Butuh US$ 70 Miliar dan Reformasi Sistem Listrik, IESR Ungkap Peta Jalan Realisasi PLTS 100 GW
JAKARTA, investortrust.id – Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis kajian The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty pada Senin (23/2/2026), yang memetakan kebutuhan strategis percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) secara nasional.
Kajian tersebut menegaskan bahwa program PLTS skala besar membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar US$ 70 miliar dalam lima tahun ke depan. Selain pendanaan, keberhasilan program juga sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan sektor perbankan serta pembiayaan hijau, hingga partisipasi aktif sektor swasta.
Baca Juga
Program PLTS 100 GW Bisa Hemat Subsidi BBM Rp 21 Triliun dan Serap 118.000 Pekerja
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha menjelaskan bahwa tahap awal pengembangan telah mengidentifikasi potensi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage Systems (BESS).
Kapasitas tersebut berasal dari program pemerintah dan PLN yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk penggantian pembangkit diesel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perluasan elektrifikasi desa yang masih under-electrified, serta pemanfaatan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tahap awal ini menjadi pondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional. Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN,” kata Alvin dalam acara peluncuran kajian The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, hal ini mensyaratkan perlu adanya trade off kebijakan yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru.
Baca Juga
Tanpa Genset, Pengungsi Aceh Tamiang Tetap Terang Berkat PLTS Pertamina
Menurut IESR, tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas listrik berbasis fosil. Kondisi itu berpotensi menghambat transisi energi sekaligus meningkatkan risiko aset energi yang tidak lagi ekonomis di masa depan.
Baca Juga
Tanpa Genset, Pengungsi Aceh Tamiang Tetap Terang Berkat PLTS Pertamina
“Kajian ini mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama yang terstruktur untuk mewujudkan inisiatif PLTS 100 GW. Pertama, menerbitkan Perpres atau Inpres untuk membentuk tim tugas dan pelaksana; menerbitkan standar model mini-PPA; dan menyediakan pendanaan dari APBN dan pendanaan internasional,” ungkapnya.
Tahap berikutnya mencakup penguatan fasilitas energi desa melalui skema pembiayaan di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) serta penandatanganan perjanjian kerangka kerja nasional untuk mengunci harga ritel dan rantai pasok modul surya serta BESS.
IESR juga merekomendasikan bundling proyek regional di kawasan prioritas, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, disertai kewajiban standar operasi dan pemeliharaan serta dukungan logistik selama 10 tahun.
“Keempat, meluncurkan Green Skills Compact untuk mensertifikasi lebih dari 5.000 teknisi melalui program pelatihan cepat (ToT) dan magang yang terintegrasi dalam paket pelatihan. Kelima, mendirikan Dana O&M dan dashboard nasional; menerbitkan buku pedoman KPI untuk solar PV dan BESS dengan indikator yang meliputi performance ratio, availability, SLA perbaikan, MRV terhadap aspek sosial-ekonomi,” papar Alvin.