Konflik Global Berpotensi Tekan Industri Petrokimia, Bisa Merambat ke Ekonomi Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Tekanan global akibat konflik di Timur Tengah mulai merambat ke sektor strategis dalam negeri. Industri petrokimia menjadi salah satu yang paling rentan, seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, khususnya nafta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai gangguan pasokan bahan baku akan langsung menekan kapasitas produksi industri petrokimia dan memicu efek berantai ke berbagai sektor lainnya.

“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti akan terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Esther dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga

Dorong Hilirisasi Petrokimia, Kilang Pertamina dan Polytama Perpanjang Kerja Sama

Sebagai sektor hulu, menurut Esther, industri petrokimia memasok bahan baku bagi berbagai industri manufaktur. Karena itu, gangguan pasokan berpotensi menekan aktivitas produksi secara luas. “Jika pasokan terganggu, maka industri manufaktur secara keseluruhan akan mengalami perlambatan dari sisi produksi,” jelas dia.

Esther Sri Astuti mengungkapkan, penurunan output tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional. Di tengah situasi itu, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah bergerak cepat mengamankan pasokan melalui jalur diplomasi.

“Indonesia perlu mengambil langkah serupa. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah negosiasi, apalagi Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Ini penting karena sekitar 70% pasokan nafta kita berasal dari kawasan tersebut,” papar dia.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor petrokimia, kata Esther, menjadi titik lemah struktural yang perlu segera diantisipasi, terutama jika konflik berlangsung berkepanjangan. Selain risiko pasokan, tekanan datang dari sisi harga. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi.

“Dengan ketergantungan yang tinggi, setiap gangguan suplai akan sangat terasa dampaknya. Jika suplai menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Kenaikan biaya produksi ini sulit dihindari,” tutur Esther.

Dia menambahkan, substitusi bahan baku nafta tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, mengingat kompleksitas dan spesifikasi industri petrokimia. “Tidak mudah mencari pengganti dengan spesifikasi yang sama seperti pasokan dari Timur Tengah,” tandas dia.

Dalam jangka panjang, Esther menekankan pentingnya penguatan kemandirian industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi domestik. “Kita tidak bisa terus bergantung pada satu kawasan. Diversifikasi dan penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci,” kata dia.

Esther menjelaskan, tekanan global juga berdampak pada fiskal negara, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dalam APBN. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap beban subsidi energi. Setiap kenaikan US$ 1 per barel berpotensi menambah sekitar Rp 6,8 triliun pada APBN.

“Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran US$ 60–70 per barel sempat menyentuh US$ 100, sementara asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel. Ini menciptakan tekanan tambahan pada anggaran,” beber Esther.

Esther Sri Astuti mengemukakan, tekanan semakin besar ketika pelemahan nilai tukar rupiah terjadi di tengah ketidakpastian global. Depresiasi setiap Rp 100 terhadap dolar AS dapat menambah beban sekitar Rp 0,8 triliun pada APBN.

Baca Juga

Ironis, Defisit Petrokimia US$ 11 Miliar, Inaplas Susun Roadmap  

Dalam kondisi ini, menurut dia, risiko inflasi juga meningkat, terutama akibat potensi kenaikan harga energi. Untuk meredam dampak yang lebih luas, pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri, khususnya sektor strategis seperti petrokimia.

“Insentif diperlukan agar industri tetap beroperasi. Jika terjadi perlambatan atau bahkan penutupan, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” tegas dia.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Insentif sebaiknya diarahkan pada sektor produktif karena dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan output ekonomi.

Di tengah ketidakpastian global, Esther menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan industri nasional. “Pelajaran utamanya adalah kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar. Penguatan kemandirian menjadi kunci untuk menghadapi risiko global ke depan,” ujar dia.