Purbaya Harap Tapera Turut Menyasar ke Masyarakat Berpenghasilan Tanggung
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berharap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperluas sasaran program pembiayaan perumahan tidak hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat evaluasi kinerja BP Tapera tahun 2025 bersama Komite Tapera di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/2/2026).
“Diharapkan tahun ini (2026) BP Tapera dapat mencapai target sepenuhnya penyaluran (350.000 FLPP/fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), karena jika kita melihat capaian 2025, bisa jadi yang belum terealisasi tersebut pada tingkat MBT. Oleh karena itu, kami mendukung BP Tapera untuk terus mengembangkan potensi bisnisnya,” kata Purbaya.
Di samping itu, Purbaya mengusulkan masa pinjaman atau tenor kredit rumah subsidi diperpanjang hingga 30 tahun guna meningkatkan penyerapan KPR FLPP yang ditargetkan realisasi hingga Desember 2026 sebanyak 350.000 unit.
Baca Juga
Ungguli Bank Himbara Lain, Penyaluran KPR Sejahtera FLPP BTN (BBTN) Tembus 4.160 Unit
Hal ini menyusul tidak tercapainya target serapan rumah subsidi tahun sebelumnya yang hanya 278.868 unit dari total kuota sebanyak 350.000 unit.
“Tahun lalu kan walaupun tinggi tetapi masih di bawah target 350.000 (unit rumah subsidi). Tahun ini 350.000 lagi targetnya. Saya minta tadi ke BP Tapera untuk membuat strategi sehingga betul-betul bisa tercapai target itu,” ucap Bendahara Negara itu.
Salah satu strategi yang diusulkan Menkeu Purbaya adalah memperpanjang masa jatuh tempo kredit rumah subsidi agar cicilan menjadi lebih ringan.
“Tadi Pak Menteri (Menteri PKP, Maruarar Sirait) sudah bilang bahwa salah satunya adalah panjang masa maturity atau tenor dari pinjaman. Jadi kita langsungkan kalau bisa 30 tahun saja. Biar lebih panjang range-nya dan mencicilnya lebih murah,” tegas Purbaya.
Ia menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong perbankan BUMN maupun perbankan non-BUMN untuk menawarkan skema pembiayaan serupa sehingga sektor perumahan dapat tumbuh pesat.
Baca Juga
“Itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan servis yang sama sehingga sektor perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat supaya perekonomian tumbuh lebih cepat supaya target kita yang ke arah 8% semakin kelihatan,” tutur Purbaya.
Sebelumnya, BP Tapera mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP alias rumah subsidi sepanjang 2025 tembus di 278.868 unit rumah dengan nilai Rp 34,64 triliun per 31 Desember 2025. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 40 bank penyalur dan melibatkan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan, dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.