 70 per barel, sementara harga global telah berada di atas US$ 100 per barel. Hal ini menimbulkan tantangan regulasi dalam pengadaan energi dengan harga di atas asumsi anggaran. “Dasar hukumnya apa untuk menyediakan BBM dan crude itu dengan harga di atas ICP. Makanya kita nanti perlu waspadai,” kata Kholid.

Baca Juga

Seberapa Kuat Menahan Harga BBM di Tengah Tantangan Global? Ini Hitungannya

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi memperlebar defisit anggaran negara. Ia memperkirakan jika harga minyak mencapai US$ 105 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, maka defisit APBN dapat menembus 3,6%, melampaui batas maksimal 3%.

“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tapi kan secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina. Neraca Pertamina kita belum lihat data terakhirnya bulanan, tapi saya rasa mereka pun menghadapi banyak tantangan,” ungkap Dipo.