Strategi Serap Aspal Buton 30%, Menteri PU Targetkan Revisi Aturan Rampung April

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan, strategi kementeriannya untuk mencapai target penyerapan aspal Buton (Asbuton) sebesar 30% akan dimulai dari pembenahan regulasi.

“Itu kan mesti dibereskan dulu aturannya. Kan enggak bisa kita tanpa aturannya dibereskan. Ya, mudah-mudahan dalam bulan (April) ini aturan beres,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menilai penggunaan Asbuton secara teknis tidak rumit karena dapat langsung dicampur di fasilitas Asphalt Mixing Plant (AMP). “Sebenarnya mudah kok itu. Cuma tinggal dicampur di AMP, selesai barang itu kok. Jadi bukan sesuatu yang komplikasi banget,” jelas Dody.

Baca Juga

80 Bus Listrik Baru VKTR Bakal Mengaspal di Jakarta Tahun Ini

Sejalan dengan itu, Menteri PU akan melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Reviu tersebut dilakukan guna mempercepat realisasi penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30% (A30) dalam campuran beraspal untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri PU Dody Hanggodo mendorong swasembada aspal nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik Iran-Israel/Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia.

“Hari ini kita berada di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, seperti kata Pak Presiden Prabowo Subianto, dinamika geopolitik global yang terus bergerak, termasuk di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada pelonjakan harga energi secara global, terganggunya pasok energi dunia, terus kemudian lari kepada tekanan fiskal dan polarisasi geopolitik serta risiko ketidakpastian investasi,” kata Dody di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026) lalu.

Ia menyebut, situasi tersebut mendorong harga minyak berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung pada sektor infrastruktur, khususnya material strategis seperti aspal. “Situasi ini mendorong harga minyak menjadi berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur kita, khususnya pada material strategis yang kita pakai yaitu aspal,” ungkap Dody.

Menurut Dody, ketergantungan terhadap impor menjadi risiko yang harus dikelola secara disiplin agar biaya pembangunan tidak meningkat. “Kondisi ini memberi pesan yang sangat jelas bahwa ketergantungan adalah sebuah risiko dan dalam pembangunan nasional, risiko harus kita kelola dengan sangat disiplin agar cost tidak kemudian menjadi meledak,” ucapnya.

Dia mengungkap, kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun pada tahun-tahun mendatang. Namun, hampir 80% kebutuhan tersebut masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi atau impor.

“Namun demikian, sekitar mungkin hampir 80% masih bergantung pada aspal yang berbasis pada minyak bumi atau impor. Di sisi lain, kita memiliki cadangan mineral yang bernama aspal buton yang sangat besar di Pulau Buton. Namun untuk pemanfaatannya saat ini masih sangat-sangat terbatas,” papar Dody.

Baca Juga

Menteri PU Dorong Swasembada Aspal Nasional Buntut Gejolak Timur Tengah

Ia menambahkan, pemanfaatan aspal Buton atau asbuton saat ini baru sekitar 4% dari total kebutuhan nasional. Untuk itu, Kementerian PU menargetkan penggunaan aspal Buton dalam konstruksi jalan nasional hingga minimal 30%.

“Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong pemanfaatan kebudayaan lokal melalui penggunaan aspal buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30%,” kata Dody.