Hashim Ungkap Presiden Prabowo Nilai Program 3 Juta Rumah 'Lambat', Ini Penyebabnya

JAKARTA, investortrust.id — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menilai pelaksanaan program tiga juta rumah masih berjalan lambat.

“Saya terus terang saja beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden. Bicara mengenai program ini. Dia tanya, ‘kenapa kok program perumahan agak lambat?’ Kesannya lambat di pemikiran Presiden begitu,” kata Hashim di acara Pencanangan Pembangunan Hunian Vertikal di lahan KAI, Manggarai, Tebet Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).

Hashim pun merespons mengapa program tiga juta rumah berjalan seakan-akan lambat ketimbang program prioritas Presiden Prabowo lainnya.

“Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun, dan sebagainya-sebagainya. Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat,” ujarnya.

Tak sampai di situ, Hashim juga menyebut ada permasalahan utilisasi lahan negara untuk diserap ke program hunian rakyat tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menegaskan, aset tanah badan usaha milik negara (BUMN) merupakan aset milik rakyat sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan harga pasar untuk kepentingan komersial.

Baca Juga

Hashim: Program 3 Juta Rumah Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi ke 7%

“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Karena terus saja ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan dengan nilai pasar dan sebagainya,” tegas Hashim.

Ihwal itu, Hashim mengapresiasi gagasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI yang akan membangun hunian vertikal berbasis transit oriented development (TOD) di empat kota besar Indonesia.

“Program ini sangat-sangat mengesankan hati saya. Karena cita-cita saya dan satgas (perumahan) ini, impian kami, segera diwujudkan oleh pak Dirut (Bobby Rasyidin) dan jajaran KAI. Dan terus terang saja saya kaget bahwa serentak ada empat lokasi ya, Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Ini luar biasa,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memaparkan, pihaknya akan menyiapkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 2.200 unit di kawasan sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta, sebagai bagian dari pengembangan kawasan berbasis transit atau TOD.

Bobby mengatakan, proyek hunian di kawasan Stasiun Manggarai akan dibangun di atas dua blok, yakni blok G dan blok F. Total akan dibangun delapan menara hunian dengan masing-masing 12 lantai.

“Untuk Stasiun Manggarai nanti akan kita bangun delapan tower di dua blok, yaitu blok G dan blok F. Masing-masing tower 12 lantai dengan total unit yang akan tersedia sebanyak 2.200 unit,” papar Bobby.

Dia pun optimistis, pembangunan hunian tersebut akan segera dimulai dan ditargetkan penyerahan unit dapat dilakukan pada awal 2027.

Adapun tipe hunian yang disiapkan adalah tipe 45 dan tipe 52. Di mana, tipe 45 dibanderol hingga Rp 500 juta per unit yang tersedia dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan satu ruang tamu. Sementara tipe 52 senilai Rp 600 juta per unit, memiliki tiga kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan satu ruang tamu.

Baca Juga

‘Groundbreaking’ Rusun Subsidi Meikarta, Hashim: Program 3 Juta Rumah Bukti ‘Indonesia Incorporated’

Selain di Manggarai, lanjut Bobby, KAI juga mencanangkan pengembangan hunian berbasis stasiun di sejumlah kota lain. Di kawasan Stasiun Kiaracondong di Bandung, proyek akan dibangun di atas lahan 7.600 meter persegi (m2) dengan dua tower dan total 753 unit hunian.

Di Semarang, hunian vertikal akan dibangun di kawasan Jalan Dr. Karyadi dengan luas lahan sekitar 1,2 hektare yang mencakup dua tower setinggi 42 lantai dengan total 1.042 unit.

Sementara itu, di kawasan Stasiun Gubeng di Surabaya, pembangunan hunian akan mencakup dua tower dengan total 1.489 unit di atas lahan sekitar 1,2 hektare.

Dikatakan Bobby, KAI memiliki potensi besar untuk mengembangkan kawasan berbasis TOD yang mendukung mobilitas perkotaan sekaligus memperluas akses hunian bagi masyarakat.

Ia menyebut, pengembangan hunian di kawasan stasiun merupakan bagian dari dukungan KAI terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Di wilayah Jabodetabek, kawasan berbasis stasiun disebut memiliki potensi hingga 131.000 unit hunian.